Ombudsman Minta Polisi Tak Tahan Pedemo yang Ditangkap karena Pandemi Covid-19

Kompas.com - 10/10/2020, 07:37 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti penanganan aparat keamanan terhadap demonstran tolak omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020), termasuk dalam hal maladministrasi penahanan sejumlah orang.

Sebagai informasi, sedikitnya 1.000 orang ditahan Polda Metro Jaya dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berujung bentrok antara demonstran dengan aparat.

"Ombudsman meminta polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho melalui keterangan resminya, Jumat (9/10/2020).

"Kemudian, menghindari penahanan dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan pertimbangkan obyektif penyidik, khususnya terkait dengan pasal yang disangkakan," lanjutnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Sorotan Ombudsman berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, di mana laporan kekerasan dan penangkapan tanpa surat oleh aparat muncul di berbagai tempat, termasuk saat demonstrasi di Jakarta.

Bahkan, sejumlah jurnalis yang tengah meliput aksi demonstrasi turut ditangkap sepihak dan dianiaya, selain juga beberapa demonstran lain.

Hingga kemarin, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut telah menerima sedikitnya 1.500 aduan kekerasan oleh aparat.

KontraS, juga beberapa pengacara publik yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengaku dihalangi saat hendak memberi akses pendampingan terhadap korban penangkapan sepihak oleh polisi.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Di luar itu, Ombudsman menyoroti soal pendekatan represif yang kerap dipakai aparat dalam menangani demonstran.

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," ujar Teguh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5.532 Meter Jalan Rusak di Kota Tangerang Diperbaiki, Wali Kota: Semoga Menambah Kenyamanan

5.532 Meter Jalan Rusak di Kota Tangerang Diperbaiki, Wali Kota: Semoga Menambah Kenyamanan

Megapolitan
Cari Penjambret Kalung Emas 16 Gram di Pondok Cabe, Polisi: Motor Pelaku Tanpa Plat Nomor, Tak Ada Rekaman CCTV Lain

Cari Penjambret Kalung Emas 16 Gram di Pondok Cabe, Polisi: Motor Pelaku Tanpa Plat Nomor, Tak Ada Rekaman CCTV Lain

Megapolitan
Angka Positif Covid-19 di Kota Tangerang Turun, Wali Kota dan Dinkes Sama-sama Sebut karena PPKM Mikro

Angka Positif Covid-19 di Kota Tangerang Turun, Wali Kota dan Dinkes Sama-sama Sebut karena PPKM Mikro

Megapolitan
Video Aksinya Viral, Penjambret Handphone 4 Remaja Sudah Ditangkap Polisi

Video Aksinya Viral, Penjambret Handphone 4 Remaja Sudah Ditangkap Polisi

Megapolitan
Belajar dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Wagub DKI Ajak Warga Aktif Laporkan Pelanggaran Jam Operasional

Belajar dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Wagub DKI Ajak Warga Aktif Laporkan Pelanggaran Jam Operasional

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Kafe Brotherhood Berkamuflase Saat Beroperasi Melebihi Jam Operasional

Kasatpol PP DKI: Kafe Brotherhood Berkamuflase Saat Beroperasi Melebihi Jam Operasional

Megapolitan
Satpol PP DKI Tutup Sementara Kafe Brotherhood karena Langgar PSBB

Satpol PP DKI Tutup Sementara Kafe Brotherhood karena Langgar PSBB

Megapolitan
HeliCity, Layanan Taksi Helikopter Terbang Menuju Bandara Soekarno-Hatta atau Sebaliknya

HeliCity, Layanan Taksi Helikopter Terbang Menuju Bandara Soekarno-Hatta atau Sebaliknya

Megapolitan
2 Bantuan Biaya Kuliah Sedang Dibuka bagi Warga Jakarta, Ini Beda KIP dan KJMU

2 Bantuan Biaya Kuliah Sedang Dibuka bagi Warga Jakarta, Ini Beda KIP dan KJMU

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Pendaftaran KJMU 2021, Ini Syarat dan Cara Daftar demi Bantuan Kuliah Rp 9 Juta

Pemprov DKI Buka Pendaftaran KJMU 2021, Ini Syarat dan Cara Daftar demi Bantuan Kuliah Rp 9 Juta

Megapolitan
Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Megapolitan
Terjaring Razia Protokol Kesehatan, Millen Cyrus Positif Konsumsi Benzo

Terjaring Razia Protokol Kesehatan, Millen Cyrus Positif Konsumsi Benzo

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

Megapolitan
Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Megapolitan
Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X