Pemkot Bekasi Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19, Siapa Saja yang Jadi Prioritas Menurut Ahli?

Kompas.com - 21/10/2020, 06:17 WIB
Ilustrasi vaksin corona SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin corona
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mulai mendata warganya untuk mendapat vaksin.

Pasalnya Kota Bekasi hanya dijatah mendapat vaksin untuk disuntikkan ke 480.000 jiwa pada awal 2021.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Miko Yunis Wahyono menyarankan agar penerima vaksin yang didahulukan adalah petugas kesehatan.

"Jadi yang divaksinasi itu yang paling besar berisiko terinfeksi virus adalah petugas kesehatan, semua epidemiologi rasanya sependapat," ujar Miko saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Selain petugas kesehatan, Miko juga menyarankan agar petugas publik juga jadi prioritas penerima vaksin.

Baca juga: Klaim Biaya Penanganan Covid-19, RS di Kota Bekasi Baru Dapat 37 Persen dari Kemenkes

Pejabat publik yang dimaksud yakni polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi lainnya yang kerap bertemu dengan masyarakat.

"Kalau pejabat publik bisa tua bisa muda, tetapi kan masalahnya pekerjaannya dia harus ketemu publik, itu kita enggak tahu sakit atau tidak (publiknya)," ucap Miko.

Dia mengatakan, vaksin juga harus diberikan kepada masyarakat yang kerap berada di luar rumah.

Miko tak setuju jika vaksin diberikan ke lansia. Pasalnya, kata dia, lansia seharusnya terus berada di rumah.

"Kalau vaksin di area klaster rumah tangga banyak jadi semua rumah tangga di vaksin saja, itu kan enggak benar. Cara yang paling benar kan orang yang berisiko, kalau orang tua, kalau dia keluar-keluar, ya orang tua yang bandel aja," tutur dia.

Baca juga: Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X