Kompas.com - 20/10/2020, 06:51 WIB
Ilustrasi rumah sakit. healthcareitnews.comIlustrasi rumah sakit.
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Berdasarkan data BPJS Kota Bekasi, baru 37 persen atau sekitar Rp 55 miliar dari Rp 147 miliar klaim total pelayanan kesehatan pasien virus corona tipe-2 (SARS-CoV-2) di fasilitas kesehatan rumah sakit swasta Kota Bekasi yang telah dibayarkan Kementerian Kesehatan hingga 7 Oktober 2020 lalu.

Jumlah kasus yang klaim biaya perawatannya telah dibayarkan Pemerintah dengan jumlah tersebut hanya 1.151 kasus dari total yang diajukan ada 3.161 kasus (total pasien Covid-19 yang rawat inap dan jalan).

Dengan begitu, masih tersisa 2.010 kasus yang biaya perawatannya belum dibayarkan Pemerintah.

Totalnya, masih ada Rp 92 miliar atau 63 persen klaim total pelayanan kesehatan pasien virus corona tipe-2 (SARS-CoV-2) di fasilitas kesehatan swasta belum dibayarkan Kemenkes hingga 7 Oktober.

Baca juga: Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

"Setelah diverifikasi total klaim yang diajukan dari 37 rumah sakit ada 3.167 kasus (total rawat inap dan jalan), setelah verifikasi dan dianggap sesuai ada 1.151 kasus. Sementara nilai total klaim yang diajukan Rp 147 miliar, setelah verifikasi dan dianggap sesuai Rp 55 miliar," ujar Kabid Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Kota Bekasi Doni Alamanda melalui pesan tertulis, Senin (19/10/2020).

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi Eko Nugroho mengaku terlambatnya pembayaran klaim pelayanan ini bisa menganggu cash flow atau uang kas rumah sakit swasta.

Sebab, kata Eko, proses klaim pelayanan kesehatan pasien Covid-19 dari Kemenkes itu memakan waktu yang lama.

Pasalnya Pemerintah begitu ketat melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang jadi syarat pencairan klaim dari rumah sakit.

Baca juga: 55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

Bahkan banyak data kasus Covid-19 yang diajukan ke Kemenkes masih harus diverifikasi dan diklaim ulang oleh rumah sakit maupun BPJS karena administrasinya kurang lengkap.

"Potensi kita cash flow terganggu tetap ada, karena kan prosesya ini cukup panjang. Ini tetap ada potensi gangguan cash flow. Ini rata-rata bisa sampai 1 bulan (dari proses pengajuan hingga pencairan dana klaim rumah sakit), kalau dispute (data pasien yang diklaim ke Kemenkes harus direvisi ulang) bisa lebih dari satu bulan kita terima uangnya," ujar Eko.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Pelajari Berbagai Modus Orang agar Tetap Bisa Mudik

Polisi Pelajari Berbagai Modus Orang agar Tetap Bisa Mudik

Megapolitan
Luncurkan Aplikasi SINAR, Kapolri Optimistis Bisa Layani Lebih Banyak Pemohon SIM

Luncurkan Aplikasi SINAR, Kapolri Optimistis Bisa Layani Lebih Banyak Pemohon SIM

Megapolitan
Bikin dan Perpanjang SIM Kini Bisa Pakai Aplikasi SINAR, Diantar Langsung ke Rumah Pemohon

Bikin dan Perpanjang SIM Kini Bisa Pakai Aplikasi SINAR, Diantar Langsung ke Rumah Pemohon

Megapolitan
Hendak Akusisi Lahan 45 Hektare di Kota Tangerang, 2 Mafia Tanah Ditangkap Polisi

Hendak Akusisi Lahan 45 Hektare di Kota Tangerang, 2 Mafia Tanah Ditangkap Polisi

Megapolitan
Ratusan Pedagang Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu Direlokasi ke Blok B

Ratusan Pedagang Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu Direlokasi ke Blok B

Megapolitan
Sentra Kuliner Nasi Kapau Senen Diserbu Pembeli Jelang Buka Puasa

Sentra Kuliner Nasi Kapau Senen Diserbu Pembeli Jelang Buka Puasa

Megapolitan
Masjid At-tin TMII Gelar Shalat Tarawih, Kapasitas Maksimal 50 Persen

Masjid At-tin TMII Gelar Shalat Tarawih, Kapasitas Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Maghrib Wilayah Jakarta Selama Ramadhan 2021

Jadwal Buka Puasa dan Maghrib Wilayah Jakarta Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Maghrib di Tangerang Raya, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Maghrib di Tangerang Raya, 13 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 13 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 13 April 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Kelebihan Bayar Mobil Damkar hingga Rp 6,5 M, Anggota DPRD: Sangat Ceroboh!

Pemprov DKI Kelebihan Bayar Mobil Damkar hingga Rp 6,5 M, Anggota DPRD: Sangat Ceroboh!

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Bogor Hari Ini, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Bogor Hari Ini, 13 April 2021

Megapolitan
MRT Jakarta Izinkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta, Ini Aturan dan Menu yang Diperbolehkan

MRT Jakarta Izinkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta, Ini Aturan dan Menu yang Diperbolehkan

Megapolitan
Kejar Target Vaksinasi Lansia Sebelum Lebaran, Pemprov DKI Libatkan Pejabat Eselon II

Kejar Target Vaksinasi Lansia Sebelum Lebaran, Pemprov DKI Libatkan Pejabat Eselon II

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X