Isi Raperda Covid-19, Pelanggar Protokol Kesehatan di Bekasi Akan Kena Denda Maksimal Rp 200.000

Kompas.com - 16/10/2020, 20:50 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD terus menggodok penyusunan peraturan daerah (Perda) adaptasi tatanan hidup baru (ATHB) tentang penanganan Covid-19. Penyusunan Perda ini melibatkan serikat kerja, forum RW dan tokoh-tokoh agama.

Adapun di dalam Perda ini nantinya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat secara personal maupun perusahaan.

Ketua Panitia Khusus 12 DPRD Kota Bekasi Haeri Parani mengatakan, telah disepakati nilai sanksi denda yang bakal diterapkan pada Perda ATHB.

"Telah disepakati sanksi denda pelanggaran Perda ini dikenakan sanksi untuk personal maksimal Rp 200.000, sedangkan untuk perusahaan sanksi maksimal Rp 50 juta," ujar Haeri kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Akan Tambah Dua Mesin PCR

Meski demikian, nantinya penegak hukum tak bisa langsung mendenda personal maupun perusahaan yang melanggar Perda.

Haeri mengatakan, nantinya yang akan memutuskan besaran denda tersebut ialah Pengadilan.

"Jadi nanti sifatnya sidang tipiring (tindak pidana ringan), ya itu kewenangan daripada pengadilan. Cuma kita sudah letakkan batasan tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan, tetapi boleh di bawah itu, silahkan tinggal dilihat nanti pengadilan memutuskan. Misalnya Rp 10 juta atau berapa ya itu kewenangannya pengadilan," kata dia.

Namun, kata dia, Perda ini dibentuk agar masyarakat dapat teredukasi dan lebih disiplin menaati aturan protokol kesehatan.

"Ya silakan dari aparat penegak hukum di lapangan seperti apa mereka melihat sejauh mana kesalahan yang dilakukan. Misal sudah diberikan teguran 1, 2 tetapi masih juga bandel ya sudah kasih lah itu (sanksi) tegas," ujar dia.

Baca juga: Positivity Rate Ada di Angka 13,75, Pemkot Bekasi Klaim Tes Covid-19 Makin Banyak

Adapun Perda ATHB tentang penanganan Covid-19 itu rencananya rampung pekan ini.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui selama menggunakan peraturan wali kota, aparat sulit menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan karena payung hukumnya masih lemah.

Biasanya Pemkot Bekasi hanya mengandalkan tindakan persuasif kepada masyarakat.

"Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau Perwal dalam keadaan darurat makanya kita sama Pengadilan sama Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena masih Perwal. Makaya kita sampaikan pada Ketua DPRD, sudah merespons dan sudah masuk dalam proses pembahasan,” ucap Rahmat beberapa waktu lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Anies Sebut Covid-19 Bukan Fiksi ketika Lonjakan Kasus Terus Terjadi

Kala Anies Sebut Covid-19 Bukan Fiksi ketika Lonjakan Kasus Terus Terjadi

Megapolitan
Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Berlaku di Stasiun Mulai 5 Februari

Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Berlaku di Stasiun Mulai 5 Februari

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.653 Pasien Covid-19, Terisi 77 Persen

UPDATE 25 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.653 Pasien Covid-19, Terisi 77 Persen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pasangan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya

Polisi Tangkap Pasangan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya

Megapolitan
Pakai Baju yang Sama, Pencuri Hand Sanitizer di Bus Transjakarta Ditangkap di Blok M

Pakai Baju yang Sama, Pencuri Hand Sanitizer di Bus Transjakarta Ditangkap di Blok M

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, Restoran Boleh Layani Tamu Makan di Tempat hingga Pukul 20.00 WIB

PSBB Diperpanjang, Restoran Boleh Layani Tamu Makan di Tempat hingga Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
Terus Bertambah, Ini Daftar Pejabat Pemprov DKI yang Positif Covid-19

Terus Bertambah, Ini Daftar Pejabat Pemprov DKI yang Positif Covid-19

Megapolitan
Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Megapolitan
500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

Megapolitan
Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Megapolitan
Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Megapolitan
PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

Megapolitan
Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Megapolitan
Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X