Kompas.com - 14/10/2020, 11:29 WIB
Sejumlah Pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa terjaring razia di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020). Sebanyak 23 pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta diamankan oleh petugas Polisi dan TNI untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHSejumlah Pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa terjaring razia di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020). Sebanyak 23 pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta diamankan oleh petugas Polisi dan TNI untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya polisi menindak pelajar yang tertangkap saat hendak mengikuti aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan membuat catatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), menjadi sorotan.

Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengatakan, polisi harus berhati-hati dalam menangani para pelajar yang masih di bawah umur.

"Polisi harus hati-hati dan tak gegabah menangani pengunjuk rasa di bawah umur. Apalagi unjuk rasa bukan pelanggaran hukum," ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Bambang, penyampaian pendapat melalui unjuk rasa merupakan perbuatan legal yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Baca juga: Kapolresta Tangerang: Pelajar Ikutan Aksi Akan Tercatat di SKCK

Sementara itu, kata Bambang, anak-anak di bawah umur juga dilindungi oleh Undang-Undang yang penanganannya harus dibedakan dengan orang dewasa.

"Tindakan polisi seperti itu menunjukan polisi tidak paham demokrasi sehingga melakukan tindakan anti demokrasi. Unjuk rasa itu legal dan dilindungi UU, yang dilarang adalah aksi kerusuhan, dan anarkisme," katanya.

Sebelumnya, Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan pelajar akan menjadi catatan saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Baca juga: Pelajar yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja Dicatat dalam SKCK hingga Terancam Sulit Dapat kerja

Dia menjelaskan, ancaman penindakan tersebut diarahkan kepada 29 pelajar yang diamankan saat akan melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ke Jakarta.

"Kami catat di catatan kepolisian. Karena nanti apabila tercatat, itu akan terbawa terus. Kalau untuk melamar pekerjaan, meneruskan sekolah, ada catatan khusus yang akan kami sampaikan," kata Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).

Ade mengatakan, catatan tersebut akan dituangkan saat para pelajar yang diamankan saat ini akan mengajukan SKCK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrokan Dua Kelompok Pemuda di Tebet Berawal dari 2 Orang Bermusuhan

Bentrokan Dua Kelompok Pemuda di Tebet Berawal dari 2 Orang Bermusuhan

Megapolitan
Polisi Tangkap WN Nigeria yang Perintahkan Perempuan Ambil 5.385 Ekstasi di Kantor Pos

Polisi Tangkap WN Nigeria yang Perintahkan Perempuan Ambil 5.385 Ekstasi di Kantor Pos

Megapolitan
4.000 Botol Miras dan 250 Knalpot Bising Dimusnahkan Polres Tangsel

4.000 Botol Miras dan 250 Knalpot Bising Dimusnahkan Polres Tangsel

Megapolitan
Kebakaran di Taman Sari Diduga akibat Pertengkaran Suami Istri, Polisi: Masih Diselidiki

Kebakaran di Taman Sari Diduga akibat Pertengkaran Suami Istri, Polisi: Masih Diselidiki

Megapolitan
Ini Link Pendaftaran BLT UMKM Per Kecamatan di Jakarta

Ini Link Pendaftaran BLT UMKM Per Kecamatan di Jakarta

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Disekap dan Dijual Rp 400.000

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Disekap dan Dijual Rp 400.000

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Pendaftaran BLT UMKM, Ini Syaratnya

Pemprov DKI Buka Pendaftaran BLT UMKM, Ini Syaratnya

Megapolitan
Vaksinasi Lansia di Kota Bogor Masih Rendah, Salah Satu Faktor Banyak yang Menolak

Vaksinasi Lansia di Kota Bogor Masih Rendah, Salah Satu Faktor Banyak yang Menolak

Megapolitan
Kebakaran Taman Sari Diduga Akibat Pertengkaran Suami Istri

Kebakaran Taman Sari Diduga Akibat Pertengkaran Suami Istri

Megapolitan
Kebakaran di Taman Sari, 1.268 Warga Terdampak, 120 di Antaranya Balita

Kebakaran di Taman Sari, 1.268 Warga Terdampak, 120 di Antaranya Balita

Megapolitan
Diduga Terlibat Pengeroyokan di Tebet, Lima Pemuda Diamankan Polisi

Diduga Terlibat Pengeroyokan di Tebet, Lima Pemuda Diamankan Polisi

Megapolitan
Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Masjid Bernuansa Betawi yang Tak Sekadar Rumah Ibadah

Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Masjid Bernuansa Betawi yang Tak Sekadar Rumah Ibadah

Megapolitan
Seorang Ibu Tinggalkan Bayi Dua Bulan di Warung Karawaci, Selipkan Pesan 'Tolong Titip Anak Saya'

Seorang Ibu Tinggalkan Bayi Dua Bulan di Warung Karawaci, Selipkan Pesan "Tolong Titip Anak Saya"

Megapolitan
Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung Dimulai, Rambu-rambu Akan Dipasang

Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung Dimulai, Rambu-rambu Akan Dipasang

Megapolitan
Hingga April, 93.000-an Warga Kota Bogor Kelompok Prioritas Sudah Divaksin

Hingga April, 93.000-an Warga Kota Bogor Kelompok Prioritas Sudah Divaksin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X