Kompas.com - 28/10/2020, 12:52 WIB
Massa buruh berjalan kaki di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menuju kawasan Monas dalam rangkaian aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020). ANTARA/Andi FirdausMassa buruh berjalan kaki di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menuju kawasan Monas dalam rangkaian aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, menyuarakan aspirasinya bahwa pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan bagi pengusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK) pada 2021.

"Pengusaha banyak yang tidak jujur, padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap pengusaha memiliki dana darurat yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan di saat kondisi darurat saat pandemi Covid-19," kata Koordinator FBK Pulogadung, Hilman Firmansyah di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Pernyataan itu dikemukakan Hilman menindaklanjuti Surat Edaran bernomor M/11/HK.04/X/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 26 Oktober 2020.

Baca juga: UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan!

Menurut Hilman, surat edaran Menaker berisi tiga permintaan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Yakni melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Selanjutnya, pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Hilman mengatakan, surat edaran tersebut sama saja menyatakan bahwa tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021.

Baca juga: Apa Benar UMK Dihapus? Ini Penjelasan Menaker

Forum Buruh Kawasan (FBK) meminta gubernur untuk tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dalam proses penetapan Upah Minimum tahun 2021 dan menaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, FBK memastikan kaum buruh akan bergelombang melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan yang menyengsarakan buruh.

Hilman meminta jangan menjadi kepanjangan tangan para pengusaha yang menggunakan alasan pendemi Covid-19 untuk lari dari tanggung jawab membayar upah minimum yang sudah diatur dalam undang-undang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12-16 Mei, Operasional Angkutan Umum di Jakarta Dibatasi hingga 21.30 WIB

12-16 Mei, Operasional Angkutan Umum di Jakarta Dibatasi hingga 21.30 WIB

Megapolitan
Rizieq Shihab Masuk RS Ummi Status Positif Covid-19, tetapi Tak Ada Hasil PCR

Rizieq Shihab Masuk RS Ummi Status Positif Covid-19, tetapi Tak Ada Hasil PCR

Megapolitan
Daftar 17 Jabatan yang Dilelang Pemprov DKI dan Alasan di Balik Kemarahan Anies

Daftar 17 Jabatan yang Dilelang Pemprov DKI dan Alasan di Balik Kemarahan Anies

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Anies: Memang Siklusnya

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Anies: Memang Siklusnya

Megapolitan
Tinjau Pasar Mayestik, Anies Belanja Telur Asin hingga Kue Lebaran

Tinjau Pasar Mayestik, Anies Belanja Telur Asin hingga Kue Lebaran

Megapolitan
UPDATE 10 Mei: Tambah 18 Kasus di Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 10 Mei: Tambah 18 Kasus di Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Penggerebekan Kampung Ambon: 7 Orang Jadi Tersangka, Seorang Bandar Narkoba Diburu

Fakta Penggerebekan Kampung Ambon: 7 Orang Jadi Tersangka, Seorang Bandar Narkoba Diburu

Megapolitan
Terbitkan Seruan Soal Lebaran 2021, Anies Larang Warga Jakarta Laksanakan Kegiatan Ziarah Kubur pada 12-16 Mei

Terbitkan Seruan Soal Lebaran 2021, Anies Larang Warga Jakarta Laksanakan Kegiatan Ziarah Kubur pada 12-16 Mei

Megapolitan
Aparat Tak Sanggup Adang Serbuan di Posko Kedungwaringin, Pemudik: Kita Harus Bisa Lewat

Aparat Tak Sanggup Adang Serbuan di Posko Kedungwaringin, Pemudik: Kita Harus Bisa Lewat

Megapolitan
6 Poin Seruan Anies Jelang Lebaran: Pengaturan Shalat Id, Ziarah Kubur, hingga Operasional Mal

6 Poin Seruan Anies Jelang Lebaran: Pengaturan Shalat Id, Ziarah Kubur, hingga Operasional Mal

Megapolitan
Lebaran 2021 di Tangsel: Takbiran hingga Shalat Id Berjemaah Diperbolehkan dengan Syarat

Lebaran 2021 di Tangsel: Takbiran hingga Shalat Id Berjemaah Diperbolehkan dengan Syarat

Megapolitan
Saat Pangdam Jaya Bertekad Tumpas 'Mata Elang' Debt Collector yang Mengarah Premanisme...

Saat Pangdam Jaya Bertekad Tumpas "Mata Elang" Debt Collector yang Mengarah Premanisme...

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap, Rizieq Shihab Bakal Hadirkan Saksi Meringankan Hari Ini

Sidang Kasus Tes Usap, Rizieq Shihab Bakal Hadirkan Saksi Meringankan Hari Ini

Megapolitan
Kejadian Pertama di Jakarta Pasca-vaksinasi AstraZeneca: Pemuda Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin

Kejadian Pertama di Jakarta Pasca-vaksinasi AstraZeneca: Pemuda Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin

Megapolitan
UPDATE: Tambah 104 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 104 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X