Aparat Brutal Tangani Demonstrasi, PP Muhammadiyah: Polri Bukan Alat Kekuasaan!

"Jika PP Muhammadiyah melakukan langkah hukum, kerangkanya sangat luas, untuk kepentingan luas," katanya.

"Koreksi terhadap kebrutalan oleh negara, kerusuhan oleh negara yang menjadi pusat atau sumber kerusuhan itu," tutul Busyro.

Riwayat kebrutalan aparat

Kebrutalan aparat sebagai pemegang senjata dalam menghadapi rakyat bukan baru kemarin terjadi.

Pada tahun 2019 pun, parade gagah-gagahan Korps Bhayangkara sudah berlangsung dalam berbagai momen.

"Kejadian seperti kemarin itu kan juga pernah terjadi berkali-kali dalam tindakan-tindakan sejumlah aparat Polri di seluruh Indonesia ketika mengatasi demonstrasi," ucap Busyro.

Catatan Kompas.com sepanjang 2019, sedikitnya ada empat insiden besar yang menjadi bukti bahwa kekerasan polisi masih menjadi budaya laten dalam aneka kesempatan.

Pada Kerusuhan 21-22 Mei 2019, sedikitnya sembilan orang dilaporkan tewas, beberapa di antaranya terkonfirmasi ditembak peluru tajam.

Baca juga: Kontras Ungkap 7 Bentuk Kekerasan Polisi di Demo UU Cipta Kerja di Surabaya

Itu belum menghitung deretan kekerasan terhadap jurnalis, pengeroyokan anggota Brimob terhadap seorang warga, dan sulitnya pendampingan hukum bagi mereka yang dituduh provokator.

Kekerasan terhadap Orang Asli Papua juga terus terjadi. Bahkan, di Pulau Jawa yang akses informasi begitu terbuka, aparat merepresi dan menembakkan gas air mata ke dalam asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Agustus tahun lalu.

Masih di 2019, dua orang mahasiswa Universitas Halu Oleo, Immawan Randi dan Yusuf Kardawi gugur dengan luka tembak peluru tajam serta luka parah di kepala, ketika unjuk rasa tolak RKUHP di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Desember 2019, polisi juga menjadi aktor dalam pemukulan warga dalam kerusuhan penggusuran Tamansari, Bandung, Jawa Barat.

Minta polisi ungkap kurikulum pendidikan

Parade kekerasan oleh aparat Polri menyiratkan rasa penasaran pada Busyro cs mengenai muatan kurikulum Polri.

Busyro cs mengaku sempat mengusulkan agar Polri buka-bukaan soal kurikulum mereka.

"Kami sudah lama melakukan kajian ini. Salah satu hasil kajian itu dulu pernah kami sampaikan di depan Kapolri juga, sudah saatnya kurikulum pendidikan di Polri itu dibuka ke publik," ujarnya.