Kompas.com - 10/10/2020, 07:37 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti penanganan aparat keamanan terhadap demonstran tolak omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020), termasuk dalam hal maladministrasi penahanan sejumlah orang.

Sebagai informasi, sedikitnya 1.000 orang ditahan Polda Metro Jaya dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berujung bentrok antara demonstran dengan aparat.

"Ombudsman meminta polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho melalui keterangan resminya, Jumat (9/10/2020).

"Kemudian, menghindari penahanan dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan pertimbangkan obyektif penyidik, khususnya terkait dengan pasal yang disangkakan," lanjutnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Sorotan Ombudsman berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, di mana laporan kekerasan dan penangkapan tanpa surat oleh aparat muncul di berbagai tempat, termasuk saat demonstrasi di Jakarta.

Bahkan, sejumlah jurnalis yang tengah meliput aksi demonstrasi turut ditangkap sepihak dan dianiaya, selain juga beberapa demonstran lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga kemarin, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut telah menerima sedikitnya 1.500 aduan kekerasan oleh aparat.

KontraS, juga beberapa pengacara publik yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengaku dihalangi saat hendak memberi akses pendampingan terhadap korban penangkapan sepihak oleh polisi.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Di luar itu, Ombudsman menyoroti soal pendekatan represif yang kerap dipakai aparat dalam menangani demonstran.

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," ujar Teguh.

"Pelaksanaan tugas tetap mengaju kepada penerapan prinsip dan standar HAM bagi kepolisian," tambahnya.

Ombudsman Jakarta Raya membuka laporan dugaan maladministrasi terkait dengan penanganan pengaduan demonstrasi melalui WhatsApp Center 0811-985-3737.

"Seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI Jakarta Raya jika mengetahui adanya penyimpangan, pelanggaran, dan atau bentuk maladministrasi selama pengamanan dan penanganan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja saat ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya," tambahnya.

Kepolisian mengamankan sebanyak 1.192 orang yang terlibat dalam kericuhan saat unjuk rasa tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis kemarin.

Baca juga: Polisi: 1.192 Orang yang Diamankan saat Demo Kebanyakan Pelajar STM

Polisi menyebut sejumlah orang yang diamankan itu umumnya merupakan pelajar STM.

"Bukan buruh yang ingin menyuarakan pendapat. Tapi, ada kelompok-kelompok sendiri yang datang untuk rusuh, didominasi oleh anak-anak STM," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).

Polisi telah memeriksa ponsel dari mereka yang diamankan dan mendapatkan adanya isi pesan undangan untuk ikut unjuk rasa.

Bahkan, mereka difasilitasi untuk penyewaan bus hingga tiket kereta untuk mengikuti unjuk rasa di sekitar Gedung DPR hingga Istana Merdeka, Jakarta.

"Mereka tidak tahu UU Cipta Kerja. Mereka tahu ada undangan untuk datang, disiapkan tiket kereta api, disiapkan truk, disiapkan bus, kemudian akan ada uang makan untuk mereka semua. Ini yang dia tahu," kata Yusri.

Saat ini polisi masih mendalami keterangan mereka untuk mengetahui siapa orang yang membuat dan mengirimkan undangan aksi unjuk rasa itu.

"Ini yang kita dalami semuanya. Tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan protokol kesehatan," kata Yusri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

Megapolitan
Hubungi Nomor Ini Jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Hubungi Nomor Ini Jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Banjir di Jakarta, Bodebek Hujan Petir

Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Banjir di Jakarta, Bodebek Hujan Petir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Gencar Gerebek Kantor Pinjol Ilegal | KRL Tabrak Motor di Tanah Abang

[POPULER JABODETABEK] Polisi Gencar Gerebek Kantor Pinjol Ilegal | KRL Tabrak Motor di Tanah Abang

Megapolitan
Fakta Pria yang Masturbasi di Jok Motor, Mahasiswa Aktif yang Sudah Beraksi 20 Kali

Fakta Pria yang Masturbasi di Jok Motor, Mahasiswa Aktif yang Sudah Beraksi 20 Kali

Megapolitan
Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Megapolitan
Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Megapolitan
Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.