Kompas.com - 19/10/2020, 16:19 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi pidana berupa kurungan dihilangkan dari rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan Covid-19.

Padahal dalam draf sebelumnya, pada pasal 35 tercantum salah satu sanksi pelanggaran, yakni berupa pidana.

"Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular," tulis dalam raperda sebelumnya.

Baca juga: Perda Penanganan Covid-19 Disahkan DPRD DKI

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, penghilangan sanksi pidana dilakukan setelah beberapa kali pembahasan.

"Ada penambahan yang perlu dan belum tercantum, agar tidak timbul multitafsir, seperti penambahan beberapa istilah, peran DPRD pemberian edukasi serta penguatan ketentuan pidana, hanya ada pidana denda," kata Pantas, Senin (19/10/2020).

Walau hanya sanksi denda, Pantas berharap warga Jakarta semakin patuh menjalankan protokol kesehatan.

Dengan begitu, mata rantai penularan wabah mematikan ini bisa diputus.

"Penguatan ketentuan pidana denda agar masyarakat patuh dan taat pada setiap aturan penanggulangan Covid-19 yang didorong oleh kesadaran, betapa perlu kita hidup sehat," tuturnya.

Baca juga: F-PKS Yakin Perda Bakal Efektif Tangani Pandemi Covid-19 di Jakarta

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, pembuatan Perda ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acuannya Undang-undang nomor 4 1994 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Megapolitan
Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Megapolitan
Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Megapolitan
Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Megapolitan
Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Megapolitan
Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

Megapolitan
Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Megapolitan
UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X