Kompas.com - 23/10/2020, 16:20 WIB
Para petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020). Antara/Ricky PrayogaPara petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pekerja ambulans gawat darurat (AGD) yang tergabung dalam perkumpulan pekerja AGD (PPAGD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Massa mengadukan sejumlah masalah yang mereka alami.

Merespons demo tersebut, Kepala unit pelayanan ambulan gawat darurat (UP AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Iwan Kurniawan menjelaskan, para pekerja AGD dilarang membentuk serikat kerja karena status pekerja AGD berada di bawah Dinkes DKI Jakarta.

"Nah, kalau instansi pemerintah, aturannya juga mengacu pada aturan pemerintah, seperti pergub, peraturan kepala dinas karena ini pengelolaannya BLUD (badan layanan umum daerah). Jadi, kita juga punya peraturan BLUD AGD DKI Jakarta. Nah, karena ini instansi pemerintah juga, tidak memungkinkan adanya serikat pekerja," kata Iwan saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Iwan membenarkan memang pernah ada serikat pekerja AGD ketika status mereka berada di bawah naungan yayasan.

Ketika berada di bawah naungan Dinkes DKI, maka seluruh gaji dan tunjangan para pekerja dibayarkan menggunakan APBD DKI.

"Nah kenapa di AGD pernah ada serikat pekerja? Karena dulu sebelum menjadi UPT AGD di bawah Pemprov DKI Jakarta, itu berbentuk yayasan sebelum 2007. Nah setelah 2007 itu diambil alih Pemprov DKI jadi UPT di bawah Dinkes," ujar Iwan.

Mengenai polemik PHK sepihak terhadap tiga karyawan UP AGD, Iwan membantahnya.

Menurut Iwan, sebanyak tiga pekerja diberhentikan secara hormat karena melanggar aturan yang berlaku. Meskipun demikian, Iwan tak menjelaskan jenis aturan yang dilanggar.

"Yang tiga orang betul sudah dikeluarkan SK PHK, pemberhentian dengan hormat. Kan total 72, yang diberhentikan dengan hormat 3, dan 69 (pekerja) dapat SP 1-2. Sebetulnya kalau dibilang terancam PHK, enggak juga, dalam waktu 6 bulan diberlakukan pembinaan," ucap Iwan.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Megapolitan
Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Megapolitan
2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Megapolitan
Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Megapolitan
Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Megapolitan
[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Soal Varian Baru Virus Corona, Dinkes DKI: Enggak Mungkin Enggak Ada di Jakarta

Soal Varian Baru Virus Corona, Dinkes DKI: Enggak Mungkin Enggak Ada di Jakarta

Megapolitan
Listrik di Sejumlah Titik di Pasar Minggu Masih Padam

Listrik di Sejumlah Titik di Pasar Minggu Masih Padam

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Tangerang Raya Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Tangerang Raya Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Kota Depok Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Kota Depok Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X