Isi Raperda Covid-19 di Jakarta, Warga yang Tolak Tes Swab Bakal Didenda Rp 5 Juta

Kompas.com - 14/10/2020, 20:19 WIB
Pemain Amartha Hangtuah ketika menjalani tes swab di mes tim yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020) siang WIB. DOK. Amartha HangtuahPemain Amartha Hangtuah ketika menjalani tes swab di mes tim yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020) siang WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Judistira Hermawan menyebutkan, salah satu ketentuan yang akan diatur dalam raperda tersebut adalah denda bagi masyarakat DKI yang menolak jika diminta melakukan tes.

Denda bagi yang menolak tes swab dan rapid test bahkan mencapai Rp 5 juta.

"Ada beberapa hal yang kita atur misalnya orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR itu dikenakan sanksi Rp 5 juta. Ini untuk membuat masyarakat bisa mematuhi apa yang menjadi aturan di DKI Jakarta ini," ucap Judistira saat dihubungi, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Wagub DKI: Laporkan ke Kami jika Biaya Tes Swab Lebih dari Rp 900.000

Selain itu, ada pula denda bagi warga yang memaksa mengambil jenazah kerabat yang dinyatakan probable atau terkonfirmasi positif Covid-19 yakni sebesar Rp 5 juta.

"Kemudian kalau dengan ancaman pengambilan jenazahnya itu Rp 7,5 juta," kata dia.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, raperda Covid-19 memberikan dasar kewenangan bagi aparat yang bertugas di lapangan dalam menegakkan ketentuan mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat, baik individu maupun tempat usaha.

"Sanksi denda maupun pidana juga sudah masuk dalam pasal-pasal di raperda ini. Total pasal yang ada dalam raperda ini kalau enggak salah ada 26 pasal," tutur Judistira.

Baca juga: Kanal CRM Jakarta Terima 6.886 Aduan Masyarakat Selama PSBB

Adapun, raperda penanganan Covid-19 ini Hari ini akan kembali dibahas Selasa hari ini dengan agenda penjelasan pasal-pasal.

Diketahui, raperda penanggulangan Covid-19 itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Raperda juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Setelah nanti menjadi perda, aturan tersebut bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Megapolitan
Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Megapolitan
Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Megapolitan
Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Megapolitan
Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDIP Sebut Sejak Awal Memang Bermasalah

Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDIP Sebut Sejak Awal Memang Bermasalah

Megapolitan
Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Megapolitan
Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Megapolitan
30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X