Kompas.com - 16/10/2020, 20:50 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD terus menggodok penyusunan peraturan daerah (Perda) adaptasi tatanan hidup baru (ATHB) tentang penanganan Covid-19. Penyusunan Perda ini melibatkan serikat kerja, forum RW dan tokoh-tokoh agama.

Adapun di dalam Perda ini nantinya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat secara personal maupun perusahaan.

Ketua Panitia Khusus 12 DPRD Kota Bekasi Haeri Parani mengatakan, telah disepakati nilai sanksi denda yang bakal diterapkan pada Perda ATHB.

"Telah disepakati sanksi denda pelanggaran Perda ini dikenakan sanksi untuk personal maksimal Rp 200.000, sedangkan untuk perusahaan sanksi maksimal Rp 50 juta," ujar Haeri kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Akan Tambah Dua Mesin PCR

Meski demikian, nantinya penegak hukum tak bisa langsung mendenda personal maupun perusahaan yang melanggar Perda.

Haeri mengatakan, nantinya yang akan memutuskan besaran denda tersebut ialah Pengadilan.

"Jadi nanti sifatnya sidang tipiring (tindak pidana ringan), ya itu kewenangan daripada pengadilan. Cuma kita sudah letakkan batasan tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan, tetapi boleh di bawah itu, silahkan tinggal dilihat nanti pengadilan memutuskan. Misalnya Rp 10 juta atau berapa ya itu kewenangannya pengadilan," kata dia.

Namun, kata dia, Perda ini dibentuk agar masyarakat dapat teredukasi dan lebih disiplin menaati aturan protokol kesehatan.

"Ya silakan dari aparat penegak hukum di lapangan seperti apa mereka melihat sejauh mana kesalahan yang dilakukan. Misal sudah diberikan teguran 1, 2 tetapi masih juga bandel ya sudah kasih lah itu (sanksi) tegas," ujar dia.

Baca juga: Positivity Rate Ada di Angka 13,75, Pemkot Bekasi Klaim Tes Covid-19 Makin Banyak

Adapun Perda ATHB tentang penanganan Covid-19 itu rencananya rampung pekan ini.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui selama menggunakan peraturan wali kota, aparat sulit menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan karena payung hukumnya masih lemah.

Biasanya Pemkot Bekasi hanya mengandalkan tindakan persuasif kepada masyarakat.

"Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau Perwal dalam keadaan darurat makanya kita sama Pengadilan sama Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena masih Perwal. Makaya kita sampaikan pada Ketua DPRD, sudah merespons dan sudah masuk dalam proses pembahasan,” ucap Rahmat beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakek Wiyanto yang Tewas Dikeroyok Sedang Berjuang Urus Sengketa Tanah

Kakek Wiyanto yang Tewas Dikeroyok Sedang Berjuang Urus Sengketa Tanah

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

Megapolitan
Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

Megapolitan
PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

Megapolitan
Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Megapolitan
Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Megapolitan
Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Megapolitan
Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Megapolitan
Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.