[POPULER JABODETABEK] Perda Jakarta: Warga Tolak Swab Test dan Vaksin Didenda Rp 5 juta

Kompas.com - 20/10/2020, 09:05 WIB
Ilustrasi vaksin corona SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta mengesahkan aturan baru tentang penanganan Covid-19 di ibu kota. Beberapa aturan baru diatur dalam peraturan daerah (perda).

Salah satunya adalah sejumlah sanksi dan denda terhadap pelanggaran protokol kesehatan, termasuk ancaman denda Rp 5 juta bagi warga Jakarta yang menolak swab test ataupun vaksin.

Berita soal perda baru ini menjadi berita terpopuler di Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

Isu lainnya seputar Jabodetabek yang juga banyak dibaca adalah tuntutan ganti rugi warga terhadap PT Khong Guan sebesar Rp 300 juta karena banjir.

Peristiwa banjir di Ciracas, Jakarta Timur berbuntut panjang. Pasalnya, banjir yang terjadi gara-gara ambruknya tembok pembatas pabrik Khong Guan itu membuat banyak warga merugi.

 

Berikut empat berita populer Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin:

1. Warga DKI yang tolak swab test dan vaksin didenda maksimal Rp 5 juta

Warga DKI Jakarta yang menolak melakukan rapid test atau swab test menggunakan metode PCR dapat dikenakan denda maksimal Rp 5 juta.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 yang baru disahkan dalam rapat paripurna, Senin (19/10/2020).

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 Juta," bunyi pasal 29 Perda Penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Dihapus, Tak Ada Sanksi Pidana Dalam Perda Penanganan Covid-19 di Jakarta

Perda tersebut juga memuat aturan baru bagi warga yang menolak melakukan vaksin Covid-19. Mereka yang menolak divaksin atau diobati juga bisa dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," bunyi Pasal 30.

Baca selengkapnya di sini.

Warga membersihkan rumahnya pascabanjir yang merobohkan tembok pembatas kali di perumahan Green Malaka Residence, Ciracas, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Banjir yang merendam sejumlah permukiman di Ciracas itu disebabkan karena meluapnya Kali Cipinang akibat hujan lebat pada Sabtu (10/10) kemarinANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARS Warga membersihkan rumahnya pascabanjir yang merobohkan tembok pembatas kali di perumahan Green Malaka Residence, Ciracas, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Banjir yang merendam sejumlah permukiman di Ciracas itu disebabkan karena meluapnya Kali Cipinang akibat hujan lebat pada Sabtu (10/10) kemarin

2. Warga tuntut Khong Guan bayar ganti rugi Rp 300 juta

Warga kawasan Ciracas, Jakarta Timur, yang menjadi korban banjir akibat robohnya tembok PT Khong Guan sudah menyerahkan daftar ganti rugi. Mereka meminta ganti rugi lebih dari Rp 300 juta kepada PT Khong Guan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Negara Diperkirakan Rugi Rp 1 Miliar Lebih

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Negara Diperkirakan Rugi Rp 1 Miliar Lebih

Megapolitan
Cegah Oknum Derek Liar Muncul, Jasa Marga Koordinasi dengan Kepolisian

Cegah Oknum Derek Liar Muncul, Jasa Marga Koordinasi dengan Kepolisian

Megapolitan
Cerita Kurir Shopee soal Honor yang Dipangkas dan Aturan Antar 35 Paket untuk Dapat insentif

Cerita Kurir Shopee soal Honor yang Dipangkas dan Aturan Antar 35 Paket untuk Dapat insentif

Megapolitan
Fakta Majalah Bobo yang Berulang Tahun Kemarin, Benarkah Bukan dari Indonesia?

Fakta Majalah Bobo yang Berulang Tahun Kemarin, Benarkah Bukan dari Indonesia?

Megapolitan
Polisi Tangkap Petugas Derek Liar yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim

Polisi Tangkap Petugas Derek Liar yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim

Megapolitan
186 Perusahaan di Jakpus Kena Sanksi karena Langgar Protokol Kesehatan

186 Perusahaan di Jakpus Kena Sanksi karena Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Dini Hari, Warga Saksikan Gerombolan Bermotor Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop Jagakarsa

Dini Hari, Warga Saksikan Gerombolan Bermotor Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop Jagakarsa

Megapolitan
Viral Video Sopir Truk Keluhkan Oknum Derek Liar di Tol Halim, Ini Komentar Jasa Marga

Viral Video Sopir Truk Keluhkan Oknum Derek Liar di Tol Halim, Ini Komentar Jasa Marga

Megapolitan
Pemkot Minta Tugu Pamulang Jadi Aset Tangsel, Wagub Banten: Tinggal Usulkan

Pemkot Minta Tugu Pamulang Jadi Aset Tangsel, Wagub Banten: Tinggal Usulkan

Megapolitan
BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

Megapolitan
Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Megapolitan
Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Megapolitan
Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Megapolitan
Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Megapolitan
JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X