Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Kompas.com - 10/10/2020, 06:42 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta polisi tak bertindak represif dalam penanganan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta jajaran Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan pre-emptive (pencegahan melalui pengumpulan data intelejen dalam menentukan tindakan) dan persuasif (dialog) dalam penanganan unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," tambah dia.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Terlebih, Polri telah memiliki standar dalam penanganan unjuk rasa dengan mempertimbangkan situasi serta prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.

Teguh menyatakan, Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mempedomani Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.

“Sebisa mungkin tidak menggunakan pendekatan hukum atau yang sifatnya represif kecuali bagi yang melakukan pelanggaran atau terdapat dugaan tindak pidana,” lanjutnya.

Teguh berujar, penanganan demonstran oleh kepolisian memang berpotensi terjadi maladministrasi sehingga menjadi pelanggaran HAM berupa kekerasan oleh polisi.

Ombudsman Jakarta Raya meminta jajaran Polri untuk memastikan beberapa hal, termasuk arahan bertindak yang jelas oleh komandan agar anggota tidak mudah terprovokasi.

Baca juga: Data Anies, 20 Halte Rusak Dampak Demo Anarkistis, Kerugian Lebih dari Rp 55 Miliar

"Penggunaan alat kekuatan seperti gas air mata, pentungan, atau peluru hampa dan karet sesuai dengan prinsip proporsional, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan," jelas Teguh.

"Untuk itu, fungsi intelijen sebagai informasi awal untuk mengetahui jumlah massa, bobot ancaman, dan perbandingan jumlah personel yang perlu diturunkan akan lebih memadai," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan di Duri Kosambi, Diduga Berawal dari Tawuran

Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan di Duri Kosambi, Diduga Berawal dari Tawuran

Megapolitan
Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya Diberi Imbalan Rp 22.000 oleh Si Pria

Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya Diberi Imbalan Rp 22.000 oleh Si Pria

Megapolitan
Persneling Belum Netral, Mobil Pikap Terperosok ke Selokan Saat Dihidupkan

Persneling Belum Netral, Mobil Pikap Terperosok ke Selokan Saat Dihidupkan

Megapolitan
Polisi Buru Otak Penyelundupan Narkotika dari Palembang ke Jakarta

Polisi Buru Otak Penyelundupan Narkotika dari Palembang ke Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Patuh Protokol Kesehatan Bukan karena Ada Petugas

Wagub DKI: Patuh Protokol Kesehatan Bukan karena Ada Petugas

Megapolitan
Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19, Pemkot Bogor Cari Tempat Isolasi

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19, Pemkot Bogor Cari Tempat Isolasi

Megapolitan
Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Megapolitan
2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Megapolitan
Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Megapolitan
56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Megapolitan
TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Megapolitan
Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X