Bawaslu Diminta Aktif Usut Kasus Pelecehan di Pilkada Tangsel, Jangan Hanya Tunggu Laporan

Kompas.com - 27/10/2020, 15:11 WIB
Ilustrasi pelecehan THINKSTOCKS/SEBASTIANOSECONDIIlustrasi pelecehan
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Komnas Perempuan desak Bawaslu Tangerang Selatan tidak hanya menunggu ada laporan pelanggaran dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap calon perempuan di Pilkada.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan, Bawaslu perlu bersikap proaktif dalam menghadapi kasus pelecehan seksual terhadap calon perempuan di Pilkada.

Terutama pada massa kampanye, ketika para pasangan calon tengah bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

"Bawaslu harus proaktif di dalam mengawasi kasus seperti ini. Apalagi di masa-masa kampanye. Jadi harus proaktif, tidak hanya menunggu laporan," ujar Bahrul saat diwawancarai, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Pelaku Serangan Seksual Daring terhadap Rahayu Saraswati Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Menurut dia, Bawaslu Tangsel sebagai lembaga pengawas seharusnya bisa melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

Hal tersebut karena kepala daerah perempuan sangat rentan diserang dengan pelecehan seksual oleh lawan politiknya dengan berbagai modus.

"Jika mendapat temuan-temuan pelanggaran seperti itu ya harus segera melakukan tindakan sesuai dengan tupoksinya dan kewenangannya," kata dia.

Bahrul menambah, Bawaslu juga harus segera mengusut kasus serangan seksual secara daring yang dialami satu satu kandidat perempuan di Pilkada Tangsel 2020.

"Tidak bisa sebagai lembaga negara kemudian hanya menunggu saja tidak bisa," ucap Bahrul.

"Serangan-serangan online yang tidak teridentifikasi pelakunya itu kan semua bisa dideteksi. Jadi saya fikir tidak ada alasan untuk kemudian itu tidak bisa diusut," pungkasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meningal saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meningal saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti Sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti Sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X