Polisi Disebut Represif Hadapi Demonstran, PP Muhammadiyah Minta Kurikulum Pendidikan Polri Diungkap ke Publik

Kompas.com - 14/10/2020, 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengusulkan agar kurikulum pendidikan Polri diungkap ke publik.

Menurut Busyro usulan itu sudah lama dikaji. Dia sampaikan usulan itu terkait sejumah kekerasan polisi saat menangani demonstrasi tolak UU Cipta Kerja.

"Kami sudah lama melakukan kajian ini. Salah satu hasil kajian itu dulu pernah kami sampaikan di depan Kapolri juga, sudah saatnya kurikulum pendidikan di Polri itu dibuka ke publik," kata Busyro kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Jangan-jangan kurikulum itu tidak mengandung filosofi yang sesuai dengan kemanusiaan, keadaban, keadilan, kesetaraan, dan kurikulum itu justru filosofinya mengandalkan pada violence (kekerasan) itu," jelasnya.

Baca juga: Amnesty Kecam Kekerasan Polisi terhadap Demonstran RUU Cipta Kerja

Menurut dia, mengungkap isi kurikulum pendidikan polisi menjadi vital dalam rangka mengontrol polisi yang kerap bertindak represif terhadap massa.

Jika kurikulum pendidikan Polri bermasalah dan menjadi sebab di balik kekerasan aparat, hal itu bisa mengarah pada pembenahan Korps Bhayangkara secara lebih dalam.

"Kalau itu yang ada, kan harus dibuka. Dalam rangka itu, maka kalau mau fundamental betul, tidak parsial, saatnya revisi UU Kepolisian secara terbuka," ujar Busyro.

"Kalau tidak, ya akan terulang terus dan kasihan masyarakat menjadi korban terus, ditembak seenaknya saja," ujar dia.

"Kejadian seperti kemarin itu kan juga pernah terjadi berkali-kali dalam tindakan-tindakan sejumlah aparat Polri di seluruh Indonesia ketika mengatasi demonstrasi," kata Busyro yang pernah jadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Tindakan represif polisi saat demonstrasi tolak UU Cipta Kerja pada Selasa kemarin di Jakarta bahkan menyasar relawan medis. Ada empat relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dianiaya polisi ketika menjalankan tugas kemanusiaan, yaitu bersiaga untuk menolong orang yang terluka dalam bentrok antara demonstran dengan polisi.

PP Muhammadiyah tengah merencanakan untuk menempuh jalur hukum terkait penganiayaan polisi terhadap para relawan medisnya. Namun Busyro mengaku pesimistis dengan proses hukum itu.

Busyro menegaskan, pihaknya bukan hanya ingin membela relawannya dalam jika langkah hukum itu akan ditempuh.

"Jika PP Muhammadiyah melakukan langkah hukum, kerangkanya sangat luas, untuk kepentingan luas," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Megapolitan
Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Megapolitan
Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Megapolitan
Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Megapolitan
Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Megapolitan
Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Megapolitan
Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Alasan Anies Gunakan Tema 'Jakarta Hajatan' untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Alasan Anies Gunakan Tema "Jakarta Hajatan" untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Megapolitan
Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Megapolitan
PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

Megapolitan
Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.