Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

Kompas.com - 20/10/2020, 13:58 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengumumkan PSBB transisi di Jakarta dicabut dan dikembalikan seperti Maret lalu, Rabu (9/9/2020). Tangkapan layar dari akun Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengumumkan PSBB transisi di Jakarta dicabut dan dikembalikan seperti Maret lalu, Rabu (9/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi DKI Jakarta kini harus meminta saran anggota DPRD DKI terlebih dahulu jika ingin memperpanjang atau menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Aturan baru tersebut tertuang dalam peraturan daerah ( Perda) Penanggulangan Covid-19 yang baru disahkan dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020) kemarin.

Aturan pelibatan DPRD DKI tersebut tertuang dalam BAB IV tentang pelaksanaan PSBB tepatnya Pasal 19.

Baca juga: DPRD DKI: Perda Penanganan Covid-19 Memperkuat Jaminan Sosial Masyarakat

Pasal 19 Ayat 2 menyebut kebijakan mengenai PSBB atau kebijakan lainnya dalam hal penyelenggaraan karantina kesehatan di DKI Jakarta ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Gubernur DKI.

"Dalam hal PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Gubernur dapat menetapkan kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di 0rovinsi DKI Jakarta sebagaimana mestinya," demikian bunyi Pasal 19 Ayat 2.

Baca juga: Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

Sebelum ditetapkan Gubernur DKI, pembahasan PSBB harus melibatkan dan meminta saran DPRD DKI.

"Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian bunyi Pasal 19 Ayat 3.

Perlu diketahui, Perda Penanggulangan Covid-19 itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Perda dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (Pergub) sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Perda tersebut berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Namun, sanksi pidana dihapuskan dari aturan dalam Perda.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Megapolitan
Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Megapolitan
Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Megapolitan
Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Megapolitan
Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Megapolitan
Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Megapolitan
Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Megapolitan
Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin 'Ngopi' Bareng Warga

Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin "Ngopi" Bareng Warga

Megapolitan
Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Megapolitan
Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Megapolitan
Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Megapolitan
Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Megapolitan
[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

Megapolitan
Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X