Jokowi Utus Mensesneg Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke NU dan Muhammadiyah

Kompas.com - 18/10/2020, 21:51 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno meninjau kesiapan penerapan prosedur normal baru di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Jokowi berharap, saat masjid-masjid di wilayah DKI Jakarta mulai dibuka untuk shalat berjemaah, maka aktivitas serupa juga bisa dilakukan di Masjid Baiturrahim. ANTARA FOTO/POOL/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno meninjau kesiapan penerapan prosedur normal baru di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Jokowi berharap, saat masjid-masjid di wilayah DKI Jakarta mulai dibuka untuk shalat berjemaah, maka aktivitas serupa juga bisa dilakukan di Masjid Baiturrahim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menyerahkan naskah Undang-undang (UU) Cipta Kerja kepada Pimpinan Nahdlatul Ulama ( NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia ( MUI).

Penyerahan naskah dilakukan untuk menyosialisasikan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Pak Mensesneg mendatangi langsung Ketum (Ketua Umum) NU, KH Said Aqil Siradj di rumah beliau. Kemudian setelahnya, menuju kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi juga di kediamannya," kata Deputi Protokol Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, saat dihubungi, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Kemendikbud: 123 Mahasiswa Positif Covid-19 Setelah Demo UU Cipta Kerja

"Awalnya rencananya, naskah UU Cipta Kerja ini juga akan diberikan kepada Muhammadiyah, namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir sedang di luar kota," lanjut dia.

Ia mengatakan, MUI, NU, dan Muhammadiyah merupakan pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap UU Cipta Kerja. Karena itu pemerintah berupaya menyosialisasikan UU tersebut kepada mereka.

Saat ditanya apakah naskah UU Cipta Kerja yang diserahkan kepada Pimpinan NU dan MUI merupakan naslah final, Bey membenarkan.

"Iya, ini naskah UU Cipta Kerja yang sebelumnya diterima Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara, dari DPR pada 14 Oktober lalu," lanjut Bey.

NU, Muhammadiyah, dan MUI mengeritik UU Cipta Kerja yang disahkan pada rapat paripurna di DPR pada 5 Oktober 2020.

Said Aqil dan Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinasnya di Jakarta pada Kamis malam pekan lalu untuk mendiskusikan beberapa persoalan, termasuk omnibus law UU Cipta Kerja.

Baca juga: Tak Larang Demo, Kemendikbud Imbau Mahasiswa Lakukan Kajian UU Cipta Kerja

Dalam pertemuan tersebut, Said Aqil menyerahkan draf rekomendasi yang berisi delapan poin terkait kiritik terhadap UU Cipta Kerja tersebut.

“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Said Aqil usai pertemuan itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Megapolitan
Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Megapolitan
Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Megapolitan
Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga 'Lupa' Sedang Marah ke Polisi

Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga "Lupa" Sedang Marah ke Polisi

Megapolitan
Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Megapolitan
Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Megapolitan
Beda Pandangan Pemprov dengan DPRD DKI soal KBM Tatap Muka

Beda Pandangan Pemprov dengan DPRD DKI soal KBM Tatap Muka

Megapolitan
1.823 Orang Masih Positif Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

1.823 Orang Masih Positif Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
Dendam Mantan Karyawan di Balik Pembunuhan Berencana Bos di Tangerang...

Dendam Mantan Karyawan di Balik Pembunuhan Berencana Bos di Tangerang...

Megapolitan
Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Megapolitan
Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X