Buruh di Bekasi Mengakhiri Aksi Mogok dan Unjuk Rasa, Kembali Kerja Jumat Ini

Kompas.com - 09/10/2020, 05:16 WIB
Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa,  di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHESejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa, di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha.
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Sekertaris DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Se-Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi, Fajar Winarno menyampaikan bahwa buruh akan mengakhiri aksi mogok massal dan unjuk rasa pada Jumat (9/10/2020) ini.

Fajar menyampaikan, hari ini para buruh akan kembali bekerja di perusahaannya masing-masing.

"Insya Allah udah normal lagi, teman-teman buruh bisa kerja lagi," ujar Fajar saat dikonfirmasi, Kamis (9/10/2020) malam.

Baca juga: Cek Situasi Demo, Iring-iringan Mobil Kapolres Bekasi Sempat Dilempar Batu hingga Botol

Dia mengatakan, serikat buruh memang hanya menjadwalkan waktu untuk mogok kerja dan aksi unjuk rasa selama tiga hari pada 7-9 Oktober 2020.

Selanjutnya, pihak buruh akan mengajukan gugatan uji materi omnibus law Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun, kami dari serikat pekerja dan elemen lain akan mengajukan judicial review ke MK," kata dia.

Sebelumnya, para buruh meminta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendesak Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja.

Baca juga: Polisi Tangkap 105 Pelajar di Bekasi yang Diduga Provokasi Massa Aksi

Wakil Wali Kota Tri Adhianto menggantikan Rahmat menemui buruh dan menandatangani surat rekomendasi aspirasi dari buruh.

Nantinya surat aspirasi tersebut akan dikirim langsung ke Presiden Joko Widodo.

"Ya bubar, tadi kami dialihkan mau ke DPR ke Pemkot. Akhirnya, kami minta dukungan dari DPRD maupun Pemda. Kalau DPRD sudah kemarin. Hari ini kami minta ketemu dan diwakili Pak Wakil Wali Kota Tri Adhianto sehingga setelah dialog lumayan panjang, Pak Wakil atas nama Wali Kota mengeluarkan surat untuk dikirim ke Presiden agar membuat Perppu tentang penundaan pelaksanaan UU omnibus law," ujar Fajar saat dikonfirmasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Sunmori Moge Dihadang Paspampres di Belakang Istana Kepresidenan

Saat Sunmori Moge Dihadang Paspampres di Belakang Istana Kepresidenan

Megapolitan
Anggota TNI AD Ditusuk Tetangga Pemakai Narkoba di Jakarta Timur

Anggota TNI AD Ditusuk Tetangga Pemakai Narkoba di Jakarta Timur

Megapolitan
Detik-detik Polisi Mabuk Tembak TNI dan Pegawai di Kafe RM, Saksi: Orang-orang Keluar Menangis

Detik-detik Polisi Mabuk Tembak TNI dan Pegawai di Kafe RM, Saksi: Orang-orang Keluar Menangis

Megapolitan
Oknum Polisi Tewaskan 3 Orang di Kafe Cengkareng, Kapolda Metro Meminta Maaf

Oknum Polisi Tewaskan 3 Orang di Kafe Cengkareng, Kapolda Metro Meminta Maaf

Megapolitan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Dilantik Terpisah, Idris di Bandung dan Imam di RS karena Positif Covid-19

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Dilantik Terpisah, Idris di Bandung dan Imam di RS karena Positif Covid-19

Megapolitan
Cuma Kritik Anies tapi Tak Sentil Ganjar soal Banjir, PSI: Di Jateng Gubernurnya Mengaku Salah

Cuma Kritik Anies tapi Tak Sentil Ganjar soal Banjir, PSI: Di Jateng Gubernurnya Mengaku Salah

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator Beton di Pondok Indah, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tabrak Separator Beton di Pondok Indah, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI

Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI

Megapolitan
Waspada Hujan Lebat di Jabodetabek Malam Nanti dan Dini Hari Besok

Waspada Hujan Lebat di Jabodetabek Malam Nanti dan Dini Hari Besok

Megapolitan
Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penembakan di Cengkareng | Friedrich Silaban Belajar Shalat demi Rancang Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Penembakan di Cengkareng | Friedrich Silaban Belajar Shalat demi Rancang Masjid Istiqlal

Megapolitan
Kafe RM, Lokasi Penembakan yang Tewaskan 3 Orang di Cengkareng, Langgar Prokes dan Akan Ditutup Permanen

Kafe RM, Lokasi Penembakan yang Tewaskan 3 Orang di Cengkareng, Langgar Prokes dan Akan Ditutup Permanen

Megapolitan
Nasib Janji Pembangunan 1,8 Juta Sumur Resapan di Jakarta yang Minim Realisasi...

Nasib Janji Pembangunan 1,8 Juta Sumur Resapan di Jakarta yang Minim Realisasi...

Megapolitan
Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X