Masih Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Tunda Pilkada 2020 untuk Buat Inovasi Pemilu

Kompas.com - 15/10/2020, 14:11 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di berbagai daerah dengan menilik situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Jadwal Pilkada Serentak 2020 sebenarnya telah ditunda dari September ke Desember dengan harapan pandemi mereda.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Valina Singka Subekti menyebutkan, pemerintah dapat memilih penundaan secara parsial sembari menggodok aturan yang lebih relevan dengan situasi wabah.

"Selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran Covid-19 dan menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat," kata Valina dalam siaran pers UI yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Pilkada Saat Pandemi Dinilai Buruk bagi Kualitas Demokrasi dan Calon Pemimpin

“Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan pilkada. Pelaksanaan pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko,” ujar dia dalam siaran pers itu.

Ia melanjutkan, selama penundaan, pemerintah bisa memikirkan dan membuat inovasi dalam sistem pemilihan.

Pemerintah dapat merancang terobosan seperti kotak suara keliling, pemungutan suara via pos, hingga perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik.

Pemerintah juga dapat membuat peraturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi kandidat yang melanggar protokol kesehatan ketimbang yang ada saat ini.

"Inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan," ujar Valina.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI Eko Praspjp berpendapat, pemerintah dapat mengecualikan Pilkada Serentak 2020 dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Itu artinya, terbuka opsi pilkada tidak langsung melalui DPRD, meskipun tetap ada peluang terjadinya praktik-praktik kotor yang mencemari kualitas demokrasi.

Namun, untuk melakukan itu, pemerintah juga dinilai membutuhkan waktu lebih untuk merancang dasar hukum, dan bukan tak mungkin berujung pada penundaan Pilkada Serentak 2020.

"Pilkada tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi," kata Eko dalam keterangan yang sama.

"Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politics (politik uang) oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar Dekan FIA UI itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Megapolitan
Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Megapolitan
Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Megapolitan
Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Megapolitan
Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Megapolitan
Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Megapolitan
Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Megapolitan
Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin 'Ngopi' Bareng Warga

Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin "Ngopi" Bareng Warga

Megapolitan
Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Megapolitan
Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Megapolitan
Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Megapolitan
Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Megapolitan
[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

Megapolitan
Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X