Polisi Akan Kawal Buruh Daftarkan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Kompas.com - 02/11/2020, 11:46 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menyebutkan, jajaran kepolisian akan turut mengawal kelompok buruh untuk mendaftarkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Gedung Mahkamah Konsitusi.

"Buruh mereka akan mengajukan surat judicial review ke MK dan kita kawal mereka," kata Heru saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2020).

Ia mengaku sudah menerima pemberitahuan soal rencana buruh mengajukan uji materi itu.

Menurut dia, surat gugatan uji materi akan disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Baca juga: Amankan Demo dan Kawal Buruh Ajukan Uji Materi ke MK, 5.190 Polisi Disebar di Harmoni hingga Patung Kuda

"Pimpinan buruh Said Iqbal dan Andi Gani mereka akan sampaikan surat ke MK dan kita berikan pengamanan khusus mereka menyampaikan ke MK ini," ujarnya.

Selain itu, polisi juga akan mengawal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan kelompok buruh di sekitar Istana dan Gedung MK. Menurut Heru, ada 5.190 personel gabungan TNI-Polri yang dikerahkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada tiga titik yang kita amankan, khususnya untuk menjaga daerah Istana," kata Heru.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengonfirmasi bahwa unjuk rasa yang hari ini akan dilakukan bersamaan dengan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.

Baca juga: Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh Mulai Padati Patung Arjuna Wiwaha

"Akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI, AGN, dan KSPI," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2020).

Namun, apabila UU Cipta Kerja belum memiliki nomor dari pemerintah, para buruh hanya akan melakukan konsultasi dengan MK.

Buruh menolak UU yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu itu karena dianggap memuat banyak aturan yang merugikan pekerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Megapolitan
Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Megapolitan
Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Megapolitan
Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Megapolitan
Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.