[POPULER JABODETABEK] Sindiran BEM SI untuk Jokowi yang Temui Itik daripada Demonstran | Demo di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai bersembunyi di tengah derasnya kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan lalu.

Di tengah demo besar dari kelompok buruh dan mahasiswa pada 8 Oktober lalu, Jokowi lebih memilih terbang ke Kalimantan Tengah.

Padahal, kelompok buruh dan mahasiswa meminta mereka bertemu dengan Jokowi ataupun perwakilan istana untuk bisa menyampaikan poin-poin keberatan mereka.

Jokowi baru menyatakan sikapnya di Istana Bogor dengan menyatakan bahwa aksi yang berujung anarkistis itu terjadi karena adanya disinformasi.

Baca juga: Kala BEM SI Sindir Jokowi Kabur, Tuding Pemerintah Putar Balikkan Narasi

Hal ini pun mendapat kecaman mahasiswa yang menganggap justru pemerintah yang memproduksi disinformasi lantaran tak terbuka memberikan draft bahkan hingga undang-undang disahkan di DPR.

Berita soal sindiran BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) ini menjadi berita terpopuler Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin.

Berikut empat berita terpopuler di Megapolitan Kompas.com:

1. BEM SI sindir Jokowi yang pilih lihat itik daripada pengunjuk rasa

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyayangkan kepergian Presiden RI Joko Widodo ketika demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja memuncak pada Kamis (8/10/2020) lalu di berbagai penjuru Indonesia.

Kala itu, Jokowi justru melawat ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menengok kawasan lumbung pangan, di antaranya sawah dan peternakan bebek.

Baca juga: Ini 2 Penjelasan Jokowi yang Masih Simpang Siur di UU Cipta Kerja

"Sangat disayangkan pecahnya aksi massa saat itu, lagi dan lagi, Presiden RI dalam hal ini Joko Widodo tidak bersedia hadir menemui massa aksi, justru menyampaikan konferensi pers setelah aksi selesai di Istana Bogor," kata Koordinator BEM SI, Remy Hastian dalam keterangan resmi, Senin (12/10/2020).

"Narasi yang kita perjuangkan pada hari itu, ternyata nihil, karena Presiden RI pada saat itu melanjutkan perjalanan dinas ke Kalimantan Tengah untuk melihat itik di sebuah peternakan," lanjutnya.

Remy berujar, puncak demonstrasi pada Kamis lalu adalah sebentuk kemarahan masyarakat terhadap disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberatkan kalangan buruh.

"Aksi Nasional Bertajuk #CabutOmnibusLaw UU Cipta Kerja yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah suatu momentum kemarahan masyarakat Indonesia untuk mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu UU Cipta kerja yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna," ungkapnya.

Baca selengkapnya di sini.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.

2. Tak ikut turun demo di istana, ini alasan BEM SI

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia ( BEM SI) tidak ikut turun dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Senin (12/10/2020).

Meski begitu, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, saat ini mereka berencana untuk melakukan aksi serupa.

"Kami fokus buat merancang konsep aksi biar lebih matang lagi," ucap Remy kepada Kompas.com.

Remy mengatakan, BEM SI tetap akan mendesak agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

Baca juga: Pemerintah Tuding Ada Auktor Intelektualis Demo UU Cipta Kerja, BEM SI: Ini Penggembosan Gerakan

Hingga saat ini, Remy menyebut, BEM SI tetap menuntut Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam terjadinya disinformasi mengenai pengesahan UU Cipta Kerja.

Dia menganggap, Pemerintah memutarbalikkan narasi dan menuding bahwa gelombang protes massa dilatarbelakangi oleh hoaks dan disinformasi, seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, atau bahkan disponsori pihak tertentu seperti dituduhkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Justru pernyataan tersebut membuat keresahan baru di masyarakat karena 'judgement' yang disudutkan bahwa yang bergerak menolak UU Cipta Kerja sudah termakan hoaks dan disinformasi," ucap Remy.

Baca selengkapnya di sini.

3. Wali Kota Jaktim minta Khong Guan tanggung jawab atas banjir di Ciracas

Wali Kota Jakarta Timur M Anwar meminta PT Khong Guan bertanggung jawab terhadap dampak banjir yang merendam rumah penduduk di RW 08 Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (10/10/2020), akibat robohnya tembok milik perusahaan tersebut.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Camat Ciracas meminta pertanggungjawaban pihak PT Khong Guan akibat kerusakan yang ada pada warga," kata Anwar di Jakarta, Senin (12/10/2020), seperti dikutip Antara.

Anwar mengatakan, besaran ganti rugi terhadap korban banjir akan disesuaikan dengan kondisi yang terkena dampak.

Anwar juga telah menginstruksikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur untuk segera mengganti tembok yang roboh.

"Kita juga akan buat sumur resapan dengan kedalaman 20 meter di lokasi terendah RW 08 Kelurahan Ciracas untuk antisipasi banjir," katanya.

Peristiwa tembok roboh terjadi sekitar pukul 18.30 WIB, saat terjadi hujan deras yang mengguyur kawasan setempat sejak sore hari.

Tembok berukuran tinggi 2 x 3 meter yang membatasi pabrik PT Khong Guan dengan permukiman penduduk RW 08 tiba-tiba roboh.

Baca selengkapnya di sini.

4. Ada demo di sekitar istana, Transjakarta alihkan empat rute

PT Transportasi Jakarta memberlakukan modifikasi rute layanan karena adanya aksi demi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Karya di sekitar kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, siang ini.

"Sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Patung Kuda, dan sekitarnya, beberapa layanan Transjakarta yang melintas di sekitar lokasi terpaksa mengalami modifikasi rute layanan," kata Direktur Operasional PT TransJakarta Prasetia Budi dalam keterangan tertulis.

Baca selengkapnya di sini.