Ombudsman Minta Polisi Tak Tahan Pedemo yang Ditangkap karena Pandemi Covid-19

Kompas.com - 10/10/2020, 07:37 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti penanganan aparat keamanan terhadap demonstran tolak omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020), termasuk dalam hal maladministrasi penahanan sejumlah orang.

Sebagai informasi, sedikitnya 1.000 orang ditahan Polda Metro Jaya dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berujung bentrok antara demonstran dengan aparat.

"Ombudsman meminta polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho melalui keterangan resminya, Jumat (9/10/2020).

"Kemudian, menghindari penahanan dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan pertimbangkan obyektif penyidik, khususnya terkait dengan pasal yang disangkakan," lanjutnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Sorotan Ombudsman berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, di mana laporan kekerasan dan penangkapan tanpa surat oleh aparat muncul di berbagai tempat, termasuk saat demonstrasi di Jakarta.

Bahkan, sejumlah jurnalis yang tengah meliput aksi demonstrasi turut ditangkap sepihak dan dianiaya, selain juga beberapa demonstran lain.

Hingga kemarin, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut telah menerima sedikitnya 1.500 aduan kekerasan oleh aparat.

KontraS, juga beberapa pengacara publik yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengaku dihalangi saat hendak memberi akses pendampingan terhadap korban penangkapan sepihak oleh polisi.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Di luar itu, Ombudsman menyoroti soal pendekatan represif yang kerap dipakai aparat dalam menangani demonstran.

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," ujar Teguh.

"Pelaksanaan tugas tetap mengaju kepada penerapan prinsip dan standar HAM bagi kepolisian," tambahnya.

Ombudsman Jakarta Raya membuka laporan dugaan maladministrasi terkait dengan penanganan pengaduan demonstrasi melalui WhatsApp Center 0811-985-3737.

"Seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI Jakarta Raya jika mengetahui adanya penyimpangan, pelanggaran, dan atau bentuk maladministrasi selama pengamanan dan penanganan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja saat ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya," tambahnya.

Kepolisian mengamankan sebanyak 1.192 orang yang terlibat dalam kericuhan saat unjuk rasa tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis kemarin.

Baca juga: Polisi: 1.192 Orang yang Diamankan saat Demo Kebanyakan Pelajar STM

Polisi menyebut sejumlah orang yang diamankan itu umumnya merupakan pelajar STM.

"Bukan buruh yang ingin menyuarakan pendapat. Tapi, ada kelompok-kelompok sendiri yang datang untuk rusuh, didominasi oleh anak-anak STM," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).

Polisi telah memeriksa ponsel dari mereka yang diamankan dan mendapatkan adanya isi pesan undangan untuk ikut unjuk rasa.

Bahkan, mereka difasilitasi untuk penyewaan bus hingga tiket kereta untuk mengikuti unjuk rasa di sekitar Gedung DPR hingga Istana Merdeka, Jakarta.

"Mereka tidak tahu UU Cipta Kerja. Mereka tahu ada undangan untuk datang, disiapkan tiket kereta api, disiapkan truk, disiapkan bus, kemudian akan ada uang makan untuk mereka semua. Ini yang dia tahu," kata Yusri.

Saat ini polisi masih mendalami keterangan mereka untuk mengetahui siapa orang yang membuat dan mengirimkan undangan aksi unjuk rasa itu.

"Ini yang kita dalami semuanya. Tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan protokol kesehatan," kata Yusri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Megapolitan
Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Megapolitan
Pembawa 5 Kg Sabu Ditangkap di Terminal Palembang Tujuan Jakarta, Polisi: Sudah 4 Kali Beraksi

Pembawa 5 Kg Sabu Ditangkap di Terminal Palembang Tujuan Jakarta, Polisi: Sudah 4 Kali Beraksi

Megapolitan
Penyelundup Sabu dari Palembang ke Jakarta Berpura-pura Jadi Penumpang Bus

Penyelundup Sabu dari Palembang ke Jakarta Berpura-pura Jadi Penumpang Bus

Megapolitan
KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

Megapolitan
Wagub DKI: Jam Operasional Mal dan Restoran Diperpanjang atas Permintaan Pelaku Usaha

Wagub DKI: Jam Operasional Mal dan Restoran Diperpanjang atas Permintaan Pelaku Usaha

Megapolitan
7 Pekan Zona Merah, Depok Kini Berada di Zona Oranye Covid-19

7 Pekan Zona Merah, Depok Kini Berada di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Boleh Beroperasi Lebih Lama dari Sebelumnya

PSBB Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Boleh Beroperasi Lebih Lama dari Sebelumnya

Megapolitan
Kala Anies Sebut Covid-19 Bukan Fiksi ketika Lonjakan Kasus Terus Terjadi

Kala Anies Sebut Covid-19 Bukan Fiksi ketika Lonjakan Kasus Terus Terjadi

Megapolitan
Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Berlaku di Stasiun Mulai 5 Februari

Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Berlaku di Stasiun Mulai 5 Februari

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.653 Pasien Covid-19, Terisi 77 Persen

UPDATE 25 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.653 Pasien Covid-19, Terisi 77 Persen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pasangan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya

Polisi Tangkap Pasangan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya

Megapolitan
Pakai Baju yang Sama, Pencuri Hand Sanitizer di Bus Transjakarta Ditangkap di Blok M

Pakai Baju yang Sama, Pencuri Hand Sanitizer di Bus Transjakarta Ditangkap di Blok M

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, Restoran Boleh Layani Tamu Makan di Tempat hingga Pukul 20.00 WIB

PSBB Diperpanjang, Restoran Boleh Layani Tamu Makan di Tempat hingga Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X