Jika Omnibus Law Tak Dicabut dan UMP Tidak Naik, Said Iqbal: Kami Akan Mogok Kerja Nasional

Kompas.com - 02/11/2020, 14:15 WIB
Massa buruh melakukan orasi dalam unjuk rasa tolak omnibus law dan menuntut peningkatan upah minimum pada tahun 2021. Aksi dilakukan di patung kuda arjuna wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020). Kompas.com/Sonya TeresaMassa buruh melakukan orasi dalam unjuk rasa tolak omnibus law dan menuntut peningkatan upah minimum pada tahun 2021. Aksi dilakukan di patung kuda arjuna wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan buruh siap melaksanakan mogok kerja nasional, apabila omnibus law tidak dicabut dan upah minimum pada tahun 2021 tidak ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Said dalam orasinya pada aksi unjuk rasa buruh, Senin (2/11/2020).

"Bilamana pemerintah tetap tidak naikan upah minimum secara mayoritas 2021 dan tidak membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, maka saya sampaikan sekeras-kerasnya serukan mogok kerja nasional akan kami lakukan di seluruh Indonesia," ujar Said.

Said menyatakan efek akibat mogok kerja akan lumpuhkan stok produksi.

Baca juga: MK Terima 10 Perwakilan Massa Aksi Buruh Tolak Omnibus Law

Namun, Said menjelaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur konstitusional lain sebelum melaksanakan mogok kerja nasional tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Said menyampaikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan instruksi selama dua minggu, agar buruh melakukan perundingan terkait upah di tingkat pabrik.

Apabila selama dua minggu perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka ditetapkan terjadi deadlock.

Jika memang didapati deadlock, maka akan dikeluarkan instruksi kedua, di mana pimpinan-pimpinan di tingkat perusahaan seluruh Indonesia, diminta membuat surat pemberitahuan mogok kerja nasional.

Menurut dia, mogok kerja ini juga diatur secara konstitusional.

Di samping itu, Said menyampaikan pihak buruh akan tetap melaksanakan aksi secara nonviolence atau tanpa kekerasan, dengan terukur, terarah, tanpa adanya rusuh maupun perusakan fasilitas.

Baca juga: Buruh: MK Benteng Pertahanan Terakhir Keadilan Indonesia

Buruh kembali melaksanakan unjuk rasa pada Senin (2/11/2020). Aksi ini menuntut dicabutnya omnibus law dan naiknya upah minimum pada tahun 2021.

Pada hari ini, pihak buruh juga akan menyerahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law ke Mahkamah Konstitusi.

Aksi di Jakarta diikuti oleh buruh dari berbagai daerah, termasuk Depok, Bogor, Tangerang, dan sebagiannya.

Aksi juga dilaksanakan secara serentak di 24 provinsi lain di Indonesia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Megapolitan
Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Megapolitan
Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Megapolitan
Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Megapolitan
Blusukan Bagi-bagi Sembako, Wali Kota Depok: Kita Berharap Bisa Selesaikan Pandemi dengan Sedekah

Blusukan Bagi-bagi Sembako, Wali Kota Depok: Kita Berharap Bisa Selesaikan Pandemi dengan Sedekah

Megapolitan
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Megapolitan
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Megapolitan
RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

Megapolitan
Remaja Perempuan Dianiaya Orangtua di Pamulang, Ditarik Saat Sedang Tidur dan Ditampar

Remaja Perempuan Dianiaya Orangtua di Pamulang, Ditarik Saat Sedang Tidur dan Ditampar

Megapolitan
Antrean Jenazah Pasien Covid-19 di Krematoriun Cilincing Sudah Berkurang

Antrean Jenazah Pasien Covid-19 di Krematoriun Cilincing Sudah Berkurang

Megapolitan
Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Megapolitan
Konflik Roy Suryo-Lucky Alamsyah, Berawal dari Kecelakaan hingga Berujung Damai

Konflik Roy Suryo-Lucky Alamsyah, Berawal dari Kecelakaan hingga Berujung Damai

Megapolitan
Komplotan Pencuri Beraksi di Indekos Pondok Aren, Gasak Satu Unit Sepeda Motor

Komplotan Pencuri Beraksi di Indekos Pondok Aren, Gasak Satu Unit Sepeda Motor

Megapolitan
Uu Minta Pemkot Bekasi Tak Beda-bedakan Jadwal Pelaksanaan Vaksinasi Anak

Uu Minta Pemkot Bekasi Tak Beda-bedakan Jadwal Pelaksanaan Vaksinasi Anak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X