JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ikut mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, yang mengadakan rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020di Puncak, Bogor.
Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan mengatakan, tindakan ini dianggap tidak masuk akal.
Pasalnya, DPRD DKI menggelar rapat di Puncak Bogor dengan alasan khawatir akan penularan Covid-19.
Padahal menurut Misbah, risiko terpapar Covid-19 di Bogor juga sama tingginya dengan Jakarta.
Baca juga: Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor
"Rapat di luar kota dengan alasan menghindari Covid itu enggak masuk akal ya, karena posisi keterpaparan antara Jakarta dan Bogor sama," ujar Misbah saat dihubungi, Rabu (21/10/2020) malam.
Selain itu, rapat yang dihadiri secara langsung oleh banyak orang itu tetap saja merupakan kerumunan.
Ia menyebutkan, seharusnya DPRD DKI disebutnya memakai cara rapat yang lebih aman seperti melakukan rapat daring atau online.
"Justru yang harusnya dilakukan anggota DPRD DKI itu kalau mau menghindari Covid harusnya menggunakan platform online. Itu akan lebih aman," kata dia.
Misbah juga meminta agar rapatnya digelar secara transparan dan terbuka. Terlebih lagi yang dibahas adalah mengenai anggaran.
Baca juga: Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor
"Jadi pembahasannya dipublikasikan melalui live streaming sehingga masyarakat juga bisa melihat, memantau, dan memberikan masukan terhadap pembahasan-pembahasan itu," tuturnya.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan