Kompas.com - 23/10/2020, 16:20 WIB
Para petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020). Antara/Ricky PrayogaPara petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pekerja ambulans gawat darurat (AGD) yang tergabung dalam perkumpulan pekerja AGD (PPAGD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Massa mengadukan sejumlah masalah yang mereka alami.

Merespons demo tersebut, Kepala unit pelayanan ambulan gawat darurat (UP AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Iwan Kurniawan menjelaskan, para pekerja AGD dilarang membentuk serikat kerja karena status pekerja AGD berada di bawah Dinkes DKI Jakarta.

"Nah, kalau instansi pemerintah, aturannya juga mengacu pada aturan pemerintah, seperti pergub, peraturan kepala dinas karena ini pengelolaannya BLUD (badan layanan umum daerah). Jadi, kita juga punya peraturan BLUD AGD DKI Jakarta. Nah, karena ini instansi pemerintah juga, tidak memungkinkan adanya serikat pekerja," kata Iwan saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Iwan membenarkan memang pernah ada serikat pekerja AGD ketika status mereka berada di bawah naungan yayasan.

Ketika berada di bawah naungan Dinkes DKI, maka seluruh gaji dan tunjangan para pekerja dibayarkan menggunakan APBD DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah kenapa di AGD pernah ada serikat pekerja? Karena dulu sebelum menjadi UPT AGD di bawah Pemprov DKI Jakarta, itu berbentuk yayasan sebelum 2007. Nah setelah 2007 itu diambil alih Pemprov DKI jadi UPT di bawah Dinkes," ujar Iwan.

Mengenai polemik PHK sepihak terhadap tiga karyawan UP AGD, Iwan membantahnya.

Menurut Iwan, sebanyak tiga pekerja diberhentikan secara hormat karena melanggar aturan yang berlaku. Meskipun demikian, Iwan tak menjelaskan jenis aturan yang dilanggar.

"Yang tiga orang betul sudah dikeluarkan SK PHK, pemberhentian dengan hormat. Kan total 72, yang diberhentikan dengan hormat 3, dan 69 (pekerja) dapat SP 1-2. Sebetulnya kalau dibilang terancam PHK, enggak juga, dalam waktu 6 bulan diberlakukan pembinaan," ucap Iwan.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi BMW yang Kabur Setelah Isi Bensin Full adalah Remaja Iseng, Kini Sudah Damai

Pengemudi BMW yang Kabur Setelah Isi Bensin Full adalah Remaja Iseng, Kini Sudah Damai

Megapolitan
Giant di Area Depok Tutup Permanen, Pengunjung Tak Tahu dan Masih Berdatangan

Giant di Area Depok Tutup Permanen, Pengunjung Tak Tahu dan Masih Berdatangan

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 12-17 di Tangsel Baru Capai 13 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 12-17 di Tangsel Baru Capai 13 Persen dari Target

Megapolitan
Diduga Tersengat Listrik, Pria Tewas di Menara Telekomunikasi di Taman Sari

Diduga Tersengat Listrik, Pria Tewas di Menara Telekomunikasi di Taman Sari

Megapolitan
Bansos Tunai 99.450 Keluarga Telat Cair karena Data Kemensos, Anies Langsung Surati Risma

Bansos Tunai 99.450 Keluarga Telat Cair karena Data Kemensos, Anies Langsung Surati Risma

Megapolitan
Pasien Isoman di Kota Tangerang Diimbau Manfaatkan Isolasi Terpusat

Pasien Isoman di Kota Tangerang Diimbau Manfaatkan Isolasi Terpusat

Megapolitan
Update 30 Juli: Tambah 3.454 Kasus Covid-19 di Jakarta, 7.812 Orang Masih Berjuang Sembuh

Update 30 Juli: Tambah 3.454 Kasus Covid-19 di Jakarta, 7.812 Orang Masih Berjuang Sembuh

Megapolitan
55.346 Warga Jakarta Pusat Dapat Bansos Beras 10 Kg

55.346 Warga Jakarta Pusat Dapat Bansos Beras 10 Kg

Megapolitan
Influencer Diminta Jaga Perasaan Nakes dan Tak Buat Gaduh Soal Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga

Influencer Diminta Jaga Perasaan Nakes dan Tak Buat Gaduh Soal Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga

Megapolitan
Modus Penimbunan Obat Penanganan Covid-19 oleh PT ASA, BPOM Pun Dibohongi

Modus Penimbunan Obat Penanganan Covid-19 oleh PT ASA, BPOM Pun Dibohongi

Megapolitan
Berdamai dengan Lucky Alamsyah, Roy Suryo Lanjutkan Proses Hukum Youtuber yang Menyindirnya

Berdamai dengan Lucky Alamsyah, Roy Suryo Lanjutkan Proses Hukum Youtuber yang Menyindirnya

Megapolitan
Obat Terkait Covid-19 yang Ditimbun PT ASA Seharusnya Didistribusikan di Jabodetabek dan Jabar

Obat Terkait Covid-19 yang Ditimbun PT ASA Seharusnya Didistribusikan di Jabodetabek dan Jabar

Megapolitan
Konflik Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah Berujung Damai

Konflik Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah Berujung Damai

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Angka Kematian Pasien Covid-19 Turun, Begini Faktanya

Pemprov DKI Klaim Angka Kematian Pasien Covid-19 Turun, Begini Faktanya

Megapolitan
Pengemudi BMW Kabur Setelah Isi Bensin Full Tank, Petugas SPBU Ganti Rugi Rp 602.000

Pengemudi BMW Kabur Setelah Isi Bensin Full Tank, Petugas SPBU Ganti Rugi Rp 602.000

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X