Depok Kembali Zona Merah Covid-19, Aturan Jam Malam Jalan Terus

Kompas.com - 26/10/2020, 15:38 WIB
Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANJalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok akan tetap menerapkan pembatasan aktivitas warga (PAW) dan pembatasan aktivitas usaha (PAU) yang dianggap serupa jam malam.

Pasalnya, per Senin (26/10/2020) hari ini, Kota Depok kembali ditetapkan sebagai wilayah dengan risiko tinggi penularan virus corona oleh Satgas Covid-19 RI.

Dengan jam malam, maka aktivitas warga maksimum sampai pukul 21.00 WIB, sedangkan aktivitas usaha seperti mal sampai pukul 20.00 WIB.

"Kemudian restoran dan rumah makan hanya sampai pukul 18.00 untuk makan di tempat, untuk take away sampai pukul 21.00," jelas Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19 Versi Satgas Pusat

Kebijakan jam malam ini memang diperuntukkan ketika Depok masuk zona merah.

Namun, selama pekan lalu masuk zona oranye, kebijakan jam malam tak dicabut dengan berbagai pertimbangan dari Gugus Tugas Covid-19 Depok.

"Meskipun beberapa wilayah di sekitar kita seperti Jakarta sudah melakukan (memperbolehkan) makan di tempat sampai jam 20.00, kita dari minggu lalu pun belum berubah sampai dengan sekarang," ungkap Dadang.

Baca juga: Ini Daftar 238 RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga di Depok

Hingga data terbaru per hari ini, Depok masih jadi wilayah dengan laporan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jawa Barat dan Bodetabek.

Total, Depok sudah melaporkan 6.858 kasus Covid-19 sejak Maret. Sebanyak 1.333 pasien di antaranya masih dirawat saat ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X