Ombudsman Minta Polisi Tak Tahan Pedemo yang Ditangkap karena Pandemi Covid-19

Kompas.com - 10/10/2020, 07:37 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti penanganan aparat keamanan terhadap demonstran tolak omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020), termasuk dalam hal maladministrasi penahanan sejumlah orang.

Sebagai informasi, sedikitnya 1.000 orang ditahan Polda Metro Jaya dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berujung bentrok antara demonstran dengan aparat.

"Ombudsman meminta polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho melalui keterangan resminya, Jumat (9/10/2020).

"Kemudian, menghindari penahanan dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan pertimbangkan obyektif penyidik, khususnya terkait dengan pasal yang disangkakan," lanjutnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Sorotan Ombudsman berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, di mana laporan kekerasan dan penangkapan tanpa surat oleh aparat muncul di berbagai tempat, termasuk saat demonstrasi di Jakarta.

Bahkan, sejumlah jurnalis yang tengah meliput aksi demonstrasi turut ditangkap sepihak dan dianiaya, selain juga beberapa demonstran lain.

Hingga kemarin, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut telah menerima sedikitnya 1.500 aduan kekerasan oleh aparat.

KontraS, juga beberapa pengacara publik yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengaku dihalangi saat hendak memberi akses pendampingan terhadap korban penangkapan sepihak oleh polisi.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Di luar itu, Ombudsman menyoroti soal pendekatan represif yang kerap dipakai aparat dalam menangani demonstran.

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," ujar Teguh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Megapolitan
Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Megapolitan
3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

Megapolitan
Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Megapolitan
5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

Megapolitan
Wagub: Jakarta Segera Tambahkan 3 Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Wagub: Jakarta Segera Tambahkan 3 Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Megapolitan
 Jumlah Kasus Covid-19 di Depok Sudah Lebih dari 25.000

Jumlah Kasus Covid-19 di Depok Sudah Lebih dari 25.000

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X