SPSI Tangsel Tak Kerahkan Massa Aksi ke DPR RI, Para Buruh Bekerja Seperti Biasa

Kompas.com - 08/10/2020, 11:19 WIB
Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANRatusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang Selatan tidak mengerahkan massa untuk mengikuti aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (8/10/2020) hari ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPSI Tangsel Vanny Sompie mengatakan bahwa serikatnya menaungi sekitar 15.000 buruh atau pekerja.

Namun, tak ada instruksi untuk ikut dalam aksi yang berlangsung hari ini karena DPR RI sudah memasuki masa reses.

"Informasinya kan DPR sudah memasuki masa reses. Jadi percuma juga enggak ada yang menerima. Sehingga arahan dari pusat tidak ada aksi," ujar Vanny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Sejumlah Mahasiswa di Kabupaten Bekasi Ikut Demo Bersama Buruh

Menurut Vanny, sebagian besar buruh yang tergabung di SPSI Tangsel, khususnya mereka yang bekerja di pabrik tetap beraktivitas atau bekerja seperti biasa.

Sebab, tidak ada arahan SPSI Pusat untuk menggelar aksi demonstrasi karena tidak adanya wakil rakyat di gedung DPR RI selama masa reses.

"Kalau dari SPSI tidak ada. Tapi kan ada serikat lain tetap ada agenda kayak KSPI itu ada agenda ke DPR RI," kata dia.

"Kalau kami yang di pabrik mereka bekerja seperti biasa. Paling hanya perwakilan-perwakilannya saja memantau situasi di lapangan. Di Kabupaten Tangerang juga begitu," sambungnya.

Kendati demikian, Vanny menyebut bahwa SPSI Tangsel tengah membahas rencana aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel.

Adapun saat ini pihaknya masih membahas waktu dan teknis pelaksanaan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Tangsel tersebut.

"Kami rencananya akan melakukan aksi di DPRD Tangsel, tetapi tidak hari ini. Karena kami belum terlalu siap. Jadi kami sedang merencanakan hari lain. Sedang dibahas," kata Vanny.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X