Khawatir Klaster Baru Covid-19, Dinkes Bekasi Harap Warganya Tak Sering Demo

Kompas.com - 16/10/2020, 12:15 WIB
Massa demonstran dari Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMassa demonstran dari Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu sering ikut aksi unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 ini.

Pasalnya, aksi unjuk rasa tak pernah lepas dari kerumunan massa yang berisiko tinggi terhadap penularan virus corona tipe-2 (SARS-CoV-2).

"Ya kalau kita berharap jangan sering-sering demonya. Bukan tidak berempati dengan situasi yang ada, tetapi kalau dilihat berkaitan dengan penanganan itu kan risikonya sangat tinggi," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dezi Syukrawati kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: BEM SI Demo Tolak UU Cipta Kerja Jumat Siang, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute

Diakuinya memang sampai saat ini belum ditemukan adanya kasus Covid-19 yang berasal dari kelompok buruh maupun pelajar hingga mahasiswa.

"Sampai saat ini belum ya karena pada saat demo kemarin kan yang unjuk rasa dari kelompok buruh atau karyawan. Artinya kita sampai saat ini belum dapat data perusahaan yang kasus konfirmasinya bertambah setelah demo omnibus law," kata Dezi.

Namun, ia khawatir jika aksi unjuk rasa dilakukan terus menerus, maka dapat terjadi klaster baru.

Dengan begitu, ia berharap aksi unjuk rasa tak dilakukan terlalu sering untuk mengurangi kasus Covid-19.

Baca juga: KPAI Sayangkan Ada Pihak yang Libatkan Anak di Unjuk Rasa Menolak RUU Cipta Kerja

"Makanya Pemkot Kota Bekasi berharap pihak-pihak terkait, terutama pengambil keputusan dapat cepat meredam situasi ini apapun keputusannya itu adalah keputusan pimpinan. Kalau dari kami penanganan berharap kondisinya tidak sering demo, sehingga dapat mengurangi angka berkerumun. Jadi risiko terhadap penyebaran virus berkurang," tutur dia.

Sebagai informasi, belakangan ini terus digelar aksi unjuk rasa tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah titik Kota Bekasi.

Adapun hingga Rabu (14/10/2020) kemarin kasus mencapai 5.296 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.390 kasus telah sembuh.

Sementara, kasus aktif Covid-19 di Kota Bekasi kini tercatat 772 kasus. Rinciannya, 187 pasien Covid-19 yang dirawat dan 585 pasien Covid-19 isolasi mandiri. Lalu, ada 134 kasus meninggal dunia karena Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota TNI AD Ditusuk Tetangga Pemakai Narkoba di Jakarta Timur

Anggota TNI AD Ditusuk Tetangga Pemakai Narkoba di Jakarta Timur

Megapolitan
Detik-detik Polisi Mabuk Tembak TNI dan Pegawai di Kafe RM, Saksi: Orang-orang Keluar Menangis

Detik-detik Polisi Mabuk Tembak TNI dan Pegawai di Kafe RM, Saksi: Orang-orang Keluar Menangis

Megapolitan
Oknum Polisi Tewaskan 3 Orang di Kafe Cengkareng, Kapolda Metro Meminta Maaf

Oknum Polisi Tewaskan 3 Orang di Kafe Cengkareng, Kapolda Metro Meminta Maaf

Megapolitan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Dilantik Terpisah, Idris di Bandung dan Imam di RS karena Positif Covid-19

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Dilantik Terpisah, Idris di Bandung dan Imam di RS karena Positif Covid-19

Megapolitan
Cuma Kritik Anies tapi Tak Sentil Ganjar soal Banjir, PSI: Di Jateng Gubernurnya Mengaku Salah

Cuma Kritik Anies tapi Tak Sentil Ganjar soal Banjir, PSI: Di Jateng Gubernurnya Mengaku Salah

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator Beton di Pondok Indah, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tabrak Separator Beton di Pondok Indah, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI

Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI

Megapolitan
Waspada Hujan Lebat di Jabodetabek Malam Nanti dan Dini Hari Besok

Waspada Hujan Lebat di Jabodetabek Malam Nanti dan Dini Hari Besok

Megapolitan
Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penembakan di Cengkareng | Friedrich Silaban Belajar Shalat demi Rancang Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Penembakan di Cengkareng | Friedrich Silaban Belajar Shalat demi Rancang Masjid Istiqlal

Megapolitan
Kafe RM, Lokasi Penembakan yang Tewaskan 3 Orang di Cengkareng, Langgar Prokes dan Akan Ditutup Permanen

Kafe RM, Lokasi Penembakan yang Tewaskan 3 Orang di Cengkareng, Langgar Prokes dan Akan Ditutup Permanen

Megapolitan
Nasib Janji Pembangunan 1,8 Juta Sumur Resapan di Jakarta yang Minim Realisasi...

Nasib Janji Pembangunan 1,8 Juta Sumur Resapan di Jakarta yang Minim Realisasi...

Megapolitan
Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X