Buntut Protes Warga Terhadap Hotel di Sabang yang Akan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kompas.com - 23/10/2020, 07:50 WIB
Sejumlah pekerja kantoran yang sedang menyantap makan siang di parkiran Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2016) siang. Situasi di jalan yang tak jauh dari kawasan Sarinah itu masih normal. Meskipun pada Kamis kemarin sempat ada aksi peledakan bom di Sarinah. Kompas.com/Alsadad RudiSejumlah pekerja kantoran yang sedang menyantap makan siang di parkiran Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2016) siang. Situasi di jalan yang tak jauh dari kawasan Sarinah itu masih normal. Meskipun pada Kamis kemarin sempat ada aksi peledakan bom di Sarinah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan warga Sabang akan alih fungsi hotel isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 tak bergejala masih berlanjut.

Setelah melakukan protes ke pihak-pihak terkait, Pemerintah menghentikan kerja sama dengan pihak Hotel Max One Sabang, Jakarta, untuk menjadi tempat isolasi mandiri pasien Covid-19.

Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudinkes) Jakarta Pusat Erizon Safari mengatakan, penghentian pengiriman pasien Covid-19 ke hotel itu telah dilakukan sejak minggu lalu.

Erizon mengatakan, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah meminta pihak pengelola Max One Sabang untuk melampirkan pernyataan tidak ada penolakan dari warga sekitar.

Baca juga: Ini Alasan Warga Sabang Tolak Hotel Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Setelah pernyataan tersebut diserahkan, maka kerja sama dapat dilanjutkan kembali. Selanjutnya, pasien Covid-19 yang tak bergejala ditempatkan di Wisma Atlet Kemayoran atau hotel isolasi lainnya.

"Kemenparekraf minta Max One melampirkan tidak ada penolakan warga terhadap penunjukan sebagai hotel isolasi," kata Erizon kepada Kompas.com, Kamis (20/10/2020).

Meski demikian, Erizon tidak dapat memastikan apakah saat ini masih ada pasien Covid-19 yang menjalani isolasi di hotel itu.

Kuasa Hukum Warga Sabang, Nasatya Danisworo mengatakan, warga saat ini masih menunggu langkah pemerintah dalam menangani masalah ini.

Terkini, menurut Nasatya, Kepala BNPB yang juga merupakan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah memerintahkan Biro Hukum untuk memproses masalah tersebut.

"Perkembangan resmi terakhir yang saya peroleh ketika follow up ke instansi terkait, Kepala BNPB RI selaku Ketua Satgas Penanganan Covid telah memerintahkan Biro Hukum untuk memproses permasalahan tersebut," kata Nasatya.

Baca juga: Penolakan Warga Sabang atas Keberadaan Hotel Isolasi Covid-19 Hanya Kesalahpahaman

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X