Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor Hubungan Ekonomi Indonesia-China Disebut Jadi Alasan Prabowo Diundang ke AS

Kompas.com - 11/10/2020, 09:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan berkunjung ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Menteri Pertahanan Negeri Paman Sam Mark Esper.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai undangan Mark Esper tersebut sebagai strategi AS menghadapi China.

"Undangan Menhan AS kepada Menhan Prabowo ke AS harus dilihat sebagai strategi AS menghadapi China," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Prabowo Dijadwalkan Kunjungi AS Akhir Bulan Ini Setelah Dilarang Masuk Hampir 2 Dekade

Hikmahanto menuturkan, berdasarkan "buku putih" Departemen Pertahanan AS disebutkan, bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

Menurutnya, keinginan China tersebut tak lepas karena faktor kedekatan ekonomi Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu.

Hikmahanto mengatakan, AS khawatir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Sebab, AS memprediksi Indonesia akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan China.

Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun China.

"Karenanya Menhan AS mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara," kata dia.

"Tapi dibalik kerja sama itu AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China," sambung dia.

Selain itu, undangan tersebut juga dapat dimaknai sebagai pesan AS kepada China, bahwa Indonesia berpihak kepada AS,  terutama dalam ketegangan AS-China di Laut China Selatan.

Dalam konteks tersebut, Hikmahanto mengatakan Prabowo harus tetap berangkat ke AS. Keberangkatannya dapat menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan negara manapun.

"Namun demikian keberangkatan Menhan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah AS agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu," tegas dia.

Diberitakan, Prabowo akan mengunjungi Amerika Serikat setelah menerima undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada 15 Oktober-19 Oktober 2020.

Undangan itu diterima Prabowo tak setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan memutuskan untuk mengeluarkan visa kepada Prabowo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com