Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/11/2020, 12:04 WIB
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memutuskan besaran upah minimum kota (UMK) 2021.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan Sukanta menjelaskan, pihaknya baru akan menyiapkan rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

Rapat tersebut disiapkan seiring dengan keluarnya Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 di wilayah Banten.

"Kami baru mempersiapkan untuk rapat (bersama) Depeko. Jadi memang kami berdasarkan hasil keputusan rapat sebelumnya, itu menunggu UMP Provinsi Banten," ujar Sukanta saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Banten 2021 Telah Ditetapkan, Ini Besarannya

Dalam rapat pembahasan UMK, kata Sukanta, Dinas Ketenagakerjaan bakal melibatkan asosiasi, serikat pekerja, hingga akademisi dari perguruan tinggi.

Dengan begitu, diharapkan keputusan terkait pengupahan yang akan diambil nantinya sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

"Seperti biasanya kami melibatkan dari APINDO, dari serikat, dari dewan pakar pengupahan. Kan kami ini bentuknya tim ya di sini," kata Sukanta.

"Dewan pakar pengupahan itu kebanyakan kami ambil dari perguruan tinggi," sambung dia.

Baca juga: Buruh Akan Unjuk Rasa Hari Ini, Tolak Omnibus Law dan Tuntut Kenaikan Upah

Adapun rapat koordinasi Depeko rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 9 November 2020, sebelum batas akhir pengumuman upah minimum kabupaten/kota pada 21 November 2020.

Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun ini.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengumumkan besaran UMP di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November 2020.

Baca juga: Naikkan Upah Minimum Provinsi, KSPI Apresiasi Gubernur DKI, Jateng dan DIY

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2020.

"Kami minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah seperti dikutip pada Minggu (1/11/2020).

Ida menegaskan, yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur.

Kemnaker hanya meminta agar besaran UMP menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang, salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Bogor Tangkap 21 Bandar Narkoba dan Sita Paket Sabu hingga Ganja

Polres Bogor Tangkap 21 Bandar Narkoba dan Sita Paket Sabu hingga Ganja

Megapolitan
Rumah Warga di Tebet Nyaris Roboh Diduga Akibat Ulah Tetangga

Rumah Warga di Tebet Nyaris Roboh Diduga Akibat Ulah Tetangga

Megapolitan
Anak Perempuan yang Dianiaya dan Ditelantarkan Orangtua di Depok Tak Mau Dipulangkan ke Ibunya

Anak Perempuan yang Dianiaya dan Ditelantarkan Orangtua di Depok Tak Mau Dipulangkan ke Ibunya

Megapolitan
Mobil Dinas Polisi yang Tabrak Pengendara Motor di Rawamangun Dikendarai Anak Anggota Polri

Mobil Dinas Polisi yang Tabrak Pengendara Motor di Rawamangun Dikendarai Anak Anggota Polri

Megapolitan
Perjuangan Pulang Penonton Konser Dewa 19: Jalan Kaki Berdesakan dari JIS ke JIExpo Selama Satu Jam

Perjuangan Pulang Penonton Konser Dewa 19: Jalan Kaki Berdesakan dari JIS ke JIExpo Selama Satu Jam

Megapolitan
Heru Budi dan Menhub Bahas Pembangunan MRT, LRT, hingga Revitalisasi Stasiun Tanah Abang di Balai Kota

Heru Budi dan Menhub Bahas Pembangunan MRT, LRT, hingga Revitalisasi Stasiun Tanah Abang di Balai Kota

Megapolitan
Datang Jauh dari Cirebon, Korban Meikarta Kecewa Sidang Gugatan Ditunda

Datang Jauh dari Cirebon, Korban Meikarta Kecewa Sidang Gugatan Ditunda

Megapolitan
Kronologi Penemuan Jasad Pria di Kontrakan Bekasi, Berawal dari Kecurigaan Anak Kecil yang Lewat

Kronologi Penemuan Jasad Pria di Kontrakan Bekasi, Berawal dari Kecurigaan Anak Kecil yang Lewat

Megapolitan
Polisi Ungkap Kendala Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Telantarkan Anak Perempuannya di Depok

Polisi Ungkap Kendala Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Telantarkan Anak Perempuannya di Depok

Megapolitan
Polisi: Penabrak Sepeda Motor di Rawamangun yang Pakai Mobil Dinas Polisi Bertanggung Jawab Penuh

Polisi: Penabrak Sepeda Motor di Rawamangun yang Pakai Mobil Dinas Polisi Bertanggung Jawab Penuh

Megapolitan
Pemprov DKI: 'Tap In-Tap Out' di Skywalk Kebayoran Hanya Untuk Pengguna Transportasi Umum

Pemprov DKI: "Tap In-Tap Out" di Skywalk Kebayoran Hanya Untuk Pengguna Transportasi Umum

Megapolitan
Trauma, Anak Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok Enggan Bicara dan Takut Bertemu Orang

Trauma, Anak Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok Enggan Bicara dan Takut Bertemu Orang

Megapolitan
Korban Meikarta Digugat Rp 56 Miliar, Pengacara Konsumen: Aneh dan di Luar Nalar!

Korban Meikarta Digugat Rp 56 Miliar, Pengacara Konsumen: Aneh dan di Luar Nalar!

Megapolitan
Warga Jengkel Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Transjakarta Ubah Mekanisme

Warga Jengkel Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Transjakarta Ubah Mekanisme

Megapolitan
500 Ton Minyak Goreng Bersubsidi Ditemukan di Lahan KBN Marunda, Diduga Ditimbun Sejak Desember 2022

500 Ton Minyak Goreng Bersubsidi Ditemukan di Lahan KBN Marunda, Diduga Ditimbun Sejak Desember 2022

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.