Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Pimpinan DKI soal Demo Tolak UU Cipta Kerja, Patuhi Prokes dan Jangan Rusak Fasum!

Kompas.com - 14/10/2020, 09:17 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus bergulir.

Gelombang unjuk rasa kembali digelar kedua kalinya pada Selasa (13/10/2020) kemarin di sejumlah titik Jakarta Pusat, yakni Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Harmoni, dan Istana Negara.

Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212 dan beberapa ormas Islam lainnya.

Aksi ini pun mendapat sorotan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Keduanya serempak berpesan dan mengingatkan agar demo tersebut tak dibarengi dengan aksi anarkis dan perusakan fasilitas.

Mengingat dalam aksi sebelumnya, pada Kamis (8/10/2020) lalu, sejumlah fasilitas di Jakarta mengalami kerusakan, mulai dari 45 halte bus, pos polisi, hingga bioskop Grand Theater di Senen.

Lalu apa pesan Ariza dan Prasetio?

Ariza meminta, agar demonstran penolak omnibus law UU Cipta Kerja tak lagi melakukan perusakan fasilitas umum.

"Kami berharap tidak ada lagi warga yang melakukan perusakan atau anarkis terkait fasilitas umum transportasi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu halte, stasiun, traffic light, CCTV, pembatas jalan, cermin, traffic cone, dan lain lain," ucap Ariza dalam rekaman yang diterima, Selasa (12/10/2020).

Perusakan tersebut dianggap merugikan semua pihak terutama masyakarat yang kerap menggunakan fasilitas umum.

Baca juga: Wagub DKI Ingatkan Jangan Ada Lagi Perusakan Fasilitas Umum Saat Demo

"Ini sangat merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna transportasi umum," kata dia.

Senada dengan Ariza, Prasetio mengingatkan kepada massa aksi agar melaksanakan demo dengan tertib dan tak membuat aksi anarkistis, apalagi merusak fasilitas umum.

Sebab, perusakan fasilitas umum justru merugikan masyarakat. Apalagi biaya perbaikan fasum yang dirusak berasal dari uang pembayaran pajak warga.

Dengan begitu, Prasetio mengimbau kepada para demonstran untuk bisa tertib dalam penyampaian tuntutan mengenai penolakan UU Cipta Kerja ini.

Baca juga: Minta Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Rusak Fasilitas, Ketua DPRD DKI: Itu Uang Rakyat Juga

"Tapi enggak boleh anarkistis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Ingatkan protokol kesehatan

Karena dalam kondisi pandemi Covid-19, Politisi Gerindra tersebut berharap massa tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, terutama memakai masker.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com