Isi Raperda Covid-19, Pelanggar Protokol Kesehatan di Bekasi Akan Kena Denda Maksimal Rp 200.000

Kompas.com - 16/10/2020, 20:50 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD terus menggodok penyusunan peraturan daerah (Perda) adaptasi tatanan hidup baru (ATHB) tentang penanganan Covid-19. Penyusunan Perda ini melibatkan serikat kerja, forum RW dan tokoh-tokoh agama.

Adapun di dalam Perda ini nantinya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat secara personal maupun perusahaan.

Ketua Panitia Khusus 12 DPRD Kota Bekasi Haeri Parani mengatakan, telah disepakati nilai sanksi denda yang bakal diterapkan pada Perda ATHB.

"Telah disepakati sanksi denda pelanggaran Perda ini dikenakan sanksi untuk personal maksimal Rp 200.000, sedangkan untuk perusahaan sanksi maksimal Rp 50 juta," ujar Haeri kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Akan Tambah Dua Mesin PCR

Meski demikian, nantinya penegak hukum tak bisa langsung mendenda personal maupun perusahaan yang melanggar Perda.

Haeri mengatakan, nantinya yang akan memutuskan besaran denda tersebut ialah Pengadilan.

"Jadi nanti sifatnya sidang tipiring (tindak pidana ringan), ya itu kewenangan daripada pengadilan. Cuma kita sudah letakkan batasan tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan, tetapi boleh di bawah itu, silahkan tinggal dilihat nanti pengadilan memutuskan. Misalnya Rp 10 juta atau berapa ya itu kewenangannya pengadilan," kata dia.

Namun, kata dia, Perda ini dibentuk agar masyarakat dapat teredukasi dan lebih disiplin menaati aturan protokol kesehatan.

"Ya silakan dari aparat penegak hukum di lapangan seperti apa mereka melihat sejauh mana kesalahan yang dilakukan. Misal sudah diberikan teguran 1, 2 tetapi masih juga bandel ya sudah kasih lah itu (sanksi) tegas," ujar dia.

Baca juga: Positivity Rate Ada di Angka 13,75, Pemkot Bekasi Klaim Tes Covid-19 Makin Banyak

Adapun Perda ATHB tentang penanganan Covid-19 itu rencananya rampung pekan ini.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui selama menggunakan peraturan wali kota, aparat sulit menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan karena payung hukumnya masih lemah.

Biasanya Pemkot Bekasi hanya mengandalkan tindakan persuasif kepada masyarakat.

"Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau Perwal dalam keadaan darurat makanya kita sama Pengadilan sama Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena masih Perwal. Makaya kita sampaikan pada Ketua DPRD, sudah merespons dan sudah masuk dalam proses pembahasan,” ucap Rahmat beberapa waktu lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Megapolitan
Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Megapolitan
Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Megapolitan
Libur Maulid Nabi, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lengang

Libur Maulid Nabi, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lengang

Megapolitan
Menunggu Hasil Swab Test, 103 WNA Pencari Suaka di Tangsel Diminta Isolasi Mandiri

Menunggu Hasil Swab Test, 103 WNA Pencari Suaka di Tangsel Diminta Isolasi Mandiri

Megapolitan
Sakit Stroke, Pasien 60 Tahun Tewas Setelah Lompat dari Lantai 5 RS Tarakan

Sakit Stroke, Pasien 60 Tahun Tewas Setelah Lompat dari Lantai 5 RS Tarakan

Megapolitan
Pesepeda Hendak Dibegal di Kembangan, Ini Kronologinya

Pesepeda Hendak Dibegal di Kembangan, Ini Kronologinya

Megapolitan
Warga Korban Banjir Sebut PT Khong Guan Janjikan CSR dan Pekerjaan

Warga Korban Banjir Sebut PT Khong Guan Janjikan CSR dan Pekerjaan

Megapolitan
PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi, Ini Respons Warga

PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi, Ini Respons Warga

Megapolitan
Mencari Lokasi Isolasi OTG Covid-19 di Depok...

Mencari Lokasi Isolasi OTG Covid-19 di Depok...

Megapolitan
Kisah Tukang Galian asal Brebes, Setia Menunggu Kerja di Lebak Bulus sejak Puluhan Tahun Lalu

Kisah Tukang Galian asal Brebes, Setia Menunggu Kerja di Lebak Bulus sejak Puluhan Tahun Lalu

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

Megapolitan
Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X