Draf UU Cipta Kerja Masih Siluman, BEM SI: Pemerintah yang Menciptakan Disinformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menganggap pemerintah tengah memutarbalikkan narasi elemen masyarakat dalam menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Sebab, pemerintah menuding bahwa gelombang protes massa dilatarbelakangi oleh hoaks dan disinformasi seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, atau bahkan disponsori pihak tertentu seperti dituduhkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Namun, tuduhan itu ditolak oleh Aliansi BEM SI. Mereka justru menilai pemerintah yang menjadi biang keladi seandainya terdapat disinformasi tentang UU Cipta Kerja, lantaran membahas Undang-Undang yang merugikan buruh itu sembunyi-sembunyi.

"Dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga kesayangannya (DPR), mengesahkan UU 'siluman' karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Bantah Jokowi, KSPI Tegaskan Sudah Pelajari Draf UU Cipta Kerja

"(Pemerintah) menyampaikan dengan lugas, jika kita yang berdemonstrasi termakan hoaks dan disinformasi. Hal yang sembrono bila menyatakan demikian. Penolakan digaungkan serentak di berbagai wilayah, dan juga disuarakan akademisi, LSM, NGO, buruh, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya," jelasnya.

Aliansi BEM SI beranggapan, pemerintah justru membuat keresahan baru di tengah masyarakat dengan tuduhan-tuduhan tersebut.

Padahal, pemerintah semestinya mengemban tanggung jawab untuk transparan dan terbuka ketika membahas UU Cipta Kerja, bukan menutup-nutupinya dari publik.

Baca juga: Walhi Curiga Jokowi Belum Baca Draf UU Cipta Kerja

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik," ujar Remy.

"Karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," lanjutnya.

Aliansi BEM SI menyatakan tetap pada sikapnya menolak UU Cipta Kerja.