3 Tahun Kepemimpinan Anies, Fraksi PSI Nilai Ada 10 Kemunduran di Jakarta

Padahal menurut dia, anggaran itu seharusnya ditarik dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mulai dari pelaksanaan tes swab, penyediaan tempat isolasi, pelayanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi warga.

4. Ketidakjelasan prioritas anggaran

Idris menilai, prioritas anggaran di DKI tidak jelas. Ia mencontohkan, di APBD 2020, Pemprov DKI memprioritaskan anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun (termasuk Formula E Rp 1,2 triliun).

Namun, anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing justru dipotong sebesar Rp 455,4 miliar dan Rp 320,5 miliar.

Di sisi lain, anggaran sangat minim untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih. Bahkan, belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD.

Selain itu, di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan pinjaman dari Kementerian Keuangan, tidak ada pula kegiatan pembangunan normalisasi sungai, tanggul pantai, LRT, dan air bersih.

Padahal kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan warga Jakarta.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Program Rumah DP 0 Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Warga Akan Rumah Murah

5. Normalisasi sungai mandek selama 3 tahun

Program normalisasi sungai direncanakan sepanjang 33 kilometer (km). Hingga 2017, sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai.

"Pada 2020, telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun demikian, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai pada lahan 8,2 km tersebut," ucapnya.

6. Realisasi naturalisasi sungai 0 persen

Normalisasi mandek, begitu pun naturalisasi.

PSI mengingatkan janji kampanye Pilkada, Anies mengeluarkan gagasan naturalisasi sungai yang dianggap sebagai solusi ideal untuk menyelesaikan masalah banjir.

Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

"Di akun instagram pada 26 September 2020, Gubernur Anies memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, proyek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan oleh Gubernur Anies Pasalnya, proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie," tutur Idris.

Untuk itu, Fraksi PSI menyebutkan bahwa progres naturalisasi sungai masih 0 persen PSI berharap agar Anies bersikap jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik.