Kompas.com - 28/10/2020, 12:52 WIB
Massa buruh berjalan kaki di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menuju kawasan Monas dalam rangkaian aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020). ANTARA/Andi FirdausMassa buruh berjalan kaki di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menuju kawasan Monas dalam rangkaian aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, menyuarakan aspirasinya bahwa pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan bagi pengusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK) pada 2021.

"Pengusaha banyak yang tidak jujur, padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap pengusaha memiliki dana darurat yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan di saat kondisi darurat saat pandemi Covid-19," kata Koordinator FBK Pulogadung, Hilman Firmansyah di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Pernyataan itu dikemukakan Hilman menindaklanjuti Surat Edaran bernomor M/11/HK.04/X/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 26 Oktober 2020.

Baca juga: UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan!

Menurut Hilman, surat edaran Menaker berisi tiga permintaan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Yakni melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Selanjutnya, pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hilman mengatakan, surat edaran tersebut sama saja menyatakan bahwa tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021.

Baca juga: Apa Benar UMK Dihapus? Ini Penjelasan Menaker

Forum Buruh Kawasan (FBK) meminta gubernur untuk tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dalam proses penetapan Upah Minimum tahun 2021 dan menaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, FBK memastikan kaum buruh akan bergelombang melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan yang menyengsarakan buruh.

Hilman meminta jangan menjadi kepanjangan tangan para pengusaha yang menggunakan alasan pendemi Covid-19 untuk lari dari tanggung jawab membayar upah minimum yang sudah diatur dalam undang-undang.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Megapolitan
Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Megapolitan
Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Megapolitan
Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Megapolitan
Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Megapolitan
Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Megapolitan
Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Megapolitan
44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

Megapolitan
Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Megapolitan
Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Megapolitan
Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Megapolitan
Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.