Kompas.com - 15/10/2020, 14:11 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di berbagai daerah dengan menilik situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Jadwal Pilkada Serentak 2020 sebenarnya telah ditunda dari September ke Desember dengan harapan pandemi mereda.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Valina Singka Subekti menyebutkan, pemerintah dapat memilih penundaan secara parsial sembari menggodok aturan yang lebih relevan dengan situasi wabah.

"Selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran Covid-19 dan menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat," kata Valina dalam siaran pers UI yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Pilkada Saat Pandemi Dinilai Buruk bagi Kualitas Demokrasi dan Calon Pemimpin

“Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan pilkada. Pelaksanaan pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko,” ujar dia dalam siaran pers itu.

Ia melanjutkan, selama penundaan, pemerintah bisa memikirkan dan membuat inovasi dalam sistem pemilihan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah dapat merancang terobosan seperti kotak suara keliling, pemungutan suara via pos, hingga perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik.

Pemerintah juga dapat membuat peraturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi kandidat yang melanggar protokol kesehatan ketimbang yang ada saat ini.

"Inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan," ujar Valina.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI Eko Praspjp berpendapat, pemerintah dapat mengecualikan Pilkada Serentak 2020 dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Itu artinya, terbuka opsi pilkada tidak langsung melalui DPRD, meskipun tetap ada peluang terjadinya praktik-praktik kotor yang mencemari kualitas demokrasi.

Namun, untuk melakukan itu, pemerintah juga dinilai membutuhkan waktu lebih untuk merancang dasar hukum, dan bukan tak mungkin berujung pada penundaan Pilkada Serentak 2020.

"Pilkada tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi," kata Eko dalam keterangan yang sama.

"Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politics (politik uang) oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar Dekan FIA UI itu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Megapolitan
Soal 'Commitment Fee' Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Soal "Commitment Fee" Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Megapolitan
Tersangka pada Kasus Korupsi Damkar Depok Diharapkan Bukan sebagai Tumbal

Tersangka pada Kasus Korupsi Damkar Depok Diharapkan Bukan sebagai Tumbal

Megapolitan
Polisi Uji Proyektil pada Kasus Penembakan di Pinang, Kota Tangerang

Polisi Uji Proyektil pada Kasus Penembakan di Pinang, Kota Tangerang

Megapolitan
Pengacara Sebut Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Diduga Dibunuh, Polisi: Belum Mengarah ke Sana

Pengacara Sebut Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Diduga Dibunuh, Polisi: Belum Mengarah ke Sana

Megapolitan
Pengacara Duga Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Korban Pembunuhan Berencana

Pengacara Duga Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Korban Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Pengelola Sebut TMII Saat Weekend Sudah Didatangi Ribuan Pengunjung

Pengelola Sebut TMII Saat Weekend Sudah Didatangi Ribuan Pengunjung

Megapolitan
Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dicorat-coret Saat Baru Dipamerkan, Wagub DKI Prihatin

Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dicorat-coret Saat Baru Dipamerkan, Wagub DKI Prihatin

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Usut Pelaku Vandalisme Tugu Sepatu di Jalan Jenderal Sudirman

Pemprov DKI Akan Usut Pelaku Vandalisme Tugu Sepatu di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
Seorang Pemuda Terpeleset dan Tenggelam di Kali Kawasan Sunter Jaya

Seorang Pemuda Terpeleset dan Tenggelam di Kali Kawasan Sunter Jaya

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan Wisata Pengaruhi Jumlah Pegunjung TMII

Ganjil Genap di Kawasan Wisata Pengaruhi Jumlah Pegunjung TMII

Megapolitan
Polisi Selidiki Kematian Seorang Pria di Tangerang yang Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi Selidiki Kematian Seorang Pria di Tangerang yang Ditembak Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Antisipasi Ganjil Genap Kawasan Wisata, Ancol Siapkan Dua Kantong Parkir

Antisipasi Ganjil Genap Kawasan Wisata, Ancol Siapkan Dua Kantong Parkir

Megapolitan
Seorang Pemuda Curi Motor Milik Temannya di Tambora

Seorang Pemuda Curi Motor Milik Temannya di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.