Kompas.com - 13/10/2020, 11:47 WIB
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan HBKB Sudirman-Thamrin menumpuk di Jalan Imam Bonjol, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOPedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan HBKB Sudirman-Thamrin menumpuk di Jalan Imam Bonjol, Minggu (24/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat (Jakpus) memastikan pedagang tidak bisa memasuki area demonstrasi.

Kepala Satpol PP Jakpus Bernard Tambunan membenarkan bahwa lokasi unjuk rasa harus steril dari pedagang kaki lima.

"Jadi satpol PP menjaga agar para pedagang tidak masuk ke lokasi demo dan pedagang tidak diperbolehkan di lokasi unjuk rasa," ujar Bernard saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: 12.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Pengamanan Demo Tolak Omnibus Law di Istana Negara

Bernard menambahkan, penutupan jalan bagi pedagang kaki lima dilakukan khususnya di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan para pedagang yang kerap ditemui di lokasi unjuk rasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Bernard menambahkan, warung resmi masih diperbolehkan buka.

"Kalau warung enggak dilarang buka kalau tempatnya resmi, yang enggak boleh para pedagang kaki lima dan gerobak," tutur dia.

Bernard menambahkan, pelarangan dilakukan selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Hari ini Persaudaraan Alumni 212 akan melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa aksi tersebut akan digelar oleh sekelompok massa yang terdiri dari beberapa kelompok ormas.

Novel menambahkan, aksi penolakan omnibus law bukan kali ini saja dilakukan oleh pihaknya. Jauh sebelum buruh menggelar aksi terkait UU Cipta Kerja, pihaknya mengeklaim sudah melakukan penolakan sedari awal.

Dia berharap aksi hari ini bisa berjalan dengan baik dan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut omnibus law UU Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan buruh.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada Senin (5/10/2020) lewat rapat paripurna.

Kendati demikian, hingga kini DPR belum menyerahkan draf UU yang telah disahkan dengan alasan masih memperbaiki redaksionalnya. Adapun UU tersebut saat ini menunggu ditandatangani Presiden Joko Widodo.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca BMKG: Sejumlah Wilayah di Jakarta Diguyur Hujan Disertai Petir

Prakiraan Cuaca BMKG: Sejumlah Wilayah di Jakarta Diguyur Hujan Disertai Petir

Megapolitan
Ketua JPKL: Pelabelan Plastik Mengandung Zat BPA pada Kemasan Makanan Sudah Tepat

Ketua JPKL: Pelabelan Plastik Mengandung Zat BPA pada Kemasan Makanan Sudah Tepat

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal Usai Shalat Maghrib

Seorang Pria Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal Usai Shalat Maghrib

Megapolitan
Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Megapolitan
Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Megapolitan
3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Megapolitan
Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Megapolitan
Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Megapolitan
Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.