Polemik Pembongkaran Tiang Monorel yang Mangkrak, dari Era Ahok hingga Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembongkaran tiang-tiang pancang bekas proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika kembali mencuat pekan ini. 

Padahal, permintaan pembongkaran tiang bekas proyek monorel sudah ramai dibicarakan sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pembangunan proyek monorel di Ibu Kota yang mangkrak sejak tahun 2007 itu menyisakan sebanyak 90 tiang. Tiang-tiang tersebut dibiarkan berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika.

Baca juga: Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Semula, Pemprov DKI Jakarta akan membayar tiang-tiang tersebut. Namun, lantaran perbedaan harga yang sangat jauh, akhirnya pembayaran pun batal dilakukan.

Usulan pembongkaran pada era Ahok

Catatan Kompas.com, pada era Ahok, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta yang kala itu dijabat Saefullah mengatakan, setelah mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM), pihaknya meminta agar tiang monorel yang mangkrak segera dibongkar.

Alasannya, keberadaan tiang-tiang itu mengganggu keindahan kota. Terlebih lagi, tiang-tiang itu dibangun tanpa menggunakan dana dari APBD ataupun APBN. Dengan demikian, pembongkaran tidak akan merugikan negara.

"Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.

Kala itu, Ortus Holding selaku pemegang saham mayoritas PT JM dan PT Adhi Karya masih terlibat dalam sengketa harga ganti rugi tiang pancang tersebut.

PT Adhi Karya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang senilai Rp 193 miliar. Sementara itu, Ortus hanya bersedia membayar ganti rugi tiang sebesar Rp 130 miliar.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian dilibatkan untuk melakukan taksiran harga terhadap tiang-tiang bekas proyek monorel itu.

BPKP menilai harga ke-90 tiang pancang di Jalan Asia Afrika dan Jalan HR Rasuna Said yang harus dibayarkan PT JM sebesar 14,8 juta dollar AS.

Merasa tidak puas dengan taksiran harga BPKP, akhirnya PT Adhi Karya dengan Ortus Holdings sepakat menyewa penaksir independen, yakni KJPP Ami Nirwan Alfiantori (ANA).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Tiang Pancang Monorel yang Mangkrak Dibongkar

Dari hasil taksiran KJPP ANA, muncul harga sebesar Rp 193 miliar. Karena masih belum puas, kedua belah pihak bertemu pada Januari 2013 dan menyepakati harga fondasi dan tiang pancang seharga Rp 190 miliar.

Direktur Utama PT Jakarta Monorail Sukmawati Syukur mengatakan, tiang-tiang monorel tersebut sudah disita oleh PT Adhi Karya.

Dengan demikian, yang berkewajiban untuk melakukan pembongkaran adalah PT Adhi Karya.

"Tiang-tiang itu sudah disita oleh Adhi Karya, bukan milik kita," kata Sukmawati.

Kembali diusulkan pada era Anies

Isu pembongkaran tiang proyek monorel pada era Ahok kemudian menguap begitu saja tanpa kepastian.

Polemik pembongkaran tiang bekas proyek monorel kembali mencuat saat tampuk pemerintahan DKI Jakarta berada di tangan Anies Baswedan.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, meminta Pemprov DKI segera membongkar tiang-tiang pancang bekas proyek monorel di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Alasannya pun sama, yakni mengganggu estetika Ibu Kota dan kenyamanan berkendara.

"Enggak enak dilihat, enggak bagus, masa ada tiang bekas gitu di tengah jalan, terus kan di situ juga ada jalur LRT Jabodebek (di Jalan Rasuna Said)," ujar Hakim, Jumat (23/10/2020).

Hakim memahami bahwa proyek monorel memiliki sejarah panjang hingga harus mangkrak. Oleh sebab itu, dia meminta Pemprov DKI mencari tahu penyebab tak dibongkarnya tiang pancang bekas proyek monorel tersebut.

Menurut dia, pembongkaran harus ditanggung oleh pengembang proyek monorel, bukan dibayar oleh Pemprov DKI.

"Harus dicek dulu sama Pemprov, ini (proyek monorel) punya siapa. Tapi, setahu saya itu bukan aset Pemprov DKI, intinya kalau pengembang enggak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biayanya jangan dari Pemprov DKI dong," ujar Hakim.

Baca juga: Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Menanggapi permintaan anggota DPRD DKI itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, pihaknya akan segera mengevaluasi usulan pembongkaran tiang-tiang pancang bekas proyek monorel.

Pasalnya, menurut Riza, tiang pancang bekas proyek monorel itu berdiri di lahan milik Pemprov DKI.

Dia pun sadar bahwa permintaan pembongkaran tiang itu bukan saja mencuat pada era kepemimpinan Anies, melainkan sudah pernah disampaikan kepada gubernur-gubernur sebelumnya.

"Dari setiap gubernur terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Bapak Gubernur (Anies Baswedan) juga sudah mengatakan dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kita akan menyikapi secara baik," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Riza menyampaikan, pembongkaran tiang-tiang tersebut harus melibatkan sejumlah pihak, di antaranya BUMN, pengembang proyek monorel, dan pemerintah pusat.

"Memang ini tidak mudah karena dulu ada keterlibatan BUMN, karya terintegrasi, dibentuk dulu usaha bersama melalui Jakarta Monorel. Ini harus ada keputusan yang adil dan apakah nanti diputuskan dicabut atau dimanfaatkan semaksimal mungkin," ujar Riza.

"Nanti Bapak Anies nanti mengundang seluruh jajaran terkait, kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Yang terbaik seperti apa, tentu yang memberi kontribusi bagi semua," lanjutnya.

Kini, publik masih menunggu evaluasi dan keputusan Anies tentang pembongkaran tiang bekas proyek monorel tersebut.