Polisi Disebut Represif Hadapi Demonstran, PP Muhammadiyah Minta Kurikulum Pendidikan Polri Diungkap ke Publik

Kompas.com - 14/10/2020, 18:22 WIB
Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat menemui wartawan usai jumpa pers Jogja Selamatkan KPK, Jumat (30/08/2019) KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAKetua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat menemui wartawan usai jumpa pers Jogja Selamatkan KPK, Jumat (30/08/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengusulkan agar kurikulum pendidikan Polri diungkap ke publik.

Menurut Busyro usulan itu sudah lama dikaji. Dia sampaikan usulan itu terkait sejumah kekerasan polisi saat menangani demonstrasi tolak UU Cipta Kerja.

"Kami sudah lama melakukan kajian ini. Salah satu hasil kajian itu dulu pernah kami sampaikan di depan Kapolri juga, sudah saatnya kurikulum pendidikan di Polri itu dibuka ke publik," kata Busyro kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Jangan-jangan kurikulum itu tidak mengandung filosofi yang sesuai dengan kemanusiaan, keadaban, keadilan, kesetaraan, dan kurikulum itu justru filosofinya mengandalkan pada violence (kekerasan) itu," jelasnya.

Baca juga: Amnesty Kecam Kekerasan Polisi terhadap Demonstran RUU Cipta Kerja

Menurut dia, mengungkap isi kurikulum pendidikan polisi menjadi vital dalam rangka mengontrol polisi yang kerap bertindak represif terhadap massa.

Jika kurikulum pendidikan Polri bermasalah dan menjadi sebab di balik kekerasan aparat, hal itu bisa mengarah pada pembenahan Korps Bhayangkara secara lebih dalam.

"Kalau itu yang ada, kan harus dibuka. Dalam rangka itu, maka kalau mau fundamental betul, tidak parsial, saatnya revisi UU Kepolisian secara terbuka," ujar Busyro.

"Kalau tidak, ya akan terulang terus dan kasihan masyarakat menjadi korban terus, ditembak seenaknya saja," ujar dia.

"Kejadian seperti kemarin itu kan juga pernah terjadi berkali-kali dalam tindakan-tindakan sejumlah aparat Polri di seluruh Indonesia ketika mengatasi demonstrasi," kata Busyro yang pernah jadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Tindakan represif polisi saat demonstrasi tolak UU Cipta Kerja pada Selasa kemarin di Jakarta bahkan menyasar relawan medis. Ada empat relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dianiaya polisi ketika menjalankan tugas kemanusiaan, yaitu bersiaga untuk menolong orang yang terluka dalam bentrok antara demonstran dengan polisi.

PP Muhammadiyah tengah merencanakan untuk menempuh jalur hukum terkait penganiayaan polisi terhadap para relawan medisnya. Namun Busyro mengaku pesimistis dengan proses hukum itu.

Busyro menegaskan, pihaknya bukan hanya ingin membela relawannya dalam jika langkah hukum itu akan ditempuh.

"Jika PP Muhammadiyah melakukan langkah hukum, kerangkanya sangat luas, untuk kepentingan luas," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Siap Bersaksi dalam Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab Hari Ini

Bima Arya Siap Bersaksi dalam Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab Hari Ini

Megapolitan
Muncul Bibit Siklon Tropis 94W, BPBD DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 15-16 April

Muncul Bibit Siklon Tropis 94W, BPBD DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 15-16 April

Megapolitan
Berkah Ramadhan bagi Penjual Nasi Kapau Senen, Keuntungan Naik 5 Kali Lipat

Berkah Ramadhan bagi Penjual Nasi Kapau Senen, Keuntungan Naik 5 Kali Lipat

Megapolitan
Remaja yang Tenggelam di Sungai Bekasi Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Sungai Bekasi Ditemukan Tewas

Megapolitan
Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Megapolitan
Perpanjang SIM Online Lewat Ponsel, Apa Tetap Perlu Tes?

Perpanjang SIM Online Lewat Ponsel, Apa Tetap Perlu Tes?

Megapolitan
Hari Ini, PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab

Hari Ini, PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab

Megapolitan
Fakta Eks Kantor Menlu Dijual, Harga Capai Rp 400 M dan Alasan Ahli Waris Melego

Fakta Eks Kantor Menlu Dijual, Harga Capai Rp 400 M dan Alasan Ahli Waris Melego

Megapolitan
Cerita Achmad Soebardjo Mencari Pegawai Pertama Deplu dengan Memasang Iklan

Cerita Achmad Soebardjo Mencari Pegawai Pertama Deplu dengan Memasang Iklan

Megapolitan
Jakarta Jadi Kota Termahal Ke-20 di Dunia, Wagub DKI Heran

Jakarta Jadi Kota Termahal Ke-20 di Dunia, Wagub DKI Heran

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Megapolitan
Aturan Buka Puasa di KRL Selama Ramadhan 2021

Aturan Buka Puasa di KRL Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Kejar Target Vaksinasi Lansia, Jemput Bola hingga Pendamping Juga Disuntik Vaksin

Pemprov DKI Jakarta Kejar Target Vaksinasi Lansia, Jemput Bola hingga Pendamping Juga Disuntik Vaksin

Megapolitan
Kubu Rizieq Shihab Akan Hadirkan Saksi untuk Klarifikasi Ganti Rugi Kerusakan Fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta

Kubu Rizieq Shihab Akan Hadirkan Saksi untuk Klarifikasi Ganti Rugi Kerusakan Fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Babak Baru Rencana Revitalisasi Tugu Pamulang: Desain Segera Dibahas hingga Penutupan

Babak Baru Rencana Revitalisasi Tugu Pamulang: Desain Segera Dibahas hingga Penutupan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X