Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Kompas.com - 23/10/2020, 15:44 WIB
Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dan Jagakarsa memasang kayu dolken di tempat longsornya turap milik Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta pada Senin (12/10/2020). KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOPetugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dan Jagakarsa memasang kayu dolken di tempat longsornya turap milik Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta pada Senin (12/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya tidak pandang bulu dalam menertibkan rumah di bantaran kali.

Aturan yang sudah ada menegaskan bahwa tidak boleh ada bangunan yang didirikan di bantaran sungai.

"Kita melihat aturannya, perdanya, juga peraturan undang-undangnya, bantaran kali itu tidak boleh ada bangunan apa pun," kata Agus kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

Agus mengemukakan hal itu untuk mengomentari pernyataan Walil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza sebelumnya mengemukakan, fokus membongkar perumahan yang dibangun di bantaran sungai bukan rumah semi permanen tetapi rumah-rumah mewah.

Baca juga: Wagub: Longsor di Ciganjur Jadi Evaluasi Pemprv DKI Soal Tata Ruang

Menurut Riza, contoh bangunan perumahan yang akan dibongkar adalah di perumahan Melati Residence di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Turap bangunan perumahan itu longsor pada 10 Oktober ini dan menimbulkan banjir bagi kawasan sekitar.

"Ini pengusaha, ini orang yang berkecukupan, kok bangun rumah di pinggir sungai atau kali bantaran. Nah, ini yang menurut kami harus ditertibkan. Jadi bukan rumah-rumah masyarakat," ucap Riza.

"Tidak boleh ada bangunan persis di pinggir kali, apalagi ini perumahan. Beda sama rakyat yang enggak punya uang, enggak bisa beli tanah, yang terpaksa tinggal di bantaran sungai, itu beda," lanjutnya.

Baca juga: Pemprov DKI Pilih Bongkar Perumahan di Bantaran Sungai, tapi Biarkan Rumah Warga Miskin

 

Agus mendorong agar Pemprov DKI menertibkan seluruh bangunan yang melanggar aturan. Bukan hanya perumahan, bangunan lain yang melanggar aturan juga perlu dibongkar.

Karenanya, Agus menilai dalam menegakkan aturan itu Pemprov DKI tidak boleh tebang pilih.

"Semuanya harus bebas, karena itu akan menyebabkan banjir, kan aliran sungai terganggu. Aturannya tidak boleh, aturannya tidak bisa," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Megapolitan
Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Megapolitan
94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

Megapolitan
2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

Megapolitan
Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Megapolitan
Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Megapolitan
Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Megapolitan
Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Megapolitan
Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Megapolitan
5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

Megapolitan
Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Megapolitan
Lahan Gedung DPR Depan Stasiun Palmerah Akan Jadi Shelter Bus, Angkot, dan Ojol

Lahan Gedung DPR Depan Stasiun Palmerah Akan Jadi Shelter Bus, Angkot, dan Ojol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X