Fraksi PDI-P DPRD DKI Tak Setuju Dana PEN Digunakan untuk Proyek Bersifat Mercusuar seperti JIS dan TIM

Kompas.com - 22/10/2020, 16:13 WIB
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau Stadion Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BMW) di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (10/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsjPekerja menyelesaikan proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau Stadion Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BMW) di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak mengatakan, fraksinya menyoroti sejumlah anggaran dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Salah satunya adalah penggunaan dana pinjaman dari pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN).

Menurut dia, PDI-P keberatan dana PEN dipakai untuk pembangunan yang bersifat mercusuar seperti Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga untuk jembatan penyeberangan.

Baca juga: Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

"PDI Perjuangan sebenarnya sangat menolak kalau misalnya tujuannya adalah pemulihan ekonomi nasional, kenapa kok hal-hal yang misalnya 1 koma sekian triliun untuk Jakarta internasional stadium, ya terus untuk TIM, dan sebagainya," ucap Johnny, Kamis (22/10/2020).

Fraksi PDI-P berpendapat, dana PEN seharusnya digunakan untuk memberikan stimulus bagi masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan ke UMKM hingga penanggulangan banjir.

"Itu adalah bagaimana supaya ya mendorong masyarakat banyak berbelanja kan itu, salah apanya penempatan pemulihan ekonomi nasional yang hampir Rp 3 triliun lebih itu. Menurut kami kok jadi lari ke masalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya enggak mendesak, mercusuar," kata dia.

Johnny menyebutkan, anggaran PEN seharusnya diprioritaskan untuk bantuan kepada rakyat dan mengenyampingkan pembangunan yang tidak terlalu berdampak.

"Ini seolah dipakai untuk proyek Anies saja kan JIS, TIM, dan beberapa jalan jembatan penyeberangan. Kenapa tidak untuk stimulus ke rakyat kecil, atau dialihkan untuk bansos. Memberikan subsidi ke siswa miskin terutama yang tidak bisa bayar uang pangkal," kata dia.

Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rabu kemarin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Ada 2.451 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24.132 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 25 Januari: Ada 2.451 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24.132 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Jual Motor Hasil Curian, Maling Ini Berdalih Bagikan Sisa Uangnya ke Orang Tak Mampu

Jual Motor Hasil Curian, Maling Ini Berdalih Bagikan Sisa Uangnya ke Orang Tak Mampu

Megapolitan
Segera Dipasang di Stasiun, Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Segera Dipasang di Stasiun, Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Megapolitan
M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X