Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Kompas.com - 10/10/2020, 06:42 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta polisi tak bertindak represif dalam penanganan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta jajaran Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan pre-emptive (pencegahan melalui pengumpulan data intelejen dalam menentukan tindakan) dan persuasif (dialog) dalam penanganan unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," tambah dia.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Terlebih, Polri telah memiliki standar dalam penanganan unjuk rasa dengan mempertimbangkan situasi serta prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.

Teguh menyatakan, Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mempedomani Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.

“Sebisa mungkin tidak menggunakan pendekatan hukum atau yang sifatnya represif kecuali bagi yang melakukan pelanggaran atau terdapat dugaan tindak pidana,” lanjutnya.

Teguh berujar, penanganan demonstran oleh kepolisian memang berpotensi terjadi maladministrasi sehingga menjadi pelanggaran HAM berupa kekerasan oleh polisi.

Ombudsman Jakarta Raya meminta jajaran Polri untuk memastikan beberapa hal, termasuk arahan bertindak yang jelas oleh komandan agar anggota tidak mudah terprovokasi.

Baca juga: Data Anies, 20 Halte Rusak Dampak Demo Anarkistis, Kerugian Lebih dari Rp 55 Miliar

"Penggunaan alat kekuatan seperti gas air mata, pentungan, atau peluru hampa dan karet sesuai dengan prinsip proporsional, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan," jelas Teguh.

"Untuk itu, fungsi intelijen sebagai informasi awal untuk mengetahui jumlah massa, bobot ancaman, dan perbandingan jumlah personel yang perlu diturunkan akan lebih memadai," kata dia.

Ia juga menyarankan agar kepolisian lebih piawai mengatur strategi rotasi personel di lapangan, demi menghindari kelelahan yang memicu emosi anggota akibat jam penanganan demonstrasi yang panjang.

"Penanganan unjuk rasa diharapkan untuk lebih bersifat menghalau, serta menghindarkan dari pengejaran dan atau penangkapan," ujar Teguh.

Ia menyoroti pula proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana saat berdemonstrasi.

Baca juga: 1.192 Orang yang Ditangkap Saat Demo di Jakarta Jalani Rapid Test, 34 Orang Reaktif

Teguh mendesak, khususnya kepada kepolisian agar dapat memastikan sejumlah hal, pertama-tama, yakni menghindari kekerasan terhadap oknum demonstran.

"Lalu tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Teguh.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluh Kesah Pelukis Jalanan di Glodok, Melukis Pakai Foto Buram dan Di-'Ghosting' Pelanggan

Keluh Kesah Pelukis Jalanan di Glodok, Melukis Pakai Foto Buram dan Di-"Ghosting" Pelanggan

Megapolitan
Usulan PAN Duetkan Ridwan Kamil-Kaesang dan Dinasti Politik yang Akan Terus Lestari

Usulan PAN Duetkan Ridwan Kamil-Kaesang dan Dinasti Politik yang Akan Terus Lestari

Megapolitan
KIM Tawari PKS Kursi Cawagub DKI, Anies: Lebih Penting Bicara Kondisi Warga Jakarta

KIM Tawari PKS Kursi Cawagub DKI, Anies: Lebih Penting Bicara Kondisi Warga Jakarta

Megapolitan
Koalisi Prabowo Tawari Posisi Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Agar PKS Tidak Mengusung Anies

Koalisi Prabowo Tawari Posisi Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Agar PKS Tidak Mengusung Anies

Megapolitan
Kritik Aturan Baru Bebas Pajak di Jakarta, Anies: Jangan Sampai Pelan-pelan Warga Tergeser

Kritik Aturan Baru Bebas Pajak di Jakarta, Anies: Jangan Sampai Pelan-pelan Warga Tergeser

Megapolitan
Berkelakar, Heru Budi: Pak Prasetyo Edi Paling Pantas Jadi Gubernur DKI

Berkelakar, Heru Budi: Pak Prasetyo Edi Paling Pantas Jadi Gubernur DKI

Megapolitan
Deklarasi Supian Suri-Intan Fauzi untuk Pilkada Depok 2024 Tinggal Tunggu SK PAN

Deklarasi Supian Suri-Intan Fauzi untuk Pilkada Depok 2024 Tinggal Tunggu SK PAN

Megapolitan
Sore Mencekam di Pasar Minggu, Dua Kelompok Ormas Bentrok karena Peristiwa Pembacokan

Sore Mencekam di Pasar Minggu, Dua Kelompok Ormas Bentrok karena Peristiwa Pembacokan

Megapolitan
Warga Resah dengan Aksi Penjarahan Aset di Rusunawa Marunda

Warga Resah dengan Aksi Penjarahan Aset di Rusunawa Marunda

Megapolitan
Butuh Waktu 3 hari untuk Angkut Gunungan Sampah di TPS Pasar Bogor

Butuh Waktu 3 hari untuk Angkut Gunungan Sampah di TPS Pasar Bogor

Megapolitan
Soal Aturan Baru PBB di Jakarta, Heru Budi: Warga Bayar PBB jika Punya Rumah Lebih dari Satu

Soal Aturan Baru PBB di Jakarta, Heru Budi: Warga Bayar PBB jika Punya Rumah Lebih dari Satu

Megapolitan
Jika Tertangkap, 'Malaikat' yang Palak Warga Depok Akan Dibawa ke Dinas Sosial

Jika Tertangkap, "Malaikat" yang Palak Warga Depok Akan Dibawa ke Dinas Sosial

Megapolitan
Sampah di TPS Pasar Bogor Menggunung karena Keterbatasan Truk Pengangkut

Sampah di TPS Pasar Bogor Menggunung karena Keterbatasan Truk Pengangkut

Megapolitan
Motor Remaja di Depok Raib Usai Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual

Motor Remaja di Depok Raib Usai Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual

Megapolitan
Heru Budi Heran Penjambret Bisa Masuk Area CFD dengan Sepeda Motor

Heru Budi Heran Penjambret Bisa Masuk Area CFD dengan Sepeda Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com