Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pekerja ambulans gawat darurat (AGD) yang tergabung dalam perkumpulan pekerja AGD (PPAGD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Massa mengadukan sejumlah masalah yang mereka alami, salah satunya minimnya alat pelindung diri (APD) yang layak bagi petugas AGD saat bertugas di tengah pandemi Covid-19.

"Kami menyuarakan mengenai hak-hak normatif tenaga kesehatan. Satu, APD yang layak, itu sering tidak kami dapatkan," ucap Pengurus PPAGD Dinkes DKI Jakarta Abdul Adjis, seperti dikutip Antara.

Baca juga: Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Kedua, PPAGD Dinkes DKI menuntut agar iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka dibayarkan. Sebab, kata dia, pembayaran dilakukan baru sampai Maret 2020.

"Yang kedua, jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kami dibayarkan hanya sampai Maret 2020 saja. Selanjutnya sampai sekarang belum dibayarkan," kata Adjis.

Ketiga, mereka menyampaikan keluhan tidak ada sekat antara sopir ambulans dan pasien di dalam mobil.

"Ketiga, masalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, baik itu unit ambulansnya yang harusnya disekat karena ada penanganan Covid. Ini harus disekat, ada aturan-aturan teknisnya. Itu dilanggar semua oleh kantor, oleh pimpinan-pimpinan kami. Itu yang kami suarakan," katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Menurut Adjis, semua permasalahan tersebut pernah disampaikan ke pimpinan mereka.

"Kami tenaga kesehatan di bawah Pemprov DKI Jakarta unit AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kami tenaga kesehatan yang sedang kisruh, sedang berselisih dengan pimpinan kami. Kisruhnya dimulai tahun lalu, di akhir tahun lalu, yang dimulai oleh pimpinan kami yang membubarkan perkumpulan kami," ujar dia.

Ia menambahkan, karena menyuarakan berbagai hal tersebut, tiga orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lebih dari 72 orang diancam PHK karena dianggap tidak disiplin.

"Dari situ berkembang sehingga terjadi pemberian hukuman indisipliner yang tidak pernah kami langgar. Kami dianggap membangkang perintah pimpinan. Kami dianggap tidak taat pimpinan, padahal kami hanya tidak menandatangani pakta integritas," katanya.