Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Kompas.com - 22/10/2020, 11:02 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik memperkirakan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 akan dilaksanakan pada November 2020.

Saat ini, menurut Taufik, anggota dewan masih membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tak hanya itu, DPRD DKI juga mulai membahas APBD 2021.

"Jadwal kita sesuai. Jadi pertengahan November 2020 sudah selesai pembahasan APBD-P, kira-kira tanggal 13 November (rapat paripurna pengesahan)," kata Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Politikus Gerindra tersebut menyatakan pembahasan APBD Perubahan 2020 baru bisa dilaksanakan November 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, pembahasan APBD-P dilakukan pada pertengahan tahun.

"(Alasan mengapa dilakukan November) iya ini kan karena Covid-19, tapi soal kebut mengebut tidak ada," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan,  APBD-P DKI 2020 diproyeksikan mengalami defisit 31,04 persen dari semula Rp 87,9 triliun menjadi Rp 60,6 triliun.

Berdasarkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun Anggaran 2020, yang diperoleh di Jakarta, Rabu (21/10/2020) malam, perubahan tersebut terjadi akibat perubahan asumsi ekonomi makro dan nilai tukar yang terpengaruh oleh Covid-19.

Baca juga: FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Selain itu, target pendapatan daerah pada APBD 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp 82 triliun, diperkirakan mengalami penurunan sebesar 33,71 persen pada perubahan RKPD tahun 2020 menjadi Rp 54 triliun.

Ada juga penerimaan pembiayaan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 5,7 triliun diperkirakan meningkat sebesar 6,98 persen atau menjadi Rp 6,1 triliun pada perubahan RKPD tahun 2020.

Sementara itu, legislatif dan eksekutif membahas dan mendalami KUPA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020 di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.

Jumlah peserta rapat sangat banyak sehingga gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dianggap tidak mampu menampung peserta yang hadir. Pasalnya, semua perkantoran harus menerapkan protokol kesehatan yakni pembatasan jumlah karyawan maksimal 50 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Megapolitan
Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Megapolitan
Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Megapolitan
94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

Megapolitan
2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

Megapolitan
Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Megapolitan
Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Megapolitan
Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Megapolitan
Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Megapolitan
Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Megapolitan
5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

Megapolitan
Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X