Kompas.com - 10/10/2020, 06:42 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta polisi tak bertindak represif dalam penanganan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta jajaran Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan pre-emptive (pencegahan melalui pengumpulan data intelejen dalam menentukan tindakan) dan persuasif (dialog) dalam penanganan unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," tambah dia.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Terlebih, Polri telah memiliki standar dalam penanganan unjuk rasa dengan mempertimbangkan situasi serta prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.

Teguh menyatakan, Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mempedomani Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.

“Sebisa mungkin tidak menggunakan pendekatan hukum atau yang sifatnya represif kecuali bagi yang melakukan pelanggaran atau terdapat dugaan tindak pidana,” lanjutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Teguh berujar, penanganan demonstran oleh kepolisian memang berpotensi terjadi maladministrasi sehingga menjadi pelanggaran HAM berupa kekerasan oleh polisi.

Ombudsman Jakarta Raya meminta jajaran Polri untuk memastikan beberapa hal, termasuk arahan bertindak yang jelas oleh komandan agar anggota tidak mudah terprovokasi.

Baca juga: Data Anies, 20 Halte Rusak Dampak Demo Anarkistis, Kerugian Lebih dari Rp 55 Miliar

"Penggunaan alat kekuatan seperti gas air mata, pentungan, atau peluru hampa dan karet sesuai dengan prinsip proporsional, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan," jelas Teguh.

"Untuk itu, fungsi intelijen sebagai informasi awal untuk mengetahui jumlah massa, bobot ancaman, dan perbandingan jumlah personel yang perlu diturunkan akan lebih memadai," kata dia.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Satu Tersangka Pengiriman Sabu Lintas Negara

Polisi Tangkap Satu Tersangka Pengiriman Sabu Lintas Negara

Megapolitan
Saat Pemprov DKI Kesulitan Mencari Tenaga Kesehatan Profesional…

Saat Pemprov DKI Kesulitan Mencari Tenaga Kesehatan Profesional…

Megapolitan
Asosiasi Pusat Belanja: Sertifikat Vaksin Belum Jadi Syarat Resmi Masuk Mal

Asosiasi Pusat Belanja: Sertifikat Vaksin Belum Jadi Syarat Resmi Masuk Mal

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Menurun, Pemprov DKI Tetap Perpanjang Rekrutmen Tenaga Kesehatan

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Pemprov DKI Tetap Perpanjang Rekrutmen Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Pemkab Bekasi Targetkan 50 Persen Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 pada Akhir Agustus 2021

Pemkab Bekasi Targetkan 50 Persen Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 pada Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Soal Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Masih Pemadanan Data dengan Kemensos

Soal Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Masih Pemadanan Data dengan Kemensos

Megapolitan
Viral Pengumuman Pengunjung Wajib Bawa Sertifikat Vaksin, Manajemen Pondok Indah Mall Merevisi

Viral Pengumuman Pengunjung Wajib Bawa Sertifikat Vaksin, Manajemen Pondok Indah Mall Merevisi

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Kuota Sentra Vaksinasi Kolaborasi di Jakarta sampai 20 Agustus 2021

Jadwal, Lokasi, dan Kuota Sentra Vaksinasi Kolaborasi di Jakarta sampai 20 Agustus 2021

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Masih Larang Ibadah Berjemaah di Tempat Ibadah

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Masih Larang Ibadah Berjemaah di Tempat Ibadah

Megapolitan
Gelar Belajar Tatap Muka karena Desakan Orangtua Murid, PAUD di Cipayung Ditutup Sementara

Gelar Belajar Tatap Muka karena Desakan Orangtua Murid, PAUD di Cipayung Ditutup Sementara

Megapolitan
Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Megapolitan
BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

Megapolitan
Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Megapolitan
NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X