Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Kompas.com - 23/10/2020, 16:20 WIB
Para petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020). Antara/Ricky PrayogaPara petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pekerja ambulans gawat darurat (AGD) yang tergabung dalam perkumpulan pekerja AGD (PPAGD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Massa mengadukan sejumlah masalah yang mereka alami.

Merespons demo tersebut, Kepala unit pelayanan ambulan gawat darurat (UP AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Iwan Kurniawan menjelaskan, para pekerja AGD dilarang membentuk serikat kerja karena status pekerja AGD berada di bawah Dinkes DKI Jakarta.

"Nah, kalau instansi pemerintah, aturannya juga mengacu pada aturan pemerintah, seperti pergub, peraturan kepala dinas karena ini pengelolaannya BLUD (badan layanan umum daerah). Jadi, kita juga punya peraturan BLUD AGD DKI Jakarta. Nah, karena ini instansi pemerintah juga, tidak memungkinkan adanya serikat pekerja," kata Iwan saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Iwan membenarkan memang pernah ada serikat pekerja AGD ketika status mereka berada di bawah naungan yayasan.

Ketika berada di bawah naungan Dinkes DKI, maka seluruh gaji dan tunjangan para pekerja dibayarkan menggunakan APBD DKI.

"Nah kenapa di AGD pernah ada serikat pekerja? Karena dulu sebelum menjadi UPT AGD di bawah Pemprov DKI Jakarta, itu berbentuk yayasan sebelum 2007. Nah setelah 2007 itu diambil alih Pemprov DKI jadi UPT di bawah Dinkes," ujar Iwan.

Mengenai polemik PHK sepihak terhadap tiga karyawan UP AGD, Iwan membantahnya.

Menurut Iwan, sebanyak tiga pekerja diberhentikan secara hormat karena melanggar aturan yang berlaku. Meskipun demikian, Iwan tak menjelaskan jenis aturan yang dilanggar.

"Yang tiga orang betul sudah dikeluarkan SK PHK, pemberhentian dengan hormat. Kan total 72, yang diberhentikan dengan hormat 3, dan 69 (pekerja) dapat SP 1-2. Sebetulnya kalau dibilang terancam PHK, enggak juga, dalam waktu 6 bulan diberlakukan pembinaan," ucap Iwan.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Megapolitan
Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Megapolitan
3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

Megapolitan
Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Megapolitan
5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

Megapolitan
Wagub: Jakarta Segera Tambahkan 3 Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Wagub: Jakarta Segera Tambahkan 3 Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X