Anggap Pemprov Terburu-buru Kembalikan PSBB Transisi, Politisi PDI-P: Kasus Bisa Meledak Kapan Saja

Kompas.com - 12/10/2020, 21:23 WIB
Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Rumah Pompa Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (13/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Rumah Pompa Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (13/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, peralihan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat jilid 2 ke PSBB transisi terkesan terburu buru.

Tak hanya itu, Ia menilai perhitungannya kurang jelas terutama mengenai Rt atau jumlah kasus baru.

"Parameter yang digunakan juga tidak kuat, misal Rt. Karena jelas dengan Rt di bawah yang sekarang saja masih nambah terus kasus, karena angka absolutnya 1.000-an kasus baru per hari. Bisa meledak kapan saja," ucap Gilbert saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness World Health Organization (WHO) menilai, PSBB jilid 2 pun dianggap gagal karena pengawasan yang kurang ketat dan kasus yang sebenarnya tak melandai.

Baca juga: Jakarta Kembali Terapkan PSBB Transisi, Perkantoran Diingatkan Tetap Patuhi Protokol

"Memang melihat PSBB gagal terus dan malah PSBB ketat ternyata tidak ketat juga, lebih baik jangan seperti pola kemarin PSBB ketat, take away dan WFH 25 persen. Itu saja yang beda dengan transisi," tuturnya.

Kondisi diperparah dengan sikap masyarakat yang menurutnya sudah kurang peduli dengan Covid-19 apalagi jika menyangkut masalah ekonomi.

"Sebenarnya kalau maksimal, kasusnya tidak akan seheboh ini saya kira. Masyarakat memang ada yang tidak peduli karena alasan ekonomi dan lain-lain. Tapi di situ lah dibutuhkan peran pemerintah untuk tegas," kata dia.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memberlakukan PSBB masa transisi jilid II selama dua pekan, mulai 12 hingga 25 Oktober 2020.

Keputusan penerapan PSBB masa transisi jilid II tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1020 tahun 2020 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 9 Oktober 2020.

Baca juga: PSBB Transisi di Jakarta, Taman Bintaro Rorotan Kembali Dibuka

Anies menyampaikan, ada lima hal yang menjadi pertimbangan Pemprov DKI mencabut rem darurat di antaranya kasus harian dan kasus aktif Covid-19 yang mulai stabil serta meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan bagi pasien.

Menurut Anies, kondisi Jakarta selama PSBB masa transisi bergantung pada kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, dia mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas keluar rumah, saling menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Megapolitan
Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Megapolitan
3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

Megapolitan
Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Megapolitan
5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X