3 Tahun Kepemimpinan Anies, Fraksi PSI Nilai Ada 10 Kemunduran di Jakarta

Kompas.com - 16/10/2020, 12:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam dalam siaran video dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov DKI Jakarta yang diterima Minggu (24/5/2020) Dok Diskominfotik Prov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam dalam siaran video dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov DKI Jakarta yang diterima Minggu (24/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengomentari tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selama memimpin, Anies dinilai justru membawa setidaknya sepuluh hal yang dianggap kemunduran di Ibu Kota.

Kemunduran yang dimaksud yakni dua hal. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, Fraksi PSI membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, F-Nasdem Kritik Realisasi OK OCE Tak Sesuai Janji

"Perlu diingat bahwa, jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jumat (16/10/2020).

Sepuluh kemunduran tersebut menurut PSI sebagai berikut :

1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda

Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.

PSI Khawatir, dengan situasi di tengah pandemi, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari.

2. Transparansi anggaran dinilai buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya

Sejak 2017, Pemprov DKI membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya.

Pada web tersebut, masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran.

"Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," ucap Idris.

3. Nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar masih belum jelas

Hal selanjutnya yang dikritisi PSI dalam pemerintahan Anies adalah mengenai commitment fee Formula E yang masih belum jelas akibat ditundanya ajang balap mobil listrik tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI telah menyetorkan uang commitment fee Rp 360 miliar dan Rp 200 miliar kepada panitia Formula E.

"Namun demikian, belum terlihat kesungguhan niat dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar tersebut," lanjut Idris.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Megapolitan
Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Megapolitan
Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Megapolitan
Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Banyak Pasien Covid-19 Melapor Sulit Dapatkan RS

Banyak Pasien Covid-19 Melapor Sulit Dapatkan RS

Megapolitan
Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Tambah 50 Kamera Tilang Elektronik di Jakarta

Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Tambah 50 Kamera Tilang Elektronik di Jakarta

Megapolitan
[Update 22 Januari]: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 117

[Update 22 Januari]: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 117

Megapolitan
DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X