Polisi Disebut Represif Hadapi Demonstran, PP Muhammadiyah Minta Kurikulum Pendidikan Polri Diungkap ke Publik

Kompas.com - 14/10/2020, 18:22 WIB
Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat menemui wartawan usai jumpa pers Jogja Selamatkan KPK, Jumat (30/08/2019) KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAKetua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat menemui wartawan usai jumpa pers Jogja Selamatkan KPK, Jumat (30/08/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengusulkan agar kurikulum pendidikan Polri diungkap ke publik.

Menurut Busyro usulan itu sudah lama dikaji. Dia sampaikan usulan itu terkait sejumah kekerasan polisi saat menangani demonstrasi tolak UU Cipta Kerja.

"Kami sudah lama melakukan kajian ini. Salah satu hasil kajian itu dulu pernah kami sampaikan di depan Kapolri juga, sudah saatnya kurikulum pendidikan di Polri itu dibuka ke publik," kata Busyro kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Jangan-jangan kurikulum itu tidak mengandung filosofi yang sesuai dengan kemanusiaan, keadaban, keadilan, kesetaraan, dan kurikulum itu justru filosofinya mengandalkan pada violence (kekerasan) itu," jelasnya.

Baca juga: Amnesty Kecam Kekerasan Polisi terhadap Demonstran RUU Cipta Kerja

Menurut dia, mengungkap isi kurikulum pendidikan polisi menjadi vital dalam rangka mengontrol polisi yang kerap bertindak represif terhadap massa.

Jika kurikulum pendidikan Polri bermasalah dan menjadi sebab di balik kekerasan aparat, hal itu bisa mengarah pada pembenahan Korps Bhayangkara secara lebih dalam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau itu yang ada, kan harus dibuka. Dalam rangka itu, maka kalau mau fundamental betul, tidak parsial, saatnya revisi UU Kepolisian secara terbuka," ujar Busyro.

"Kalau tidak, ya akan terulang terus dan kasihan masyarakat menjadi korban terus, ditembak seenaknya saja," ujar dia.

"Kejadian seperti kemarin itu kan juga pernah terjadi berkali-kali dalam tindakan-tindakan sejumlah aparat Polri di seluruh Indonesia ketika mengatasi demonstrasi," kata Busyro yang pernah jadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Tindakan represif polisi saat demonstrasi tolak UU Cipta Kerja pada Selasa kemarin di Jakarta bahkan menyasar relawan medis. Ada empat relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dianiaya polisi ketika menjalankan tugas kemanusiaan, yaitu bersiaga untuk menolong orang yang terluka dalam bentrok antara demonstran dengan polisi.

PP Muhammadiyah tengah merencanakan untuk menempuh jalur hukum terkait penganiayaan polisi terhadap para relawan medisnya. Namun Busyro mengaku pesimistis dengan proses hukum itu.

Busyro menegaskan, pihaknya bukan hanya ingin membela relawannya dalam jika langkah hukum itu akan ditempuh.

"Jika PP Muhammadiyah melakukan langkah hukum, kerangkanya sangat luas, untuk kepentingan luas," ujar dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PC Fatayat NU Jaksel Bagikan 200 Paket Makanan untuk Pasien Covid-19 Isoman

PC Fatayat NU Jaksel Bagikan 200 Paket Makanan untuk Pasien Covid-19 Isoman

Megapolitan
Disperindagop Setor Data Pelaku Usaha di Kota Tangerang sebagai Penerima BPUM ke Pemerintah Pusat

Disperindagop Setor Data Pelaku Usaha di Kota Tangerang sebagai Penerima BPUM ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
POPULER JABODETABEK] Aturan Terbaru Naik Pesawat | Kondisi Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM Darurat

POPULER JABODETABEK] Aturan Terbaru Naik Pesawat | Kondisi Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM Darurat

Megapolitan
UPDATE 27 Juli: Tambah 421 Kasus di Kota Tangerang, 6.972 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Juli: Tambah 421 Kasus di Kota Tangerang, 6.972 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Oxygen For Indonesia Kumpulkan Rp 24 Miliar, Hasil Donasi Masyarakat dan Perusahaan Swasta

Oxygen For Indonesia Kumpulkan Rp 24 Miliar, Hasil Donasi Masyarakat dan Perusahaan Swasta

Megapolitan
Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Megapolitan
44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

Megapolitan
5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

Megapolitan
Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Megapolitan
UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

Megapolitan
Jusuf Hamka, Pengusaha Mualaf yang Jadikan 10 Hektare Tanahnya untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Jusuf Hamka, Pengusaha Mualaf yang Jadikan 10 Hektare Tanahnya untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah

Megapolitan
Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Megapolitan
Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Megapolitan
Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X