Polisi Didesak Jujur Soal Jumlah Tahanan Demo Omnibus Law dan Tak Halangi Pengacara

Kompas.com - 10/10/2020, 15:59 WIB
Suasana bentrok antara Pelajar dan Polisi di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana bentrok antara Pelajar dan Polisi di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak Polda Metro Jaya segera bertindak sesuai ketentuan untuk memberikan akses pendampingan hukum bagi massa aksi tolak UU Cipta Kerja dan membuka data jumlah massa yang ditahan hingga sekarang.

Sebagai informasi, tim ini merupakan aliansi pengacara publik dan koalisi sipil dari beberapa lembaga seperti YLBHI, KontraS, LBH Masyaraka, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Muhammadiyah, LBH Ansor, AMAR Law Firm, KASBI, KPBI, Paralegal Jalanan, WALHI, JATAM, Imparsial, ICJR, ELSAM, dan PILNet.

"Hampir 2x24 jam sejak aparat kepolisian melakukan tindakan represif, menangkap dan menahan seribuan lebih massa aksi #MosiTidakPercaya, tim kuasa hukum hingga kini, masih dihalang-halangi memberikan bantuan hukum," tulis keterangan resmi Tim Advokasi untuk Demokrasi yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/10/2020) siang.

Baca juga: Ombudsman Minta Polda Metro Buka Call Center untuk Info Keluarga Pedemo yang Ditahan

Tim advokasi juga kesulitan mendapatkan data pasti jumlah keseluruhan massa aksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian termasuk, status penahanan yang tidak jelas.

"Padahal, data ini diperlukan karena banyaknya massa aksi yang sampai sekarang dilaporkan hilang dan belum diketahui keberadaannya," ungkap mereka.

Tim advokasi menyatakan, penghalangan akses pendampingan hukum oleh aparat kepolisian bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil sebagaimana termaktub dalam berbagai ketentuan, seperti KUHAP dan UU Nomor 12 Tahun 2005.

"Setiap orang sama kedudukannya di mata hukum dan memiliki hak pendampingan oleh kuasa hukum saat diperiksa," kata mereka.

"Bahkan kepolisian melanggar peraturannya sendiri, yaitu Pasal 27 ayat 2 huruf o Perkap No 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, yang menyatakan, petugas dilarang menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa," tambah mereka.

Baca juga: Ombudsman Minta Polisi Tak Tahan Pedemo yang Ditangkap karena Pandemi Covid-19

Sebelumnya, isu ini juga dikemukakan oleh Ombudsman. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menegaskan, setiap orang yang ditahan polisi berhak atas akses pendampingan hukum.

"Ombudsman meminta polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Teguh melalui keterangan resminya, Jumat (9/10/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Megapolitan
Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Megapolitan
Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Megapolitan
Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Megapolitan
Kasus Harian Covid Tembus di Angka 120, Rekor Tertinggi Sejak Pandemi di Kota Bogor

Kasus Harian Covid Tembus di Angka 120, Rekor Tertinggi Sejak Pandemi di Kota Bogor

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Membandingkan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab vs Raffi Ahmad-Ahok | Kisah Ibu dan Bayi Positif Covid-19 yang Tak Kunjung Dapat RS

[POPULER JABODETABEK] Membandingkan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab vs Raffi Ahmad-Ahok | Kisah Ibu dan Bayi Positif Covid-19 yang Tak Kunjung Dapat RS

Megapolitan
Tawuran di Manggarai Dipicu Pelemparan Air Kencing dan Pemukulan Pedagang Angkringan

Tawuran di Manggarai Dipicu Pelemparan Air Kencing dan Pemukulan Pedagang Angkringan

Megapolitan
14 Pegawai PDAM Kota Bogor Positif Covid, Aktivitas Pelayanan Tutup Sementara

14 Pegawai PDAM Kota Bogor Positif Covid, Aktivitas Pelayanan Tutup Sementara

Megapolitan
[UPDATE 19 Januari]: 66 Kasus Baru di Tangerang, Total Kasus Covid-19 Tembus 5.280 Kasus

[UPDATE 19 Januari]: 66 Kasus Baru di Tangerang, Total Kasus Covid-19 Tembus 5.280 Kasus

Megapolitan
Pasien dan Perawat yang Mesum di Wisma Atlet Saling Kenal Lewat Aplikasi

Pasien dan Perawat yang Mesum di Wisma Atlet Saling Kenal Lewat Aplikasi

Megapolitan
Jenazah Didik Gunardi Sang Pilot yang Jadi Penumpang Sriwijaya Air Akan Diserahkan ke Keluarga.

Jenazah Didik Gunardi Sang Pilot yang Jadi Penumpang Sriwijaya Air Akan Diserahkan ke Keluarga.

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Bertambah 69, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 4.396

UPDATE 19 Januari: Bertambah 69, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 4.396

Megapolitan
Ikappi Minta Pedagang Daging Sapi Tidak Mogok

Ikappi Minta Pedagang Daging Sapi Tidak Mogok

Megapolitan
BPBD Jakarta Pastikan Tinggi Air di Katulampa Normal

BPBD Jakarta Pastikan Tinggi Air di Katulampa Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X