Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Kompas.com - 21/10/2020, 14:26 WIB
Petugas kepolisian mendata peserta aksi sebelum dipulangkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya memulangkan ratusan peserta aksi yang diamankan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARPetugas kepolisian mendata peserta aksi sebelum dipulangkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya memulangkan ratusan peserta aksi yang diamankan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan maladministrasi dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam penanganan pascademonstrasi terkait penolakan UU Cipta Kerja.

"Ada dua dugaan, tidak memberikan akses kepada penasehat hukum dan melampaui kewenangan ketika tidak akan memberikan SKCK kepada pelajar yang ikut demo," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/10/2020), dikutip dari Antara.

Menurut Teguh, sejak 8 Oktober 2020 Ombudsman Perwakilan Jakarta telah melakukan pemantauan di Polda Metro Jaya.

Baca juga: KPAI: 171 Pelajar Diamankan Polda Metro Jaya Terkait Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Hingga kini, proses pemantauan masih berjalan.

Secara umum, ada beberapa temuan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait penanganan pascademo oleh Polda Metro Jaya.

Pertama, terkait penanganan para demonstran, Polda langsung memisahkan antara yang "diamankan" untuk kemudian dipulangkan kembali ke orang tuanya dengan yang dilanjutkan ke proses penyelidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, adanya proses pencegahan penularan Covid-19 terhadap para peserta demo, baik yang diamankan maupun yang diselidiki dengan melakukan tes cepat.

Ketiga, tidak terjadi tindak kekerasan selama proses pengamanan dan penyelidikan di Polda Metro Jaya.

Lalu keempat, pemberian konsumsi bagi para peserta demonstrasi diberikan dalam jangka waktu yang baik dengan kualitas yang baik.

"Namun kami juga menemukan bahwa Polda Metro Jaya tidak memberikan akses bagi para pendamping atau penasehat hukum terhadap 43 orang yang diselidiki, walaupun mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat yang disediakan oleh PMJ (Polda Metro Jaya)," kata Teguh.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Demo di Kampus Terkait Kematian Rekannya Saat Pembaretan Menwa

Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Demo di Kampus Terkait Kematian Rekannya Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Belum Jadi Tersangka, Polda Metro Sebut Kurang Alat Bukti

Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Belum Jadi Tersangka, Polda Metro Sebut Kurang Alat Bukti

Megapolitan
Tak Pernah Kebagian Kuota, Warga Senang Akhirnya Bisa Vaksinasi Covid-19 Saat Belanja di Pasar

Tak Pernah Kebagian Kuota, Warga Senang Akhirnya Bisa Vaksinasi Covid-19 Saat Belanja di Pasar

Megapolitan
Buruh Berencana Gugat ke Pengadilan jika Anies Tak Revisi UMP 2022 Jakarta

Buruh Berencana Gugat ke Pengadilan jika Anies Tak Revisi UMP 2022 Jakarta

Megapolitan
Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Anggotanya Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro, Apa Alasannya?

Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Anggotanya Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro, Apa Alasannya?

Megapolitan
Pemkot Bekasi Kucurkan Dana Rp 2,1 Miliar untuk Atlet Peraih Medali PON XX Papua

Pemkot Bekasi Kucurkan Dana Rp 2,1 Miliar untuk Atlet Peraih Medali PON XX Papua

Megapolitan
Profil Ahmad Sahroni, 'Crazy Rich' Tanjung Priok yang Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E

Profil Ahmad Sahroni, "Crazy Rich" Tanjung Priok yang Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E

Megapolitan
Penembak di Exit Tol Bintaro adalah Polantas, Berawal Laporan Warga yang Merasa Dibuntuti

Penembak di Exit Tol Bintaro adalah Polantas, Berawal Laporan Warga yang Merasa Dibuntuti

Megapolitan
Pengelola Hotel dan Mal di Kota Tangerang Dilarang Gelar Pesta Tahun Baru 2022

Pengelola Hotel dan Mal di Kota Tangerang Dilarang Gelar Pesta Tahun Baru 2022

Megapolitan
Kronologi Penembakan Misterius di Exit Tol Bintaro, Berawal dari Warga yang Diikuti Mobil Tak Dikenal

Kronologi Penembakan Misterius di Exit Tol Bintaro, Berawal dari Warga yang Diikuti Mobil Tak Dikenal

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Berikut Peraturannya

Pemkot Tangerang Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Berikut Peraturannya

Megapolitan
Penembak Misterius di Tol Bintaro Ternyata Seorang Polisi Lalu Lintas

Penembak Misterius di Tol Bintaro Ternyata Seorang Polisi Lalu Lintas

Megapolitan
Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangerang Minta RS Tingkatkan Kewaspadaan

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangerang Minta RS Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Terekam CCTV, Aksi 2 Maling Curi Motor di Sunter

Terekam CCTV, Aksi 2 Maling Curi Motor di Sunter

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Ganti Biaya Perbaikan 2 Mobil yang Ditabraknya

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Ganti Biaya Perbaikan 2 Mobil yang Ditabraknya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.