Polisi Didesak Jujur Soal Jumlah Tahanan Demo Omnibus Law dan Tak Halangi Pengacara

Kompas.com - 10/10/2020, 15:59 WIB
Suasana bentrok antara Pelajar dan Polisi di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana bentrok antara Pelajar dan Polisi di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak Polda Metro Jaya segera bertindak sesuai ketentuan untuk memberikan akses pendampingan hukum bagi massa aksi tolak UU Cipta Kerja dan membuka data jumlah massa yang ditahan hingga sekarang.

Sebagai informasi, tim ini merupakan aliansi pengacara publik dan koalisi sipil dari beberapa lembaga seperti YLBHI, KontraS, LBH Masyaraka, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Muhammadiyah, LBH Ansor, AMAR Law Firm, KASBI, KPBI, Paralegal Jalanan, WALHI, JATAM, Imparsial, ICJR, ELSAM, dan PILNet.

"Hampir 2x24 jam sejak aparat kepolisian melakukan tindakan represif, menangkap dan menahan seribuan lebih massa aksi #MosiTidakPercaya, tim kuasa hukum hingga kini, masih dihalang-halangi memberikan bantuan hukum," tulis keterangan resmi Tim Advokasi untuk Demokrasi yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/10/2020) siang.

Baca juga: Ombudsman Minta Polda Metro Buka Call Center untuk Info Keluarga Pedemo yang Ditahan

Tim advokasi juga kesulitan mendapatkan data pasti jumlah keseluruhan massa aksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian termasuk, status penahanan yang tidak jelas.

"Padahal, data ini diperlukan karena banyaknya massa aksi yang sampai sekarang dilaporkan hilang dan belum diketahui keberadaannya," ungkap mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tim advokasi menyatakan, penghalangan akses pendampingan hukum oleh aparat kepolisian bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil sebagaimana termaktub dalam berbagai ketentuan, seperti KUHAP dan UU Nomor 12 Tahun 2005.

"Setiap orang sama kedudukannya di mata hukum dan memiliki hak pendampingan oleh kuasa hukum saat diperiksa," kata mereka.

"Bahkan kepolisian melanggar peraturannya sendiri, yaitu Pasal 27 ayat 2 huruf o Perkap No 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, yang menyatakan, petugas dilarang menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa," tambah mereka.

Baca juga: Ombudsman Minta Polisi Tak Tahan Pedemo yang Ditangkap karena Pandemi Covid-19

Sebelumnya, isu ini juga dikemukakan oleh Ombudsman. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menegaskan, setiap orang yang ditahan polisi berhak atas akses pendampingan hukum.

"Ombudsman meminta polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Teguh melalui keterangan resminya, Jumat (9/10/2020).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Megapolitan
DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

Megapolitan
Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Megapolitan
Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Megapolitan
Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Megapolitan
RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

Megapolitan
Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Megapolitan
Lokasi Vaksinasi Covid-19 Pfizer untuk Warga Non-DKI di Jakarta

Lokasi Vaksinasi Covid-19 Pfizer untuk Warga Non-DKI di Jakarta

Megapolitan
Tersangka Korupsi di Damkar Depok Tinggal Tunggu Waktu

Tersangka Korupsi di Damkar Depok Tinggal Tunggu Waktu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.