Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Kompas.com - 23/10/2020, 15:44 WIB
Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dan Jagakarsa memasang kayu dolken di tempat longsornya turap milik Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta pada Senin (12/10/2020). KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOPetugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dan Jagakarsa memasang kayu dolken di tempat longsornya turap milik Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta pada Senin (12/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya tidak pandang bulu dalam menertibkan rumah di bantaran kali.

Aturan yang sudah ada menegaskan bahwa tidak boleh ada bangunan yang didirikan di bantaran sungai.

"Kita melihat aturannya, perdanya, juga peraturan undang-undangnya, bantaran kali itu tidak boleh ada bangunan apa pun," kata Agus kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

Agus mengemukakan hal itu untuk mengomentari pernyataan Walil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza sebelumnya mengemukakan, fokus membongkar perumahan yang dibangun di bantaran sungai bukan rumah semi permanen tetapi rumah-rumah mewah.

Baca juga: Wagub: Longsor di Ciganjur Jadi Evaluasi Pemprv DKI Soal Tata Ruang

Menurut Riza, contoh bangunan perumahan yang akan dibongkar adalah di perumahan Melati Residence di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Turap bangunan perumahan itu longsor pada 10 Oktober ini dan menimbulkan banjir bagi kawasan sekitar.

"Ini pengusaha, ini orang yang berkecukupan, kok bangun rumah di pinggir sungai atau kali bantaran. Nah, ini yang menurut kami harus ditertibkan. Jadi bukan rumah-rumah masyarakat," ucap Riza.

"Tidak boleh ada bangunan persis di pinggir kali, apalagi ini perumahan. Beda sama rakyat yang enggak punya uang, enggak bisa beli tanah, yang terpaksa tinggal di bantaran sungai, itu beda," lanjutnya.

Baca juga: Pemprov DKI Pilih Bongkar Perumahan di Bantaran Sungai, tapi Biarkan Rumah Warga Miskin

 

Agus mendorong agar Pemprov DKI menertibkan seluruh bangunan yang melanggar aturan. Bukan hanya perumahan, bangunan lain yang melanggar aturan juga perlu dibongkar.

Karenanya, Agus menilai dalam menegakkan aturan itu Pemprov DKI tidak boleh tebang pilih.

"Semuanya harus bebas, karena itu akan menyebabkan banjir, kan aliran sungai terganggu. Aturannya tidak boleh, aturannya tidak bisa," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X