Jika Omnibus Law Tak Dicabut dan UMP Tidak Naik, Said Iqbal: Kami Akan Mogok Kerja Nasional

Kompas.com - 02/11/2020, 14:15 WIB
Massa buruh melakukan orasi dalam unjuk rasa tolak omnibus law dan menuntut peningkatan upah minimum pada tahun 2021. Aksi dilakukan di patung kuda arjuna wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020). Kompas.com/Sonya TeresaMassa buruh melakukan orasi dalam unjuk rasa tolak omnibus law dan menuntut peningkatan upah minimum pada tahun 2021. Aksi dilakukan di patung kuda arjuna wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan buruh siap melaksanakan mogok kerja nasional, apabila omnibus law tidak dicabut dan upah minimum pada tahun 2021 tidak ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Said dalam orasinya pada aksi unjuk rasa buruh, Senin (2/11/2020).

"Bilamana pemerintah tetap tidak naikan upah minimum secara mayoritas 2021 dan tidak membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, maka saya sampaikan sekeras-kerasnya serukan mogok kerja nasional akan kami lakukan di seluruh Indonesia," ujar Said.

Said menyatakan efek akibat mogok kerja akan lumpuhkan stok produksi.

Baca juga: MK Terima 10 Perwakilan Massa Aksi Buruh Tolak Omnibus Law

Namun, Said menjelaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur konstitusional lain sebelum melaksanakan mogok kerja nasional tersebut.

Said menyampaikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan instruksi selama dua minggu, agar buruh melakukan perundingan terkait upah di tingkat pabrik.

Apabila selama dua minggu perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka ditetapkan terjadi deadlock.

Jika memang didapati deadlock, maka akan dikeluarkan instruksi kedua, di mana pimpinan-pimpinan di tingkat perusahaan seluruh Indonesia, diminta membuat surat pemberitahuan mogok kerja nasional.

Menurut dia, mogok kerja ini juga diatur secara konstitusional.

Di samping itu, Said menyampaikan pihak buruh akan tetap melaksanakan aksi secara nonviolence atau tanpa kekerasan, dengan terukur, terarah, tanpa adanya rusuh maupun perusakan fasilitas.

Baca juga: Buruh: MK Benteng Pertahanan Terakhir Keadilan Indonesia

Buruh kembali melaksanakan unjuk rasa pada Senin (2/11/2020). Aksi ini menuntut dicabutnya omnibus law dan naiknya upah minimum pada tahun 2021.

Pada hari ini, pihak buruh juga akan menyerahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law ke Mahkamah Konstitusi.

Aksi di Jakarta diikuti oleh buruh dari berbagai daerah, termasuk Depok, Bogor, Tangerang, dan sebagiannya.

Aksi juga dilaksanakan secara serentak di 24 provinsi lain di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Megapolitan
500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

Megapolitan
Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Megapolitan
Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Megapolitan
PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

Megapolitan
Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Megapolitan
Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, 2 Aturan Pembatasan Diubah Jadi Lebih Longgar

PSBB Diperpanjang, 2 Aturan Pembatasan Diubah Jadi Lebih Longgar

Megapolitan
Anies Perlihatkan Foto Jenazah Pasien Covid-19 dan Tegaskan Pandemi Ini Bukan Fiksi

Anies Perlihatkan Foto Jenazah Pasien Covid-19 dan Tegaskan Pandemi Ini Bukan Fiksi

Megapolitan
Penggali Makam di TPU Bambu Apus Ditambah Seiring Lonjakan Kematian Akibat Covid-19

Penggali Makam di TPU Bambu Apus Ditambah Seiring Lonjakan Kematian Akibat Covid-19

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Kasus Baru Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah 2.075

Seminggu Terakhir, Kasus Baru Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah 2.075

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, DKI Tambah Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi

Pandemi Covid-19 Memburuk, DKI Tambah Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi

Megapolitan
Anies Akan Perkuat Satgas Covid-19 Tingkat RW di DKI

Anies Akan Perkuat Satgas Covid-19 Tingkat RW di DKI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Klub Motor Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi | Anies Perpanjang PSBB Ketat

[POPULER JABODETABEK] Klub Motor Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi | Anies Perpanjang PSBB Ketat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X