Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2020, 06:51 WIB
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Berdasarkan data BPJS Kota Bekasi, baru 37 persen atau sekitar Rp 55 miliar dari Rp 147 miliar klaim total pelayanan kesehatan pasien virus corona tipe-2 (SARS-CoV-2) di fasilitas kesehatan rumah sakit swasta Kota Bekasi yang telah dibayarkan Kementerian Kesehatan hingga 7 Oktober 2020 lalu.

Jumlah kasus yang klaim biaya perawatannya telah dibayarkan Pemerintah dengan jumlah tersebut hanya 1.151 kasus dari total yang diajukan ada 3.161 kasus (total pasien Covid-19 yang rawat inap dan jalan).

Dengan begitu, masih tersisa 2.010 kasus yang biaya perawatannya belum dibayarkan Pemerintah.

Totalnya, masih ada Rp 92 miliar atau 63 persen klaim total pelayanan kesehatan pasien virus corona tipe-2 (SARS-CoV-2) di fasilitas kesehatan swasta belum dibayarkan Kemenkes hingga 7 Oktober.

Baca juga: Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

"Setelah diverifikasi total klaim yang diajukan dari 37 rumah sakit ada 3.167 kasus (total rawat inap dan jalan), setelah verifikasi dan dianggap sesuai ada 1.151 kasus. Sementara nilai total klaim yang diajukan Rp 147 miliar, setelah verifikasi dan dianggap sesuai Rp 55 miliar," ujar Kabid Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Kota Bekasi Doni Alamanda melalui pesan tertulis, Senin (19/10/2020).

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi Eko Nugroho mengaku terlambatnya pembayaran klaim pelayanan ini bisa menganggu cash flow atau uang kas rumah sakit swasta.

Sebab, kata Eko, proses klaim pelayanan kesehatan pasien Covid-19 dari Kemenkes itu memakan waktu yang lama.

Pasalnya Pemerintah begitu ketat melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang jadi syarat pencairan klaim dari rumah sakit.

Baca juga: 55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

Bahkan banyak data kasus Covid-19 yang diajukan ke Kemenkes masih harus diverifikasi dan diklaim ulang oleh rumah sakit maupun BPJS karena administrasinya kurang lengkap.

"Potensi kita cash flow terganggu tetap ada, karena kan prosesya ini cukup panjang. Ini tetap ada potensi gangguan cash flow. Ini rata-rata bisa sampai 1 bulan (dari proses pengajuan hingga pencairan dana klaim rumah sakit), kalau dispute (data pasien yang diklaim ke Kemenkes harus direvisi ulang) bisa lebih dari satu bulan kita terima uangnya," ujar Eko.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Tangsel hingga Kota Tangerang Siang Ini

Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Tangsel hingga Kota Tangerang Siang Ini

Megapolitan
Polda Metro Janji Usut Laporan Keluarga Hasya soal Dugaan Kelalaian AKBP (Purn) Eko secara Transparan

Polda Metro Janji Usut Laporan Keluarga Hasya soal Dugaan Kelalaian AKBP (Purn) Eko secara Transparan

Megapolitan
Irjen Teddy Tiba di PN Jakarta Barat, Hadiri Sidang Putusan Sela Kasus Peredaran Narkoba

Irjen Teddy Tiba di PN Jakarta Barat, Hadiri Sidang Putusan Sela Kasus Peredaran Narkoba

Megapolitan
Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar Hari Ini di PN Jakarta Barat

Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar Hari Ini di PN Jakarta Barat

Megapolitan
Sederet 'Dosa' Bripda Haris, Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok

Sederet "Dosa" Bripda Haris, Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" di Depok

Megapolitan
Adukan Wali Kota Depok ke Ombudsman, Ini Isi Tuntutan Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1

Adukan Wali Kota Depok ke Ombudsman, Ini Isi Tuntutan Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Nasib Bripda Haris Usai Bunuh Sopir Taksi 'Online': Akan Dipecat dari Polri dan Terancam Kurungan 15 Tahun

Nasib Bripda Haris Usai Bunuh Sopir Taksi "Online": Akan Dipecat dari Polri dan Terancam Kurungan 15 Tahun

Megapolitan
Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

Megapolitan
Saat Pelanggan Bakmi yang Parkir Sembarangan di Depan Rumah Warga di Kwitang Tuai Keributan…

Saat Pelanggan Bakmi yang Parkir Sembarangan di Depan Rumah Warga di Kwitang Tuai Keributan…

Megapolitan
Pelanggan Bakmi Kwitang Kerap Parkir Liar, Lurah Sarankan Sewa Tempat yang Lebih Representatif

Pelanggan Bakmi Kwitang Kerap Parkir Liar, Lurah Sarankan Sewa Tempat yang Lebih Representatif

Megapolitan
11 Fakta Pengemudi Fortuner Tabrak Motor di Arion

11 Fakta Pengemudi Fortuner Tabrak Motor di Arion

Megapolitan
Menengok JIS, Lokasi Digelarnya Konser Dewa 19 yang Tuai Kekecewaan Penonton...

Menengok JIS, Lokasi Digelarnya Konser Dewa 19 yang Tuai Kekecewaan Penonton...

Megapolitan
Saat Gerbang Tol Jatikarya 'Mati' 8 Jam akibat Unjuk Rasa Ahli Waris Lahan Tuntut Ganti Rugi...

Saat Gerbang Tol Jatikarya "Mati" 8 Jam akibat Unjuk Rasa Ahli Waris Lahan Tuntut Ganti Rugi...

Megapolitan
Terungkap, Anak Buah Teddy Minahasa Simpan Sabu di Rumah Orangtua hingga Ruang Kerja...

Terungkap, Anak Buah Teddy Minahasa Simpan Sabu di Rumah Orangtua hingga Ruang Kerja...

Megapolitan
Pembangunan Jalan Tembus dan Pelebaran Trotoar Diharapkan Jadi Solusi atas Minimnya Akses Jalan Menuju JIS

Pembangunan Jalan Tembus dan Pelebaran Trotoar Diharapkan Jadi Solusi atas Minimnya Akses Jalan Menuju JIS

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.