Jakarta Denda Warga yang Tolak Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Jawa Barat?

Kompas.com - 22/10/2020, 17:12 WIB
Warga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.

DEPOK, KOMPAS.com - DKI Jakarta akan memberlakukan denda bagi warganya yang menolak divaksin Covid-19 dengan sanksi paling besar Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," demikian bunyi Pasal 30 Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 yang baru disahkan dalam rapat paripurna, Senin (19/10/2020).

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku masih mengkaji berbagai aspek untuk meniru beleid yang ditempuh Jakarta.

Pria yang akrab disapa Emil itu sendiri hari ini memantau langsung simulasi vaksinasi Covid-19 di Depok, sebagai wilayah dengan sumbangan kasus Covid-19terbanyak di Jawa Barat sehingga akan diprioritaskan untuk program vaksinasi.

Baca juga: Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

"Terkait vaksin itu ada denda, saya pikir itu Jakarta. Saya tadi sudah instruksikan untuk mengkaji secara aturan hukum," ujar Emil kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apakah kalau orang menolak vaksin itu melanggar situasi seperti ini (pandemi), atau kita yang memaksa melanggar HAM. Itu juga sedang kita bahas," sambungnya.

Eks Wali Kota Bandung itu berharap, warga akan memiliki kesadaran masing-masing dalam hal vaksinasi Covid-19.

Pemerintah akan berperan untuk menggencarkan edukasi pentingnya vaksinasi, yang notabene sama dengan imunisasi, apalagi di tengah situasi pandemi yang justru diperburuk dengan hoaks dan disinformasi yang berseliweran.

Baca juga: Ridwan Kamil Ajukan 3 Juta Warga Jabar Disuntik Vaksin Covid-19

"Kami berharap semua dengan kesadaran sendiri. Edukasi itu menjadi penting. Seperti tadi, grafik orang cacar sebelum vaksin ditemukan itu tinggi sekali. Tetapi setelah ditemukan, itu turun kemudian sekian tahun hilang," ungkapnya.

"Tapi kan kita tahu selama (pandemi) Covid-19 ada banyak provokasi, hoax dan macam-macam yang itu harus kita tindaklanjuti," lanjut Emil.

Dalam vaksinasi tahap 1, kata Emil, warga yang divaksin adalah yang berusia 18-59 tahun, sebanyak 20 persen dari total populasi.

Kemudian, vaksin bakal diprioritaskan buat tenaga medis, aparat TNI-Polri, dan sejumlah kalangan pekerja yang dinilai rentan, kemudian warga yang tinggal di zona risiko tinggi.

Sebagai informasi, vaksinasi Covid-19 di Indonesia menuai pro-kontra. Kalangan kesehatan menilai, vaksinasi Covid-19 semestinya tak tergesa-gesa dilakukan.

Baca juga: Akan Jadi Kota Prioritas, Depok Berencana Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19

Pasalnya, dalam vaksinasi tahap 1 yang rencananya menggunakan vaksin Sinovac pabrikan mancanegara, belum ada hasil uji klinis yang dilakukan terhadap relawan dalam negeri untuk membuktikan efektivitasnya.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), misalnya, hari ini menerbitkan rekomendasi terkait vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah.

Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerban menegaskan, vaksin yang akan harus digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase tiga yang sudah dipublikasikan.

Dia mengungkapkan, dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilakukan pada 9.000 relawan.

Namun, hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah vaksin disuntikkan pada 15.000 relawan.

"Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase ketiga," tegas Zubairi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Musisi Berinisial EAP alias AN Ditangkap, Polisi Temukan Barang Bukti Ganja

Musisi Berinisial EAP alias AN Ditangkap, Polisi Temukan Barang Bukti Ganja

Megapolitan
Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Megapolitan
Tenteng Celurit Sambil 'Live' Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Tenteng Celurit Sambil "Live" Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Megapolitan
Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub CFD

Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub CFD

Megapolitan
Musisi Berinisial AN Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Musisi Berinisial AN Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Megapolitan
Anies Baswedan: DKI Jakarta Paling Transparan soal Penanganan Kasus Covid-19

Anies Baswedan: DKI Jakarta Paling Transparan soal Penanganan Kasus Covid-19

Megapolitan
Petugas PJLP Pertamanan DKI Ditangkap Polisi karena Menjambret

Petugas PJLP Pertamanan DKI Ditangkap Polisi karena Menjambret

Megapolitan
Meningkat Setiap Pekan, Dishub DKI Sebut Ada 4.005 Pesepeda Melintas di JLNT Casablanca

Meningkat Setiap Pekan, Dishub DKI Sebut Ada 4.005 Pesepeda Melintas di JLNT Casablanca

Megapolitan
Janjian lewat Medsos, Dua Kelompok Pemuda Tawuran di Pulogadung, Satu Nyawa Melayang

Janjian lewat Medsos, Dua Kelompok Pemuda Tawuran di Pulogadung, Satu Nyawa Melayang

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT Casablanca Masih Berlanjut

Dishub DKI Sebut Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT Casablanca Masih Berlanjut

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Megapolitan
Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Megapolitan
Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Megapolitan
Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Megapolitan
Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X