Kompas.com - 13/10/2020, 09:19 WIB
Aksi unjuk rasa KSPI di depan Gedung DPR pada Senin (3/8/2020). Unjuk rasa ini meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan PHK massal di tengah pandemi Covid-19 Dokumen KSPI Aksi unjuk rasa KSPI di depan Gedung DPR pada Senin (3/8/2020). Unjuk rasa ini meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan PHK massal di tengah pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja pada Selasa (13/10/2020).

Said menyatakan, tidak ada sebab khusus atas tidak terlibatnya KSPI dalam demonstrasi hari ini. Ia menyatakan bahwa KSPI memang tidak memiliki rencana aksi sebelumnya.

"Tidak ada (aksi). Tidak ada alasan apa pun, memang tidak ada rencana aksi," ujar Said melalui pesan tertulis ketika dikonfirmasi, Selasa pagi.

Said menambahkan bahwa aksi KSPI selanjutnya masih akan dibahas oleh jajaran organisasinya melalui rapat terlebih dahulu.

"Masih menunggu rapat organisasi lebih lanjut," ungkap dia.

Baca juga: Koridor 1 Blok M-Kota Dialihkan Imbas Demo Penolakan UU Cipta Kerja

Namun demikian, pihaknya tetap tegas menolak UU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehari sebelumnya (12/10/2020), dalam konferensi pers yang digelar oleh KSPI, Said menyatakan, pihaknya menuntut Presiden dan pimpinan DPR untuk melakukan executive maupun legislative review untuk mengubah UU Cipta Kerja.

"Sebelum ditandatangani UU Cipta Kerja ini, kami meminta dan memohon dengan segala hormat kepada Presiden dan pimpinan DPR untuk menggunakan hak executive review atau legislative review," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

Executive review yang dimaksud Said, adalah agar lembaga eksekutif atau pemerintah, dalam hal ini Presiden, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Baca juga: Prabowo Yakin Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing

Sementara itu, melalui legislative review, Presiden dapat mengambil langkah untuk menguji peraturan yang sudah disahkan.

Selain kepada Presiden, pihak KSPI juga menuntut pihak DPR untuk dapat mengambil langkahreview atas undang-undang yang telah disahkannya pada 5 Oktober 2020 tersebut.

Di samping melakukan tuntutan tersebut, Said menegaskan bahwa buruh akan tetap melakukan aksi yang berfungsi sebagai pengingat kepada pihak DPR, selaku wakil rakyat.

Serikat buruh telah melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan sejumlah federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak yang diberi nama mogok nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Restoran yang Beroperasi Malam Naik Jadi 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Restoran yang Beroperasi Malam Naik Jadi 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Transportasi Umum Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Transportasi Umum Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Megapolitan
PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

Megapolitan
Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Megapolitan
Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Megapolitan
Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Megapolitan
Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Megapolitan
Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.