Klaim Biaya Penanganan Covid-19 Sulit, Asosiasi Bekasi Sebut Tak Mungkin RS "Meng-covid-kan" Pasien

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi Eko Nugroho memastikan seluruh rumah sakit di Kota Bekasi menangani pasien Covid-19 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Menurut dia, pihak rumah sakit tidak mungkin "meng-Covid-kan" pasien seperti isu yang beredar belakangan ini karena proses klaim biayanya yang sulit.

"Kita mana bisa memanipulasi data (meng-Covidkan pasien)," ujar Eko ketika dihubungi, Selasa (30/10/2020) kemarin.

Eko mengatakan, Kementerian Kesehatan sangat ketat memverifikasi data administrasi pembayaran klaim pelayanan kesehatan pasien Covid-19 ke rumah sakit.

Baca juga: Pemkot Bekasi Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19, Siapa Saja yang Jadi Prioritas Menurut Ahli?

Hal itu berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Covid-19.

Bahkan ada beberapa kasus kata Eko, data pasien Covid-19 yang diajukan rumah sakit ke Kemenkes untuk klaim pelayanan kesehatan rumah sakit harus dikembalikan beberapa kali dan diverifikasi ulang, saking ketatnya penyeleksian dari Kemenkes.

"Dispute itu kan memang karena tata cara yang cukup ketat, tata cara administrasi ini kan yang sama sekali belum pernah kita lakukan. Ini kan baru, enggak bisa kita akal-akalin atau dipalsukan," kata Eko.

Ia juga mengingatkan ke tiap rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga tak perlu menawarkan fasilitas di luar ketentuan tersebut.

Dengan demikian, pasien Covid-19 tidak perlu dikenakan biaya ekstra dan seluruh biaya perawatan dan pengobatan ditanggung pemerintah.

Baca juga: Klaim Biaya Penanganan Covid-19, RS di Kota Bekasi Baru Dapat 37 Persen dari Kemenkes

"Ya jadi ketika pasien Covid-19 dirawat di rumah sakit benar-benar tidak mengeluarkan biaya," tutur dia.