Tentukan Naik Tidaknya UMP 2021, Pemprov DKI Pakai Data Pengawasan PSBB

Kompas.com - 02/11/2020, 17:29 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan database perusahaan selama pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menentukan apakah usaha tersebut terdampak pandemi Covid-19 atau tidak.

Data tersebut mencakup jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Ibu Kota.

"Data pengawasan PSBB bisa juga dijadikan data untuk menentukan apakah perusahaan ini terdampak atau tidak terdampak," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah melalui konferensi video, Senin (2/11/2020).

Selain itu, untuk menentukan apakah suatu usaha terdampak pandemi dan tidak perlu menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, Pemprov DKI akan merumuskan kriteria bersama dengan Dewan Pengupahan.

Baca juga: Anies Naikkan UMP 2021 karena Ada Usaha yang Tumbuh pada Masa Pandemi

Andri mengatakan, penetapan sektor usaha yang terdampak pandemi, dilakukan berdasarkan usulan dari perusahaan tersebut.

Dengan demikian, pihaknya akan mengkaji apakah usulan dari perusahaan dapat diterima atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, bagi perusahaan yang memang jelas terdampak, pihaknya tidak akan lagi melakukan pengkajian.

Andri memberi contoh beberapa sektor yang memang terdampak selama pandemi, yakni pusat perbelanjaan, perhotelan, pariwisata, properti, ritel, hingga food and beverage (fnb).

"Untuk perusahaan yang sudah jelas (terdampak) enggak usah lagi kami lakukan pengkajian. Contohnya mal, tujuh bulan enggak melakukan operasional," tutur Andri.

Baca juga: Usaha Terdampak Pandemi Harus Bermohon ke Pemprov DKI untuk Tak Naikkan UMP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangerang Minta RS Tingkatkan Kewaspadaan

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangerang Minta RS Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Terekam CCTV, Aksi 2 Maling Curi Motor di Sunter

Terekam CCTV, Aksi 2 Maling Curi Motor di Sunter

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Ganti Biaya Perbaikan 2 Mobil yang Ditabraknya

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Ganti Biaya Perbaikan 2 Mobil yang Ditabraknya

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pembangunan Sumur Resapan di Jaksel Rusak Jalan dan Hambat Arus Lalu Lintas

Ketua DPRD Sebut Pembangunan Sumur Resapan di Jaksel Rusak Jalan dan Hambat Arus Lalu Lintas

Megapolitan
Terapkan Crowd Free Night pada Malam Tahun Baru 2022, Polisi: Kami Akan Buat Jakarta Sepi

Terapkan Crowd Free Night pada Malam Tahun Baru 2022, Polisi: Kami Akan Buat Jakarta Sepi

Megapolitan
Bekas Lokasi Parkir Liar di Flyover Arif Rahman Hakim Depok Akan Dibangun Sarana Olahraga

Bekas Lokasi Parkir Liar di Flyover Arif Rahman Hakim Depok Akan Dibangun Sarana Olahraga

Megapolitan
Tracing Covid-19 Rendah, Pemkot Tangerang Minta Hal Ini ke Kemenkes

Tracing Covid-19 Rendah, Pemkot Tangerang Minta Hal Ini ke Kemenkes

Megapolitan
Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Megapolitan
KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Megapolitan
Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Megapolitan
Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Megapolitan
Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Megapolitan
Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.