BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mulai mendata warganya untuk mendapat vaksin.
Pasalnya Kota Bekasi hanya dijatah mendapat vaksin untuk disuntikkan ke 480.000 jiwa pada awal 2021.
Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Miko Yunis Wahyono menyarankan agar penerima vaksin yang didahulukan adalah petugas kesehatan.
"Jadi yang divaksinasi itu yang paling besar berisiko terinfeksi virus adalah petugas kesehatan, semua epidemiologi rasanya sependapat," ujar Miko saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).
Selain petugas kesehatan, Miko juga menyarankan agar petugas publik juga jadi prioritas penerima vaksin.
Baca juga: Klaim Biaya Penanganan Covid-19, RS di Kota Bekasi Baru Dapat 37 Persen dari Kemenkes
Pejabat publik yang dimaksud yakni polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi lainnya yang kerap bertemu dengan masyarakat.
"Kalau pejabat publik bisa tua bisa muda, tetapi kan masalahnya pekerjaannya dia harus ketemu publik, itu kita enggak tahu sakit atau tidak (publiknya)," ucap Miko.
Dia mengatakan, vaksin juga harus diberikan kepada masyarakat yang kerap berada di luar rumah.
Miko tak setuju jika vaksin diberikan ke lansia. Pasalnya, kata dia, lansia seharusnya terus berada di rumah.
"Kalau vaksin di area klaster rumah tangga banyak jadi semua rumah tangga di vaksin saja, itu kan enggak benar. Cara yang paling benar kan orang yang berisiko, kalau orang tua, kalau dia keluar-keluar, ya orang tua yang bandel aja," tutur dia.
Baca juga: Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.