Polisi Akan Kawal Buruh Daftarkan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Kompas.com - 02/11/2020, 11:46 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menyebutkan, jajaran kepolisian akan turut mengawal kelompok buruh untuk mendaftarkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Gedung Mahkamah Konsitusi.

"Buruh mereka akan mengajukan surat judicial review ke MK dan kita kawal mereka," kata Heru saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2020).

Ia mengaku sudah menerima pemberitahuan soal rencana buruh mengajukan uji materi itu.

Menurut dia, surat gugatan uji materi akan disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Baca juga: Amankan Demo dan Kawal Buruh Ajukan Uji Materi ke MK, 5.190 Polisi Disebar di Harmoni hingga Patung Kuda

"Pimpinan buruh Said Iqbal dan Andi Gani mereka akan sampaikan surat ke MK dan kita berikan pengamanan khusus mereka menyampaikan ke MK ini," ujarnya.

Selain itu, polisi juga akan mengawal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan kelompok buruh di sekitar Istana dan Gedung MK. Menurut Heru, ada 5.190 personel gabungan TNI-Polri yang dikerahkan.

"Ada tiga titik yang kita amankan, khususnya untuk menjaga daerah Istana," kata Heru.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengonfirmasi bahwa unjuk rasa yang hari ini akan dilakukan bersamaan dengan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.

Baca juga: Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh Mulai Padati Patung Arjuna Wiwaha

"Akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI, AGN, dan KSPI," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2020).

Namun, apabila UU Cipta Kerja belum memiliki nomor dari pemerintah, para buruh hanya akan melakukan konsultasi dengan MK.

Buruh menolak UU yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu itu karena dianggap memuat banyak aturan yang merugikan pekerja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Berlaku di Stasiun Mulai 5 Februari

Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Berlaku di Stasiun Mulai 5 Februari

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.653 Pasien Covid-19, Terisi 77 Persen

UPDATE 25 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.653 Pasien Covid-19, Terisi 77 Persen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pasangan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya

Polisi Tangkap Pasangan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya

Megapolitan
Pakai Baju yang Sama, Pencuri Hand Sanitizer di Bus Transjakarta Ditangkap di Blok M

Pakai Baju yang Sama, Pencuri Hand Sanitizer di Bus Transjakarta Ditangkap di Blok M

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, Restoran Boleh Layani Tamu Makan di Tempat hingga Pukul 20.00 WIB

PSBB Diperpanjang, Restoran Boleh Layani Tamu Makan di Tempat hingga Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
Terus Bertambah, Ini Daftar Pejabat Pemprov DKI yang Positif Covid-19

Terus Bertambah, Ini Daftar Pejabat Pemprov DKI yang Positif Covid-19

Megapolitan
Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Megapolitan
500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

Megapolitan
Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Megapolitan
Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Megapolitan
PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

Megapolitan
Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Megapolitan
Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, 2 Aturan Pembatasan Diubah Jadi Lebih Longgar

PSBB Diperpanjang, 2 Aturan Pembatasan Diubah Jadi Lebih Longgar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X