Anggap Pemprov Terburu-buru Kembalikan PSBB Transisi, Politisi PDI-P: Kasus Bisa Meledak Kapan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, peralihan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat jilid 2 ke PSBB transisi terkesan terburu buru.

Tak hanya itu, Ia menilai perhitungannya kurang jelas terutama mengenai Rt atau jumlah kasus baru.

"Parameter yang digunakan juga tidak kuat, misal Rt. Karena jelas dengan Rt di bawah yang sekarang saja masih nambah terus kasus, karena angka absolutnya 1.000-an kasus baru per hari. Bisa meledak kapan saja," ucap Gilbert saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness World Health Organization (WHO) menilai, PSBB jilid 2 pun dianggap gagal karena pengawasan yang kurang ketat dan kasus yang sebenarnya tak melandai.

Baca juga: Jakarta Kembali Terapkan PSBB Transisi, Perkantoran Diingatkan Tetap Patuhi Protokol

"Memang melihat PSBB gagal terus dan malah PSBB ketat ternyata tidak ketat juga, lebih baik jangan seperti pola kemarin PSBB ketat, take away dan WFH 25 persen. Itu saja yang beda dengan transisi," tuturnya.

Kondisi diperparah dengan sikap masyarakat yang menurutnya sudah kurang peduli dengan Covid-19 apalagi jika menyangkut masalah ekonomi.

"Sebenarnya kalau maksimal, kasusnya tidak akan seheboh ini saya kira. Masyarakat memang ada yang tidak peduli karena alasan ekonomi dan lain-lain. Tapi di situ lah dibutuhkan peran pemerintah untuk tegas," kata dia.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memberlakukan PSBB masa transisi jilid II selama dua pekan, mulai 12 hingga 25 Oktober 2020.

Keputusan penerapan PSBB masa transisi jilid II tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1020 tahun 2020 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 9 Oktober 2020.

Baca juga: PSBB Transisi di Jakarta, Taman Bintaro Rorotan Kembali Dibuka

Anies menyampaikan, ada lima hal yang menjadi pertimbangan Pemprov DKI mencabut rem darurat di antaranya kasus harian dan kasus aktif Covid-19 yang mulai stabil serta meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan bagi pasien.

Menurut Anies, kondisi Jakarta selama PSBB masa transisi bergantung pada kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, dia mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas keluar rumah, saling menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.