Polemik Pembongkaran Tiang Monorel yang Mangkrak, dari Era Ahok hingga Anies

Kompas.com - 24/10/2020, 09:54 WIB
Tiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHATiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembongkaran tiang-tiang pancang bekas proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika kembali mencuat pekan ini. 

Padahal, permintaan pembongkaran tiang bekas proyek monorel sudah ramai dibicarakan sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pembangunan proyek monorel di Ibu Kota yang mangkrak sejak tahun 2007 itu menyisakan sebanyak 90 tiang. Tiang-tiang tersebut dibiarkan berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika.

Baca juga: Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Semula, Pemprov DKI Jakarta akan membayar tiang-tiang tersebut. Namun, lantaran perbedaan harga yang sangat jauh, akhirnya pembayaran pun batal dilakukan.

Usulan pembongkaran pada era Ahok

Catatan Kompas.com, pada era Ahok, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta yang kala itu dijabat Saefullah mengatakan, setelah mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM), pihaknya meminta agar tiang monorel yang mangkrak segera dibongkar.

Alasannya, keberadaan tiang-tiang itu mengganggu keindahan kota. Terlebih lagi, tiang-tiang itu dibangun tanpa menggunakan dana dari APBD ataupun APBN. Dengan demikian, pembongkaran tidak akan merugikan negara.

"Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.

Kala itu, Ortus Holding selaku pemegang saham mayoritas PT JM dan PT Adhi Karya masih terlibat dalam sengketa harga ganti rugi tiang pancang tersebut.

PT Adhi Karya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang senilai Rp 193 miliar. Sementara itu, Ortus hanya bersedia membayar ganti rugi tiang sebesar Rp 130 miliar.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian dilibatkan untuk melakukan taksiran harga terhadap tiang-tiang bekas proyek monorel itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Megapolitan
Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Megapolitan
Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Megapolitan
Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Megapolitan
Transjakarta Belum Bukan Lowongan, Hati-hati Penipuan

Transjakarta Belum Bukan Lowongan, Hati-hati Penipuan

Megapolitan
Pengiriman Sempat Terkendala, 1 Juta Surat Suara Tiba di Gudang KPU Tangsel

Pengiriman Sempat Terkendala, 1 Juta Surat Suara Tiba di Gudang KPU Tangsel

Megapolitan
Wagub DKI Minta Jokowi Buat Kebijakan untuk Tekan Angka Covid-19 Saat Libur Akhir 2020

Wagub DKI Minta Jokowi Buat Kebijakan untuk Tekan Angka Covid-19 Saat Libur Akhir 2020

Megapolitan
Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Bahas Perkembangan Uji Coba Vaksin Covid-19

Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Bahas Perkembangan Uji Coba Vaksin Covid-19

Megapolitan
Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Megapolitan
Wagub DKI soal KBM Tatap Muka: Kami Lihat Kondisi Covid-19 dalam 1-2 Bulan ke Depan

Wagub DKI soal KBM Tatap Muka: Kami Lihat Kondisi Covid-19 dalam 1-2 Bulan ke Depan

Megapolitan
Anies Baca Buku How Democracies Die, Wagub DKI: Tak Usah Ditafsirkan Berlebihan

Anies Baca Buku How Democracies Die, Wagub DKI: Tak Usah Ditafsirkan Berlebihan

Megapolitan
Polisi Sebut Millen Cyrus Tak Berkeberatan Ditahan di Sel Pria

Polisi Sebut Millen Cyrus Tak Berkeberatan Ditahan di Sel Pria

Megapolitan
Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua Ingin Diterapkan Setelah Ada Vaksin

Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua Ingin Diterapkan Setelah Ada Vaksin

Megapolitan
Nilai RAPBD DKI 2021 di Tingkat Banggar Disepakati Rp 82,5 Triliun

Nilai RAPBD DKI 2021 di Tingkat Banggar Disepakati Rp 82,5 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X