Demo di Depan Istana, Massa Tak Disiplin Pakai Masker

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa demonstran penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terlihat tak memakai masker saat berada di area demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di depan Gedung Kementerian Pariwisata, Gambir, Jakarta pada Selasa (13/10/2020) siang.

Massa terlihat berkerumun tak memakai masker, terlihat santai berbincang satu sama sama lain.

Beberapa petugas dari sebuah organisasi masyarakat berusaha mengingatkan peserta agar memakai masker tetapi tak diperhatikan.

Protokol kesehatan lain seperti menjaga jarak juga tak diterapkan.

Baca juga: Minta Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Rusak Fasilitas, Ketua DPRD DKI: Itu Uang Rakyat Juga

Massa demonstran dari Persaudaraan Alumni 212 dan kelompok organisasi masyarakat (ormas) mulai memadati Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta pada Selasa (13/10/2020) pukul 12.30 WIB.

Massa demonstran terdiri dari berbagai usia. Massa demonstran dari usia anak-anak terlihat sudah berada di lokasi demonstrasi.

Dua mobil pengeras suara terlihat sudah parkir di Jalan Medan Merdeka Selatan. Satu berada di depan gedung Kementerian Pariwisata, sedangkan yang lainnya berada dj depan Gedung Indosat.

Mereka membawa sejumlah bendera. Beberapa titik logistik untuk demonstran juga telah disiapkan oleh massa demonstran.

Imbauan Anies

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Jakarta juga saat ini masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mempermasalahkan adanya unjuk rasa. Namun, dia mengaku khawatir adanya lonjakan kasus Covid-19 imbas aksi unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

Pasalnya, kerumunan aksi unjuk rasa tanpa penerapan protokol kesehatan terjadi di sejumlah lokasi di Ibu Kota.

"Justru yang kami khawatir dengan sangat serius potensi lonjakan kasus akibat demo yang terjadi di berbagai daerah termasuk di Jakarta," ujar Anies kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020) lalu.

Baca juga: Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Dishub DKI Tutup IRTI Monas

Masalahnya, lonjakan penularan kasus Covid-19 belum bisa terlihat dalam waktu dekat. Terjadi lonjakan atau tidak akan terlihat pada sepekan hingga dua pekan ke depan.

"Khawatir berpotensi terjadinya lonjakan kasus sekitar seminggu sampai dua minggu yang akan datang. Karena kalau ada kejadian (penularan Covid-19) itu, tidak langsung muncul, tetapi satu sampai dua pekan setelahnya. Mudah-mudahan tidak terjadi," kata Anies.

Di kesempatan lain, Anies meminta seluruh warga Jakarta bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan selama PSBB masa transisi jilid II.

Menurut Anies, salah satu cara paling efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19 adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Berdasarkan studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebanyak 70 persen warga Jakarta telah patuh menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah.

Baca juga: [LINK LIVE STREAMING] Pantau Situasi Terkini Demo di Seputar Istana Hari Ini

Protes UU Cipta Kerja

Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan, pihaknya melaksanakan unjuk rasa pada hari ini.

Aksi tersebut akan digelar oleh sekelompok massa yang terdiri dari beberapa kelompok ormas.

Novel mengatakan, aksi penolakan omnibus law bukan kali ini saja dilakukan oleh pihaknya.

Jauh sebelum buruh menggelar aksi terkait UU Cipta Kerja, pihaknya mengeklaim sudah melakukan penolakan sedari awal.

Baca juga: Ada Demo Penolakan UU Cipta Kerja, MRT Jakarta Tutup Sementara 7 Stasiun

Pembahasan kilat dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI masih terus menuai pro dan kontra.

Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020), berlangsung aksi demonstrasi menolak RUU yang dinilai merugikan buruh itu, di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sebagian pihak menyoroti tertutupnya pembahasan UU tersebut selama proses pembahasan bersama pemerintah.

Sorotan juga diarahkan pada sejumlah pasal kontroversial yang dinilai akan merugikan kaum pekerja.

Gelombang aksi unjuk rasa berlangsung sejak Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020), diwarnai kericuhan.

Pemerintah merespons berbagai aksi dan aspirasi penolakan ini dengan menyebut bahwa reaksi yang muncul karena banyaknya misinformasi soal isi RUU Cipta Kerja.

Pemerintah dinilai masih belum mendengarkan keluhan dari pihak-pihak yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.