Pilkada Saat Pandemi Dinilai Buruk bagi Kualitas Demokrasi dan Calon Pemimpin

Kompas.com - 15/10/2020, 13:36 WIB
Ilustrasi pemilih mencelupkan tangan ke tinta sebagai penanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019. KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi pemilih mencelupkan tangan ke tinta sebagai penanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan jalan terus kendati pandemi Covid-19 di berbagai daerah masih terus menanjak.

Situasi ini dinilai berpotensi berdampak buruk pada kualitas demokrasi elektoral di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Valina Singka Subekti menyampaikan, pilkada semestinya tidak dianggap sebagai suatu ritual prosedural.

"Pilkada harus dapat menjamin, melahirkan kepala daerah berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah-daerah," kata Valina melalui siaran pers universitas yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Pertanyaannya, apakah pilkada serentak pada situasi pandemi Covid-19 mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah berkualitas?” imbuhnya.

Terlebih, pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal, selain juga identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.

Dalam situasi pandemi, keadaan menjadi serba dilematis. Butuh interaksi antara calon kepala daerah dengan warganya selaku konstituen, namun interaksi dalam jumlah besar jelas tak masuk akal dalam kondisi wabah.

"Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak, di antaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat," timpal Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Eko Prasojo, dalam keterangan yang sama.

"Pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi, prosedural semata. Tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal," lanjutnya.

Eko menambahkan, situasi saat ini justru rentan dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan praktik kotor dalam rangka meraup suara.

"Money politics (politik uang) akan tumbuh secara diam-diam karena adanya kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Megapolitan
Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Megapolitan
Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Megapolitan
Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Megapolitan
Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Megapolitan
Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Megapolitan
Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Megapolitan
Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Megapolitan
Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Megapolitan
Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Megapolitan
Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Megapolitan
Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Megapolitan
Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X