Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Minta Polda Metro Buka Call Center untuk Info Keluarga Pedemo yang Ditahan

Kompas.com - 10/10/2020, 08:49 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya mendorong Polda Metro Jaya untuk membuka layanan call center untuk membatu para orangtua yang kehilangan anaknya saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020) kemarin.

"Kami mendorong Polda Metro Jaya juga membuka layanan call center untuk membantu keluarga yang anggota keluarganya belum kembali," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2020).

Menurut Teguh, pelayanan itu untuk memudahkan para orangtua mengetahui keberadaan anaknya.

"Untuk memastikan apakah mereka termasuk dalam rombongan yang diamankan dan dilidik oleh Polda Metro Jaya atau tidak," katanya.

Baca juga: Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Diketahui, Polda Metro Jaya masih melakukan penahanan sekitar 200 dari 1000 orang yang diamankan.

Sebanyak 200 orang yang tengah didalami keterangannya itu terindikasi melakukan pelanggaran hukum dalam penyampaian pendapat.

Ombudsman akan memantau penanganan proses penyelidikan terhadap 200 orang itu.

"Untuk yang tahap lidik yang kami pantau adalah penanganan pada proses lidiknya. Terutama hak untuk didampingi oleh kuasa hukum," kata Teguh.

Ombudsman juga meminta kepada polisi untuk cepat memberikan informasi kepada keluarga yang ditahan melalui ponsel mereka yang disita.

Sejauh ini penyitaan ponsel mereka untuk kebetuhan pemeriksaan dan penyelidikan terkait keberadaan di tengah unjuk rasa tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Namun sebaiknya Polda Metro Jaya dapat memberikan izin kepada mereka untuk mengontak orangtua sebelum menahan ponsel mereka," ucap Teguh.

Baca juga: Ombudsman Minta Polisi Tak Tahan Pendemo yang Ditangkap karena Pandemi Covid-19

Namun, di luar itu penanganan polisi terhadap sejumlah orang yang ditahan dinilai cukup baik.

Salah satunya melalukan rapid test untuk mencegah penularan Covid-19 yang kian masif.

"Di luar itu cukup baik dan tidak terjadi kekerasan selama prosesnya. Mereka melakukan test rapid, memberikan fasilitas makanan cukup baik," tutupnya.

Kepolisian mengamankan sebanyak 1.192 orang yang terlibat dalam kericuhan saat unjuk rasa tolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis kemarin.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Megapolitan
Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Megapolitan
Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Megapolitan
UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi 'Offline' di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi "Offline" di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Megapolitan
Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Megapolitan
Jenazah Perempuan di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Tewas Tenggelam

Jenazah Perempuan di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Tewas Tenggelam

Megapolitan
Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com