Kompas.com - 14/10/2020, 11:29 WIB
Sejumlah Pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa terjaring razia di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020). Sebanyak 23 pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta diamankan oleh petugas Polisi dan TNI untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHSejumlah Pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa terjaring razia di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020). Sebanyak 23 pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta diamankan oleh petugas Polisi dan TNI untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya polisi menindak pelajar yang tertangkap saat hendak mengikuti aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan membuat catatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), menjadi sorotan.

Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengatakan, polisi harus berhati-hati dalam menangani para pelajar yang masih di bawah umur.

"Polisi harus hati-hati dan tak gegabah menangani pengunjuk rasa di bawah umur. Apalagi unjuk rasa bukan pelanggaran hukum," ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Bambang, penyampaian pendapat melalui unjuk rasa merupakan perbuatan legal yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Baca juga: Kapolresta Tangerang: Pelajar Ikutan Aksi Akan Tercatat di SKCK

Sementara itu, kata Bambang, anak-anak di bawah umur juga dilindungi oleh Undang-Undang yang penanganannya harus dibedakan dengan orang dewasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tindakan polisi seperti itu menunjukan polisi tidak paham demokrasi sehingga melakukan tindakan anti demokrasi. Unjuk rasa itu legal dan dilindungi UU, yang dilarang adalah aksi kerusuhan, dan anarkisme," katanya.

Sebelumnya, Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan pelajar akan menjadi catatan saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Baca juga: Pelajar yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja Dicatat dalam SKCK hingga Terancam Sulit Dapat kerja

Dia menjelaskan, ancaman penindakan tersebut diarahkan kepada 29 pelajar yang diamankan saat akan melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ke Jakarta.

"Kami catat di catatan kepolisian. Karena nanti apabila tercatat, itu akan terbawa terus. Kalau untuk melamar pekerjaan, meneruskan sekolah, ada catatan khusus yang akan kami sampaikan," kata Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).

Ade mengatakan, catatan tersebut akan dituangkan saat para pelajar yang diamankan saat ini akan mengajukan SKCK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Megapolitan
Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Megapolitan
Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Megapolitan
Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Megapolitan
Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Megapolitan
Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Megapolitan
Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Megapolitan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Megapolitan
Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Megapolitan
Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Megapolitan
Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Megapolitan
Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Megapolitan
Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X