Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Kompas.com - 22/10/2020, 11:02 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik memperkirakan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 akan dilaksanakan pada November 2020.

Saat ini, menurut Taufik, anggota dewan masih membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tak hanya itu, DPRD DKI juga mulai membahas APBD 2021.

"Jadwal kita sesuai. Jadi pertengahan November 2020 sudah selesai pembahasan APBD-P, kira-kira tanggal 13 November (rapat paripurna pengesahan)," kata Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Politikus Gerindra tersebut menyatakan pembahasan APBD Perubahan 2020 baru bisa dilaksanakan November 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, pembahasan APBD-P dilakukan pada pertengahan tahun.

"(Alasan mengapa dilakukan November) iya ini kan karena Covid-19, tapi soal kebut mengebut tidak ada," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan,  APBD-P DKI 2020 diproyeksikan mengalami defisit 31,04 persen dari semula Rp 87,9 triliun menjadi Rp 60,6 triliun.

Berdasarkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun Anggaran 2020, yang diperoleh di Jakarta, Rabu (21/10/2020) malam, perubahan tersebut terjadi akibat perubahan asumsi ekonomi makro dan nilai tukar yang terpengaruh oleh Covid-19.

Baca juga: FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Selain itu, target pendapatan daerah pada APBD 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp 82 triliun, diperkirakan mengalami penurunan sebesar 33,71 persen pada perubahan RKPD tahun 2020 menjadi Rp 54 triliun.

Ada juga penerimaan pembiayaan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 5,7 triliun diperkirakan meningkat sebesar 6,98 persen atau menjadi Rp 6,1 triliun pada perubahan RKPD tahun 2020.

Sementara itu, legislatif dan eksekutif membahas dan mendalami KUPA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020 di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.

Jumlah peserta rapat sangat banyak sehingga gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dianggap tidak mampu menampung peserta yang hadir. Pasalnya, semua perkantoran harus menerapkan protokol kesehatan yakni pembatasan jumlah karyawan maksimal 50 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup, Manajer Diperiksa

Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup, Manajer Diperiksa

Megapolitan
Pemkot Bogor Dalami Dugaan Pelanggaran Prosedur Tes Swab Rizieq Shihab

Pemkot Bogor Dalami Dugaan Pelanggaran Prosedur Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot karena Pinjamkan Toilet Portable untuk Acara Rizieq

Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot karena Pinjamkan Toilet Portable untuk Acara Rizieq

Megapolitan
Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Megapolitan
Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X